RENCANANYA, paling telat Desember 2015, Presiden Jokowi mengeluarkan Kepres tentang Badan Otorita Pariwisata Kawasan Danau Toba. Harapannya,di bawah otorita khusus, pengelolaan Danau Toba sebagai objek wisata kelas dunia bisa lebih profesional.
Apakah ada jaminan akan lebih baik jika dikelola Badan Otorita? Berikut wawancara wartawan JPNN Soetomo Samsu, dengan pengamat pariwisata yang juga mantan Direktur Pemasaran Dalam Negeri Kementerian Pariwisata M.Faried Moertolo di Jakarta, kemarin (26/11).
Danau Toba akan dikelola oleh Badan Otorita, pendapat Anda?
Yang dibutuhkan Danau Toba, jika ingin lebih baik, itu soal jalan, infrastruktur dari Medan ke Danau Toba. Infrastuktur itu penting. Sepanjang belum baik, ya kita tunggu saja.
Jika Badan Otorita sudah terbentuk, aspek mana yang mendesak segera ditangani?
Selain infrastruktur, Danau Toba itu jangan hanya mengandalkan alam ciptaan Tuhan saja. Tapi perlu rekayasa manusia, seperti atraksi-atraksi. Di Penang, daya tariknya itu hanya mengandalkan heritage, gedung-gedung lama, tapi ada tower Taming Sari. Memang, secara alami, Danau Toba anugerah Tuhan yang luar biasa. Tapi sebagai tidak cukup itu saja untuk dijadikan destinasi kelas dunia.
Mengenai Badan Otoritanya sendiri, sebagai subuah institusi baru nantinya, bagaimana menurut Anda?
Terus terang saya nggak yakin. Danau Toba itu beda dengan Batam, yang dikelola oleh otorita. Otorita Batam saja, dulu gak mulus, ada tarik-menarik kewenangan dengan Pemko Batam. Jadi gak mudah, bagaimana nanti memprosisikan Badan Otorita dengan pemda-pemda di sekitar Danau Toba.
