30.6 C
Medan
Thursday, May 23, 2024

Tak Hadiri Dialog Publik Napak Tilas Kejayaan Kesultanan Bahran Kotapinang, Pemkab Labusel Dinilai Tak Peduli Kebudayaan

ISTIMEWA
SEPAKAT: Penyelenggara, pemerintah, narasumber, dan peserta diabadikan bersama usai penandatanganan kesepakatan pada Dialog Publik Napak Tilas Kejayaan Kesultanan Bahran Kotapinang di Gedung SB3, Kotapinang, Sabtu (22/12).

KOTAPINANG, SUMUTPOS.CO – Pengurus Besar Ikatan Keluarga Labuhanbatu Selatan (PB Iklas) bekerja sama dengan Yayasan Daun Sirih dan LIPPSU menggelar dialog publik Napak Tilas Kejayaan Kesultanan Bahran Kotapinang di Gedung SB3, Kotapinang, Sabtu (22/12) lalu. Sayangnya, tidak satupun perwakilan Pemkab Labusel yang hadir pada dialog tersebut.

Diskusi publik ini menghadirkan Gubernur Sumatera Utara (Sumut) diwakili Kepala Dinas Koperasi dan UKM Pemrov Sumut Amran Utheh, keturunan Kesultanan Kotapinang yang diwakili T Mahmun Al Rasyid dan Datuk Juanda, Ketua Prodi Magister Ilmu Sejarah FIB USU Suprayitno, Pakar Arkeologi Kota Medan Lucas Partanda Koestoro, Ichwanul Ihsan dari Kementerian PUPR, dan Direktur LIPPSU Azhari Sinik sebagai narasumber.

Kegiatan yang diiikuti peserta dari berbagai kalangan ini, diisi dengan pemaparan, meliputi sejarah kesultanan Melayu dan revolusi sosial, sejarah Kesultanan Kotapinang, serta komitmen Pemprov Sumut dan Kementerian PUPR terhadap Istana Bahran. Usai tanya jawab, kegiatan ditutup dengan penandatanganan nota kesepakatan untuk melestarikan keberadaan Istana Bahran, serta mendorong untuk merekonstruksi kembali sejarah dan Istana Bahran sebagai ikon daerah.

“Cagar budaya sangat bernilai, ini dapat menjadi keunggulan Labusel. Istana Bahran sudah 60 tahun terbengkalai. Kami terpanggil, mengapa belum ada komitmen untuk merekonstruksi kembali,” ungkap Ketua Umum PB Iklas Rivai Nasution, pada dialog tersebut.

Rivai juga mengatakan, PB Iklas ingin mengurai dan merekonstrukai kembali sejarah Kesultanan Kotapinang. Bahkan, lanjutnya, jika perlu Kotapinang diwujudkan sebagai kota pusaka, sehingga akan banyak bantuan untuk merestorasinya.

“Melalui dialog ini, kami berharap dapat tersusun komitmen. Ini baru langkah awal,” katanya.

Rivai pun sangat menyayangkan ketidakhadiran Pemkab Labusel. Padahal menurutnya, penyelenggara dan para narasumber yang hadir memiliki komitmen besar untuk kemajuan Kabupaten Labusel, khususnya dari aspek kebudayaan.

“Saya sangat terkejut dengan tidak hadirnya Pemkab. Ini menunjukkan Pemkab tidak berbudaya dan tidak berkomitmen pada kebudayaan,” kata Direktur LIPPSU Azhari Sinik menambahkan.

Sementara itu, Amran Utheh pada kesempatan itu, mengatakan, Kesultanan Kotapinang merupakan kebanggaan, karena kejayaan dan kemakmurannya pada masa lalu. Namun menurutnya, yang terpenting saat ini adalah bagaimana mengembalikan kejayaan itu, sehingga seluruh masyarakat Kabupaten Labusel sejahtera.

