Di sisi lain, kritik terhadap pemerintah terhadap penanggulangan bencana Sinabung mengalir dari DPR RI. Apalagi kalau bukan soal status bencana yang masing dianggap sebagai kelas lokal. “Itu menunjukkan pemerintah setengah hati menangani pengungsi Sinabung. Ini malapetaka sudah lama terjadi, tapi pemerintah masih gamang terus,” ujar anggota DPR dari dapil yang mencakup Tanah Karo, Martin Hutabarat, kepada koran ini di Jakarta, kemarin (24/6).
Kegamangan pemerintah, lanjut Martin, terlihat dari lambatnya proses relokasi. Mestinya, relokasi sudah dilakukan sejak awal, secara cepat, sehingga tidak menumpuk seperti sekarang ini.
“Jika yang dikeluhkan soal lahan, apa nggak bisa ambil sedikit hutan untuk lahan relokasi? Luas hutan kita yang dibiarkan rusak saja mencapai 50 juta hektar,” cetus Martin.
Jadi, menurutnya, sangat tidak masuk akal jika BNPB mengeluhkan soal lahan, termasuk lahan untuk pertanian yang baru. Begitu pun soal pendanaan, menurut Martin, uang pemerintah saat ini melimpah sebagai dampak menurunnya harga minyak dunia. “Untuk subsidi BBM diplot Rp400 triliun tapi harga minyak dunia turun. Ada uang saat ini sekitar Rp200 triliun, masa dibilang kurang dana?” cetusnya.(des/sam/rbb)
Di sisi lain, kritik terhadap pemerintah terhadap penanggulangan bencana Sinabung mengalir dari DPR RI. Apalagi kalau bukan soal status bencana yang masing dianggap sebagai kelas lokal. “Itu menunjukkan pemerintah setengah hati menangani pengungsi Sinabung. Ini malapetaka sudah lama terjadi, tapi pemerintah masih gamang terus,” ujar anggota DPR dari dapil yang mencakup Tanah Karo, Martin Hutabarat, kepada koran ini di Jakarta, kemarin (24/6).
Kegamangan pemerintah, lanjut Martin, terlihat dari lambatnya proses relokasi. Mestinya, relokasi sudah dilakukan sejak awal, secara cepat, sehingga tidak menumpuk seperti sekarang ini.
“Jika yang dikeluhkan soal lahan, apa nggak bisa ambil sedikit hutan untuk lahan relokasi? Luas hutan kita yang dibiarkan rusak saja mencapai 50 juta hektar,” cetus Martin.
Jadi, menurutnya, sangat tidak masuk akal jika BNPB mengeluhkan soal lahan, termasuk lahan untuk pertanian yang baru. Begitu pun soal pendanaan, menurut Martin, uang pemerintah saat ini melimpah sebagai dampak menurunnya harga minyak dunia. “Untuk subsidi BBM diplot Rp400 triliun tapi harga minyak dunia turun. Ada uang saat ini sekitar Rp200 triliun, masa dibilang kurang dana?” cetusnya.(des/sam/rbb)
