30 C
Medan
Monday, April 29, 2024

Pengendalian Jumlah Penduduk Dapat Mengurangi Pernikahan Dini

Foto: Istimewa
SOSIALISASI: Anggota DPR RI dan perwakilan BKKBN Sumut usai sosialisasi Advokasi dan KIE di Jalan Sei Ismail 1, Kecamatan Teladan, Kabupaten Asahan, belum lama ini.

ASAHAN, SUMUTPOS.CO – Perwakilan BKKBN Sumatera Utara bersama mitra kerja dalam hal ini Komisi IX DPR RI, gencar melakukan sosialisasi advokasi dan KIE kepada masyarakat di Jalan Sei Ismail 1, Kecamatan Teladan, Kabupaten Asahan, belum lama ini.

Anggota DPR RI, H Ansory Siregar LC, sebagai mitra kerja BKKBN dalam sambutannya mengajak seluruh warga mendukung Program KKBPK. Pengendalian jumlah penduduk diyakini dapat mengurangi persoalan baru. Seperti angka pengangguran, pernikahan dini, dan kemiskinan.

“Pengendalian jumlah penduduk ini bisa dilakukan dengan mengatur jarak melahirkan dan mengikuti program KB,” ujarnya.

Perwakilan BKKBN Sumut, Siti Kusyiah Ginting SSos, MSi, menuturkan kegiatan ini bertujuan untuk mengingatkan kembali tentang pentingnya program kependudukan, KB dan pembangunan keluarga.

“Salah satunya melalui advokasi dan KIE atau Komunikasi Informasi dan Edukasi,” ucap Siti Kusyiah.

Advokasi dan KIE yang dilakukan secara intensif dan terarah serta tepat sasaran merupakan salah satu kegiatan kunci merubah sikap, perilaku dan sistem nilai. Informasi selalu dibutuhkan dan erat hubungannya dengan pelaksanaan program KB di tengah-tengah masyarakat.

“Pemerintah juga telah menetapkan beberapa indikator, seperti penurunan angka kelahiran total (total fertility rate/TFR) dari 2,6 menjadi 2,28 anak per wanita, meningkatkan pemakaian alat/obat kontrasepsi dan menurunkan kebutuhan ber-KB yang tidak terlayani dari 11,4 persen menjadi 9,91 persen,” tambahnya.

Sasaran tersebut, sambungnya, tidak mungkin akan tercapai jika hanya mengandalkan BKKBN. Tetapi perlu dukungan dari dinas-dinas lain, TNI/Polri, dunia pendidikan, dunia usaha, tokoh budaya, tokoh agama, tokoh perempuan, pemerintah desa, LSM, media massa dan pihak-pihak lainnya. (rel)

Foto: Istimewa
SOSIALISASI: Anggota DPR RI dan perwakilan BKKBN Sumut usai sosialisasi Advokasi dan KIE di Jalan Sei Ismail 1, Kecamatan Teladan, Kabupaten Asahan, belum lama ini.

ASAHAN, SUMUTPOS.CO – Perwakilan BKKBN Sumatera Utara bersama mitra kerja dalam hal ini Komisi IX DPR RI, gencar melakukan sosialisasi advokasi dan KIE kepada masyarakat di Jalan Sei Ismail 1, Kecamatan Teladan, Kabupaten Asahan, belum lama ini.

Anggota DPR RI, H Ansory Siregar LC, sebagai mitra kerja BKKBN dalam sambutannya mengajak seluruh warga mendukung Program KKBPK. Pengendalian jumlah penduduk diyakini dapat mengurangi persoalan baru. Seperti angka pengangguran, pernikahan dini, dan kemiskinan.

“Pengendalian jumlah penduduk ini bisa dilakukan dengan mengatur jarak melahirkan dan mengikuti program KB,” ujarnya.

Perwakilan BKKBN Sumut, Siti Kusyiah Ginting SSos, MSi, menuturkan kegiatan ini bertujuan untuk mengingatkan kembali tentang pentingnya program kependudukan, KB dan pembangunan keluarga.

“Salah satunya melalui advokasi dan KIE atau Komunikasi Informasi dan Edukasi,” ucap Siti Kusyiah.

Advokasi dan KIE yang dilakukan secara intensif dan terarah serta tepat sasaran merupakan salah satu kegiatan kunci merubah sikap, perilaku dan sistem nilai. Informasi selalu dibutuhkan dan erat hubungannya dengan pelaksanaan program KB di tengah-tengah masyarakat.

“Pemerintah juga telah menetapkan beberapa indikator, seperti penurunan angka kelahiran total (total fertility rate/TFR) dari 2,6 menjadi 2,28 anak per wanita, meningkatkan pemakaian alat/obat kontrasepsi dan menurunkan kebutuhan ber-KB yang tidak terlayani dari 11,4 persen menjadi 9,91 persen,” tambahnya.

Sasaran tersebut, sambungnya, tidak mungkin akan tercapai jika hanya mengandalkan BKKBN. Tetapi perlu dukungan dari dinas-dinas lain, TNI/Polri, dunia pendidikan, dunia usaha, tokoh budaya, tokoh agama, tokoh perempuan, pemerintah desa, LSM, media massa dan pihak-pihak lainnya. (rel)

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru

/