Tuntut Jatah Hidup dan Fasilitas, Pengungsi Erupsi Sinabung Geruduk DPRD Karo

KARO,SUMUTPOS.CO – Untuk keduakalinya, ratusan pengungsi erupsi gunung Sinabung asal Desa Beras Tepu, Kecamatan Simpang Empat, kembali menggeruduk kantor DPRD dan Bupati Karo, Senin (24/9). Tuntutan mereka masih sama, belum dibayarnya Jatah Hidup (Jadup/Penjayon ) oleh Dinas Sosial dan Jaminan hidup dari BPBD Karo. Ironisnya, dua kali melakukan aksi, Bupati Karo tak kunjung menemui para pengungsi. Warga juga meneriaki DPRD Karo sebagai dewan penipu rakyat.

Dalam aksinya, warga kembali membawa spanduk yang bertuliskan, Bupati dan DPRD Karo Sepakat tak Menepati Janji. Warga juga meminta KPK turun kembali ke Bumi Turang untuk menyelidiki dugaan penyelewengan dana yang seharusnya sudah mereka terima.

Didampingi warganya, Kepala Desa Berastepu, Kecamatan Simpang Empat, Gemuk Sitepu dan Pelita Sitepu, bahwa selama keluar dari posko pengungsi pada tahun 2014 lalu hingga saat ini Jatah Hidup (Jadup/Penjayon ) baru dibayar oleh Dinas Sosial dan Jaminan hidup dari BPBD Karo belum dibayar sama sekali kepada warga, begitu juga sewa rumah “Warga Desa Berastepu jumlahnya 874 kepala keluarga,kami sangat mengharapkan agar secepatnya diselesaikan dan kami menduga kalau jaminan hidup untuk warga telah dimakan oleh BPBD,”ujar Gemuk Sitepu diamini warganya

Disambungnya lagi, begitu juga adanya pembangunan ke relokasi Nang Belawan II tidak diketahui oleh masyarakat, sehingga hal ini membuat warga menjadi bingung,bahkan mereka juga menuding pihak DPRD Karo menghambat segala bentuk pencairan yang seharusnya diterima oleh warga Pengungsi Gunung Sinabung. “Kenapa mesti diperlambat, itu kan hak pengungsi, mana hati nurani mereka terhadap kami selaku korban bencana,” katanya.

Sebelum menuju Kantor Bupati, warga lebih dulu menuju gedung DPRD Karo Jalan Veteran Kabanjahe. Namun warga langsung diantarkan anggota dewan ke kantor bupati. Selanjutnya, anggota DPRD Karo itu langsung menuju ruang kantor Bupati Karo untuk melakukan rapat guna membahas masalah tersebut, tetapi hingga saat ini belum ada hasilnya sama sekali.

Saya sudah katakan kepada seluruh warga Desa Berastepu, agar jangan lagi memilih anggota DPRD Karo pada tahun 2019 ini walau pun para calon itu ada memberikan sesuatu lebih baik ditolak karena mereka bukan memihak kepada rakyat. “Anggota DPRD Karo bukan memihak kepada rakyar melainkan Dewan Penipu Rakyat,”teriak warga. Pantawan di lokasi, tampak warga Desa Berastepu masih bertahan di halaman kantor Bupati Karo sambil menunggu hasil keputusan rapat anggota DPRD Karo dengan pihak terkait terkait masalah tersebut. (deo/han)

KARO,SUMUTPOS.CO – Untuk keduakalinya, ratusan pengungsi erupsi gunung Sinabung asal Desa Beras Tepu, Kecamatan Simpang Empat, kembali menggeruduk kantor DPRD dan Bupati Karo, Senin (24/9). Tuntutan mereka masih sama, belum dibayarnya Jatah Hidup (Jadup/Penjayon ) oleh Dinas Sosial dan Jaminan hidup dari BPBD Karo. Ironisnya, dua kali melakukan aksi, Bupati Karo tak kunjung menemui para pengungsi. Warga juga meneriaki DPRD Karo sebagai dewan penipu rakyat.

Dalam aksinya, warga kembali membawa spanduk yang bertuliskan, Bupati dan DPRD Karo Sepakat tak Menepati Janji. Warga juga meminta KPK turun kembali ke Bumi Turang untuk menyelidiki dugaan penyelewengan dana yang seharusnya sudah mereka terima.

Didampingi warganya, Kepala Desa Berastepu, Kecamatan Simpang Empat, Gemuk Sitepu dan Pelita Sitepu, bahwa selama keluar dari posko pengungsi pada tahun 2014 lalu hingga saat ini Jatah Hidup (Jadup/Penjayon ) baru dibayar oleh Dinas Sosial dan Jaminan hidup dari BPBD Karo belum dibayar sama sekali kepada warga, begitu juga sewa rumah “Warga Desa Berastepu jumlahnya 874 kepala keluarga,kami sangat mengharapkan agar secepatnya diselesaikan dan kami menduga kalau jaminan hidup untuk warga telah dimakan oleh BPBD,”ujar Gemuk Sitepu diamini warganya

Disambungnya lagi, begitu juga adanya pembangunan ke relokasi Nang Belawan II tidak diketahui oleh masyarakat, sehingga hal ini membuat warga menjadi bingung,bahkan mereka juga menuding pihak DPRD Karo menghambat segala bentuk pencairan yang seharusnya diterima oleh warga Pengungsi Gunung Sinabung. “Kenapa mesti diperlambat, itu kan hak pengungsi, mana hati nurani mereka terhadap kami selaku korban bencana,” katanya.

Sebelum menuju Kantor Bupati, warga lebih dulu menuju gedung DPRD Karo Jalan Veteran Kabanjahe. Namun warga langsung diantarkan anggota dewan ke kantor bupati. Selanjutnya, anggota DPRD Karo itu langsung menuju ruang kantor Bupati Karo untuk melakukan rapat guna membahas masalah tersebut, tetapi hingga saat ini belum ada hasilnya sama sekali.

Saya sudah katakan kepada seluruh warga Desa Berastepu, agar jangan lagi memilih anggota DPRD Karo pada tahun 2019 ini walau pun para calon itu ada memberikan sesuatu lebih baik ditolak karena mereka bukan memihak kepada rakyat. “Anggota DPRD Karo bukan memihak kepada rakyar melainkan Dewan Penipu Rakyat,”teriak warga. Pantawan di lokasi, tampak warga Desa Berastepu masih bertahan di halaman kantor Bupati Karo sambil menunggu hasil keputusan rapat anggota DPRD Karo dengan pihak terkait terkait masalah tersebut. (deo/han)