Gubsu, Gatot Pujonugroho. Gubsu akan memutasi sejumlah kadis dalam waktu dekat.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Usai menggeser sejumlah pejabat eselon III dan eselon IV, Gubernur Sumatera Utara disebut tengah menyiapkan mutasi pejabat eselon II (kepala dinas/kepala badan) dalam waktu dekat. Mutasi itu disebut juga akan menggunakan skema lelang untuk jabatan yang lowong.
Informasi dihimpun Sumut Pos di Kantor Gubsu, Rabu (18/3), dalam sepekan terakhir rencana perombakan pejabat eselon II di jajaran Pemprovsu ini, semakin kuat. Apalagi belum lama ini, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sumut, Pandapotan, diketahui sempat berkonsultasi dengan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) di Jakarta.
Menurut keterangan sumber di Kantor Gubsu, mutasi akan dilakukan pada sejumlah pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD), “Ya, bakal ada pergantian. Termasuk di jajaran eselon II. Evaluasi ini terus dilakukan guna perbaikan kinerja SKPD ke depan. Kemarin kan sudah setingkat eselon III,” kata sumber.
Menurut sumber lagi, saat ini BKD tengah menggodok siapa saja pejabat yang kompeten mengisi pimpinan SKPD atau satuan unit kerja lainnya. Apalagi sejumlah SKPD seperti di Dinas Kesejahteraan dan Sosial (Dinkesos) Provsu dan Inspektorat Provsu, saat ini kosong. “Dua jabatan itu pasti harus diisi. Ada juga jabatan lain yang akan direposisi,” katanya.
Dia menambahkan, Pemprov Sumut juga siap melaksanakan lelang jabatan, terutama di tingkat eselon II. Sedangkan untuk posisi eselon III dan IV memang tidak dilakukan sistem pelelangan jabatan. Namun begitu, diakui sumber, bahwa sistem lelang jabatan ini masih terlebih dahulu dikaji, termasuk berkonsultasi dengan Kemenpan-RB.
“Karena informasinya peraturan soal pengisian jabatan dengan skema pelelangan itu tidak perlu dilakukan, jika hanya menggeser pejabat eselon II ke jabatan eselon II lainnya. Tapi untuk pejabat eselon III yang ingin naik mengisi jabatan eselon II harus ikut lelang. Begitu juga dengan pejabat dari luar jajaran Pemprovsu. Mungkin ini yang masih dikaji BKD,” sebutnya.
Kepala BKD Provinsi Sumut, Pandapotan Siregar, yang ditanya beberapa waktu lalu, membenarkan dirinya memang melakukan koordinasi dengan Kemenpan-RB. Menurutnya, koordinasi itu terkait adanya regulasi baru tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Tapi dia membantah, soal adanya rencana mutasi pejabat. “Saya tidak mau komentar soal (mutasi) itu,” ucapnya.
Terpisah, pegiat kebijakan publik, Elfenda Ananda mengatakan, kegiatan mutasi maupun promosi di Pemprovsu, harus mengacu pada peningkatan kinerja. Menurut dia, hal ini yang perlu dikawal, sebab jangan sampai kegiatan tersebut hanya sebagai ajang mencari setoran.
Elfanda menambahkan, mekanisme mutasi ataupun promosi pejabat ini, mutlak menjadi wewenang Gubsu selaku pimpinan. Namun begitu, sekali lagi dia mengharapkan agar kegiatan tersebut tidak menjadi ajang asal isi pejabat. Apalagi bagi jabatan-jabatan strategis, yang berdampak langsung pada pembangunan daerah, seperti Kepala Dinas Pendapatan, yang saat ini terus mendapat sorotan karena PAD tak pernah tercapai dua tahun terakhir.
“Yang jelas publik perlu mengawal ini. Perubahan struktur di birokrasi pemerintahan adalah hal biasa. Dan wewenang itu ada pada pimpinan. Kita harap perubahan struktur ini dapat meningkatkan kinerja, bukan sebagai ajang mencari uang masuk,” pungkasnya. (prn/jpnn)
