LANGKAT- Pihak eksekutif dan legislatif diminta saling introspeksi, bukannya saling menyalahkan seiring molornya waktu pembahasan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (P-APBD) Langkat 2011. Pasalnya, agenda itu memiliki kepentingan bagi rakyat.
“Wah, aneh itu jika legislatifnya maupun eksekutif mempersoalkan kemoloran waktu membahas P-APBD 2011. Semestinya, kedua pihak introspeksi mengapa harus sampai begitu terjadi karena tujuannya jelas ada interes rakyat dari hasil pembahasan,” kata mantan anggota DPRD Langkat, M Irian Nasution, Jumat (23/9).
Dia berpendapat, sebaiknya eksekutif atau legislatif memiliki formula atau rumusan jadwal pembahasan yang disesuaikan satu sama lain. Karena, keduanya berdiri untuk kepentingan rakyat bukannya mengedepankan kepentingan masing-masing. Jika legislatifnya disoroti inkonsisten disebabkan agenda internal baik bimbingan teknis (bintek) serta kunjungan kerja (kunker), eksekutif idealnya mempersiapkan materi melalui TAPD (tim anggaran pemerintah daerah) sebelum waktu pembahasan dimulai.
Politisi Golkar ini menilai, kedua instansi masing-masing memiliki kelemahan. Diantaranya, legislatif disarankan tidak terlalu royal atau berlebih terhadap agenda-agenda yang urgensinya mungkin tak menyentuh langsung kepada rakyat. Artinya, guna kepentingan momen pembahasan APBD maupun P-APBD sebaiknya mengenyampingkan kunker atau bintek yang kurang berpihak kepada rakyat. Begitupula halnya dengan eksekutif, tak jarang satuan kerja perangkat daerah (SKPD) mangkir waktu saat memberikan draft ke TAPD. Nah, belum lagi ketua tim TAPD yang diunjuk mungkin selalu disibukkan tugas lainnya.
Sebelumnya legislatif melalui anggota badan anggaran (Banggar), Ralin Sinulingga, menuding eksekutif tidak mendukung visi misi bupati membangun daerah karena tidak disiplin menyerahkan materi -baik prognosis sampai P-APBD-.
Kerasnya lagi, politisi PDI-P ini menilai, terkesan ada unsur kesengajaan melambatkan agar dana dikucurkan nantinya dipergunakan untuk belanja pegawai bukannya pelayanan publik.
Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan daerah (Bappeda) Langkat, Ansyarullah, balik menyerang bahwa anggota dewan terlalu konsisten waktu dalam pembahasan prognosis sebelum dilanjutkan ke P-APBD. Plus lagi, banyak diantara legislator dipercayakan sebagai badan anggaran absen saat pembahasan berjalan selain pengaturan waktu yang tidak jelas. (mag-4)
