SUMUTPOS.CO – Terpilihnya Yasonna Hamonangan Laoly sebagai Menteri Hukum dan HAM di Kabinet Kerja, berimbas langsung pada Universitas HKBP Nommensen Medan (UHN). Sejumlah awak media di Medan bergantian menghubungi Rektor UHN Dr Ir Jongkers Tampubolon MSc untuk konfirmasi atau sekadar menanyakan komentarnya.
Maklum, menteri yang akrab dipangil Pak Laoly ini masih terdaftar sebagai tenaga pengajar aktif di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan. Politisi PDIP ini bahkan termasuk satu dari sejumlah dosen yang ikut mengembangkan Fakultas Hukum UHN yang dibuka kembali pada 1980. Fakultas ini berdiri pada 1954 kemudian dinonaktifkan karena keterbatasan tenaga kerja pada saat itu. UHN lantas menyekolahkan Laoly mengambil program Magister dan Doktoral.
Ketika Sumut Pos menghubungi Jongkers Tampubolon melalui pesawat telepon, rasa senang tak bisa disembunyikannya. “Nanya Pak Laoly kan? Kamu orang keempat yang menelepon saya setelah susunan kabinet diumumkan,” ujar Jongkers dengan nada ringan.
Jongkers pun membenarkan bila prestasi Laoly ini otomatis menjadi promosi positif bagi UHN.Pria yang sudah dua periode menjadi rektor UHN ini membenarkan kalau Yasonna Hamonangan Laoly masih terdaftar sebagai dosen aktif di lembaga pendidikan yang dipimpinnya dan juga terdaftar di Kopertis Wilayah I yang membawahi wilayah Sumut dan NAD.
“Beliau kita hibahkan untuk menjalankan tugas-tugas negara,” ujar Jongkers merujuk status kepengajaran Laoly di UHN.
Status itu diberikan kepada Laoly sejak yang bersangkutan duduk di kursi DPRRI periode 2004-2009. sebagai dosen aktif, Laoly masih menerima gaji dari UHN. “Gajinya jalan terus, diambil empat bulan sekali,” sebut Jongkers.
Sesuai permintaan Laoly, gaji itu kemudian dikelola rektor untuk kegiatan yang bermanfaat bagi mahasiswa. “Saya yang mengelola dan diteruskan kepada mahasiswa yang membutuhkan. Saya selalu menyarankan mahasiswa (penerima bantuan dari gaji, red) untuk meng-sms beliau untuk mengucapkan terimakasih,” sebutnya lagi.
Kabinet Minus Batak
Terkait terpilihnya Laoly menjadi menteri, Jongkers bersyukur pemerintahan Jokowi masih mau mempertimbangkan keberadaan orang-orang bersih. “Saya yakin, Pak Laoly diterima karena keilmuan dan bersih, bukan sekadar berbasis kepartaian.
Disebutkannya, dari pertimbangan kepartaian putra Nias kelahiran Sorkam, Tapanuli tengah itu mungkin orang urutan kelima yang dipertimbangkan untuk posisi menteri. “Mungkin karena diatasnya dari urutan 1-4 kena kartu kuning, Laoly dipilih.
“Kita berterimakasih pada pemerintahan Jokowi, masih ada gunanya orang bersih dan berbuat benar. Walau banyak suara-suara yang menyayangkan pemerintahan Jokowi yang tidak melibatkan orang Batak menjadi menterinya,” ujarnya lagi.
Terkait tidak adanya orang Batak duduk di Kabinet Kerja, Jongkers melihat itu sebagai sesuatu yang tak perlu dipermasalahkan.
“Yah begitulah situasinya. Mungkin orang Batak yang selama ini berkoar-koar kena semprit kartu kuning atau kartu merah. Sementara orang Batak yang lain yang bersih dan potensial menjadi menteri keberadaannya malah tertutupi,” ulasnya. (tom)
