SUMUTPOS.CO – Sekitar 4.000 warga Kota Tebingtinggi nonton bareng (Nobar) film Gerakan 30 September PKI (G 30S PKI) di Lapangan Merdeka, Jalan Sutomo Kota Tebingtinggi, Senin (25/9)malam.
Warga mulai dari anak-anak dan orang dewasa sangat antusias menyaksikan pemutaran film G30S PKI yang diselenggarakan Dinas Pendidikan Kota Tebingtinggi bekerja sama Koramil 13 0204/DS tersebut, kurang lebih 4 jam.
Tampak hadir dalam pemutaran film tersebut, Wali Kota Tebingtinggi H Umar Zunaidi Hasibuan, Wakil Wali Kota Tebingtinggi Oki Doni Siregar, Kajari Tebingtinggi Fajar Rudi Manurung, Kadis Pendidikan Kota Tebingtinggi Drs Pardamean Siregar, Wakapolres Kompol A Sinurat, Kepala Bapedda Gul Bahkri Siregar dan Forkompinda Tebingtinggi.
Sebelum pemutaran film G 30S PKI itu, salah seorang saksi sejarah sekaligus pemilik Yayasan Pantai Asuhan Amaliyah Kota Tebingtinggi, Burhanuddin Harahap sedikit mengungkapkan cerita sekilas, memang sejak tumbangnya massa orde baru, pemerintah tidak pernah memutar kembali film kekejaman dan kebiiadaban PKI.
Burhanuddin mengaku, jika dirinya sudah beberapa kali menonton film tersebut, tapi kekejaman yang ditampilkan dalam film tersebut hanya 10 persen dari kejadian yang sebenarnya.
Diceritakannya, sekilas kondisi politik tahun 1965, tentang sepak terjang PKI terutama dalam bidang politik, di mana PKI saat itu mendapat 22 kursi untuk dipusat.
Sedangkan di Tebingtinggi tahun 1965, PKI hanya mendapat 1 kursi. Pembantaian yang dilakukan PKI secara nasional, di Provinsi Jawa Timur tepatnya di Kota Jember dan sedangkan di Medan, pembantaian PKI di Kampung Kolam Tembung, Kabupaten Deliserdang.
Salah seorang pelajar SMA, Rika Febriani (18) yang juga ikut nobar mengatakan, bahwa dirinya belum pernah melihat pemutaran film G 30 S PKI.
Diakui Rika, dengan menonton film tersebut, PKI terlihat kejam dan tidak layak untuk hidup di Indonesia. “Kami bersyukur dengan adanya pemutaran film G 30 S PKI ini, kami sebagai pelajar jadi mengerti apa itu bahaya komunis yang dilakukan oleh PKI. Kita berharap bahaya laten PKI jangan ada lagi di Indonesia,”pinta Rika. (ian/han)