Dugaan Korupsi Multiyears
MEDAN- Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Poldasu) dalam pekan ini rencananya akan melakukan pemeriksaan terhadap HM Ridho, Ketua DPRD Padanglawas (Palas). Ridho diperiksa terkait kasus dugaan korupsi pembangunan prasarana perkantoran (proyek multiyears) yang merugikan negara sebesar Rp 6.048.827.227,73 dari Dana Alokasi Khusus dan Dana Alokasi Umum (DAK/DAU).
“HM Ridho dijadwalkan akan datang dan akan kita periksa dalam pekan ini,” ujar Wakil Direktur Reserse Kriminal Khusus Poldasu, AKBP Rudi Setiawan, Minggu (25/11). Rudi mengatakan, pemeriksaan terhadap HM Ridho dilakukan setelah pihaknya berkoordinasi dengan Lembaga Pengkajian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPBJP), Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri di Jakarta pada Senin (5/11) lalu.
Koordinasi itu dilakukan untuk mengetahui adanya persaingan usaha tidak sehat, serta perlunya memperkuat mekanisme pencegahan dan pengawasan dengan mendorong pengungkapan penyimpangan atau penyelahgunaan kewenangan. (mag-12)
Dugaan Korupsi Multiyears
MEDAN- Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Poldasu) dalam pekan ini rencananya akan melakukan pemeriksaan terhadap HM Ridho, Ketua DPRD Padanglawas (Palas). Ridho diperiksa terkait kasus dugaan korupsi pembangunan prasarana perkantoran (proyek multiyears) yang merugikan negara sebesar Rp 6.048.827.227,73 dari Dana Alokasi Khusus dan Dana Alokasi Umum (DAK/DAU).
“HM Ridho dijadwalkan akan datang dan akan kita periksa dalam pekan ini,” ujar Wakil Direktur Reserse Kriminal Khusus Poldasu, AKBP Rudi Setiawan, Minggu (25/11). Rudi mengatakan, pemeriksaan terhadap HM Ridho dilakukan setelah pihaknya berkoordinasi dengan Lembaga Pengkajian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPBJP), Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri di Jakarta pada Senin (5/11) lalu.
Koordinasi itu dilakukan untuk mengetahui adanya persaingan usaha tidak sehat, serta perlunya memperkuat mekanisme pencegahan dan pengawasan dengan mendorong pengungkapan penyimpangan atau penyelahgunaan kewenangan. (mag-12)