“Saya optimis pertemuan ini menghasilkan sesuatu yang baik. Pemprov Sumut berkomitmen, di manapun cagar budaya akan dikembangkan, khususnya di Labusel. Perlu komitmen bersama, agar daerah ini jaya pada masa mendatang,” pungkasnya. (adz/saz)

ISTIMEWA
SEPAKAT: Penyelenggara, pemerintah, narasumber, dan peserta diabadikan bersama usai penandatanganan kesepakatan pada Dialog Publik Napak Tilas Kejayaan Kesultanan Bahran Kotapinang di Gedung SB3, Kotapinang, Sabtu (22/12).

KOTAPINANG, SUMUTPOS.CO – Pengurus Besar Ikatan Keluarga Labuhanbatu Selatan (PB Iklas) bekerja sama dengan Yayasan Daun Sirih dan LIPPSU menggelar dialog publik Napak Tilas Kejayaan Kesultanan Bahran Kotapinang di Gedung SB3, Kotapinang, Sabtu (22/12) lalu. Sayangnya, tidak satupun perwakilan Pemkab Labusel yang hadir pada dialog tersebut.

Diskusi publik ini menghadirkan Gubernur Sumatera Utara (Sumut) diwakili Kepala Dinas Koperasi dan UKM Pemrov Sumut Amran Utheh, keturunan Kesultanan Kotapinang yang diwakili T Mahmun Al Rasyid dan Datuk Juanda, Ketua Prodi Magister Ilmu Sejarah FIB USU Suprayitno, Pakar Arkeologi Kota Medan Lucas Partanda Koestoro, Ichwanul Ihsan dari Kementerian PUPR, dan Direktur LIPPSU Azhari Sinik sebagai narasumber.

Kegiatan yang diiikuti peserta dari berbagai kalangan ini, diisi dengan pemaparan, meliputi sejarah kesultanan Melayu dan revolusi sosial, sejarah Kesultanan Kotapinang, serta komitmen Pemprov Sumut dan Kementerian PUPR terhadap Istana Bahran. Usai tanya jawab, kegiatan ditutup dengan penandatanganan nota kesepakatan untuk melestarikan keberadaan Istana Bahran, serta mendorong untuk merekonstruksi kembali sejarah dan Istana Bahran sebagai ikon daerah.

“Cagar budaya sangat bernilai, ini dapat menjadi keunggulan Labusel. Istana Bahran sudah 60 tahun terbengkalai. Kami terpanggil, mengapa belum ada komitmen untuk merekonstruksi kembali,” ungkap Ketua Umum PB Iklas Rivai Nasution, pada dialog tersebut.

Rivai juga mengatakan, PB Iklas ingin mengurai dan merekonstrukai kembali sejarah Kesultanan Kotapinang. Bahkan, lanjutnya, jika perlu Kotapinang diwujudkan sebagai kota pusaka, sehingga akan banyak bantuan untuk merestorasinya.

“Melalui dialog ini, kami berharap dapat tersusun komitmen. Ini baru langkah awal,” katanya.

Rivai pun sangat menyayangkan ketidakhadiran Pemkab Labusel. Padahal menurutnya, penyelenggara dan para narasumber yang hadir memiliki komitmen besar untuk kemajuan Kabupaten Labusel, khususnya dari aspek kebudayaan.

“Saya sangat terkejut dengan tidak hadirnya Pemkab. Ini menunjukkan Pemkab tidak berbudaya dan tidak berkomitmen pada kebudayaan,” kata Direktur LIPPSU Azhari Sinik menambahkan.

Sementara itu, Amran Utheh pada kesempatan itu, mengatakan, Kesultanan Kotapinang merupakan kebanggaan, karena kejayaan dan kemakmurannya pada masa lalu. Namun menurutnya, yang terpenting saat ini adalah bagaimana mengembalikan kejayaan itu, sehingga seluruh masyarakat Kabupaten Labusel sejahtera.

“Saya optimis pertemuan ini menghasilkan sesuatu yang baik. Pemprov Sumut berkomitmen, di manapun cagar budaya akan dikembangkan, khususnya di Labusel. Perlu komitmen bersama, agar daerah ini jaya pada masa mendatang,” pungkasnya. (adz/saz)

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru

/