SUMUTPOS.CO, SIBOLGA – Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) menggelar unjuk rasa di depan kantor DPRD Sibolga, Selasa (25/6). Dalam orasinya, mereka mendesak agar kasus pencurian BBM di Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) PT Pertamina (Persero) Sibolga pada tahun 2017 yang lalu diusut kembali.
Karena hingga kini, kasus yang ditangani oleh Satgas Pertamina tersebut belum pernah dilaporkan ke pihak kepolisian. Sementara ada 8 Satpam dan beberapa orang karyawan dari posisi lainnya, yang sama-sama menyandang status sebagai buruh outsourching yang sudah di-PHK atas kasus pencurian BBM tersebut.
Ironisnya, karyawan PT Pertamina yang diduga terlibat dalam pencurian BBM tersebut, hanya dimutasi ke daerah lain. Bahkan, mereka dianugerahi dengan kenaikan pangkat dan jabatan.
“Tidak terbukti, karena tidak ada tersangka sampai hari ini. Kalau benar ada pencurian minyak, pihak Pertamina diminta untuk melapor ke polisi. Kami minta polisi mengusut kembali pencurian minyak tahun 2017 yang lalu, siapa sebenarnya pelakunya,” seru Doglas, salah seorang orator aksi.
Dalam kasus pencurian BBM tersebut, kedelapan Satpam dan pegawai lainnya terkesan dikambinghitamkan untuk menyelamatkan pegawai tetap PT Pertamina yang ikut terlibat. Untuk itu mereka meminta keadilan melalui DPRD, agar memediasi pertemuan dengan pihak PT Pertamina.
“Kami minta keadilan. Kami minta satpam yang di-PHK agar dipekerjakan kembali dan membersihkan nama baik mereka. Mereka seolah-olah dijadikan kambing hitam dalam masalah ini. Sudah beberapa tahun tidak ada kepastian dari pihak Pertamina. Ada penzaliman terhadap kawan-kawan kami di Pertamina,” pungkasnya.
Ditimpali Ketua SBSI Sibolga-Tapteng Binsar Tambunan dalam orasinya, yang mengatakan bahwa sesuai informasi yang mereka peroleh, Satgas Pertamina saat itu menemukan kerugian PT Pertamina yang cukup besar. Mereka menaksir bahwa pencurian BBM telah berlangsung hingga 10 tahun.
“Temuan Satgas Pertamina pada tahun 2017 menemukan adanya kehilangan minyak selama sepuluh tahun. Artinya, kalau sudah 10 tahun terjadi pencurian, berarti ada kerugian negara yang cukup besar,” seru Binsar.
Usai menyampaikan tuntutan, DPRD Sibolga akhirnya menerima perwakilan buruh. Rapat Dengar Pendapat (RDP) sempat tertunda beberapa saat karena hanya ada dua anggota DPRD yang hadir pada saat itu, yakni Manahan Dalimunthe dan Rivorman Saleh Manalu. Rapat RDP kemudian dilanjutkan setelah seorang anggota DPRD lainnya yakni Lo’osokhi Gulo hadir.
Dalam RDP tersebut, ketiga anggota dewan tersebut mengaku hanya mampu menampung aspirasi buruh, yang selanjutnya akan disampaikan ke pimpinan DPRD untuk menghasilkan solusi.
Tak hanya pernyataan anggota DPRD tersebut, sejumlah buruh yang hadir juga kecewa dengan RDP tersebut. Karena, DPRD tidak mampu menghadirkan pihak PT Pertamina.
Begitu juga dengan pihak Dinas Ketenagakerjaan yang hanya menghadirkan dua pegawai yang tidak memiliki kewenangan untuk memberikan solusi terhadap tuntutan para pendemo. “Kami kecewa dengan DPRD, karena kami tidak bertemu dengan pihak Pertamina di sini,” kata Binsar menanggapi kondisi RDP.
Untuk itu, dia mengaku bahwa harapan buruh terhadap DPRD sudah pupus dan akan melanjutkan perjuangan mereka ke tingkat yang lebih tinggi lagi. “Tidak ada lagi harapan dengan DPRD Sibolga. Kami akan lanjutkan ini ke provinsi,” pungkasnya.(nt/sp)
