25 C
Medan
Monday, June 3, 2024

Terminal Tanjung Pinggir Senilai Rp39,5 Sepi, Kendaraan Hanya Numpang Lewat

SUMUTPOS.CO – Penataan transportasi di Kota Pematangsiantar masih carut marut. Padahal presiden Jokowi sudah memberikan bantuan senilai Rp39,5 miliar melalui Kementerian Perhubungan untuk merevitalisasi terminal Type A Tanjung Pinggir.

Bahkan terminal Type A Tanjung Pinggir tersebut diresmikan oleh Presiden Jokowi bersamaan dengan Terminal Amplas Medan pada 9 Februari 2022 lalu.

Namun, pasca diresmikan kondisi Terminal Tanjung Pinggir yang berada di Kecamatan Siantar Martoba itu tidak berfungsi maksimal.

Menurut Robert Tua Siregar PhD Specialist Development Planning Area, menyayangkan jika Pemko Siantar selaku pemilik wilayah kurang respon keberadaan Terminal Tanjung Pinggir ini.

“Jika dikatakan belum ada arahan dari pemerintah atasan, justru itu yang diperlukan “Gercep” Gerak Cepat dari Instansi teknisnya, baik UPTD Kementerian Perhubungan maupun OPD Dishub Kota Siantar. Segera kordinasi dengan pemerintah pusat, jangan hanya menunggu arahan, karena kondisi terminal sudah harus dibutuhkan difungsikan. Saat ini kondisi transportasi Siantar carut marut,” ujar Dosen S3 dan S2 Unversitas Prima Indonesia.

Menurut Robert yang juga dosen Magister Ilmu Manajemen STIE Sultan Agung bahwa peran pemerintah dalam pengelolaan terminal ini perlu kolaborasi yang baik dilakukan mulai dari tahap perencanaan, pembangunan, hingga operasionalisasi sarana maupun prasarana transportasinya.

Pemerintah daerah berperan penting dalam melancarkan pembangunan infrastruktur transportasi nasional. Sinergitas dan kolaborasi yang baik dengan sejumlah pihak terkait, khususnya pemerintah daerah diperlukan agar program pembangunan infrastruktur transportasi dapat berjalan dengan optimal.

Disebutkan sejumlah kolaborasi yang telah dilakukan bersama pemerintah daerah untuk mendukung program di sektor transportasi diantaranya yaitu: pemerintah daerah dalam hal ini Pemko harus berperan aktif melakukan penertiban terminal bayangan saat ini agar semua ke Terminal Terpadu Tanjung Pinggir.

“Dalam hal ini tidak ada pilih bulu, perlakuan sama, pusat mota harus clear dengan terminal banyangan, baik taksi maupun bus umum. Jadi transportasi perantara dalam hal ini angkot dan Ojol berfungsi sebagai perantara dari terminal ke tujuan akhir pengguna jasa,” jelas Robert yang juga Dosen S2 Magsister Adminisrasi Publik Universitas Sumatera Utara.

Ditambahkannya, kolaborasi perlu dilakukan untuk menghadapi salah satu tantangan yang perlu dihadapi bersama oleh pemerintah pusat maupun daerah yaitu, mengatasi keterbatasan APBN untuk mendanai berbagai kebutuhan pendanaan pembangunan dan pengembangan infrastruktur transportasi.

Salah satu upaya yang dilakukan yaitu mencari pendanaan kreatif non APBN melalui skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU).

Pembangunan infrastruktur transportasi berperan penting untuk mendukung terciptanya konektivitas dan mendatangkan investasi di daerah.

Selama ini Kota Siantar tidak memiliki terminal terpadu yang mumpuni. Sehingga sejumlah bus atau angkutan umum masih berloket di sejumlah titik di Kota Siantar. Bahkan di pusat kota, bus besar bebas membuat loket dan pool. Kondisi ini membuat carut marut transportasi di Kota Siantar.

Beberapa waktu lalu, Rita Sinaga selaku Plt Koordinator Terminal Tanjung Pinggir Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah 2 Sumatera Utara, Kementerian Perhubungan saat diwawancarai menjelaskan, Terminal Tanjung Pinggir sudah mulai dioperasikan sejak diresmikan Presiden Jokowi.

Namun pengoperasiannya belum optimal dikarenakan pihaknya dan Pemko Siantar masih dalam pembahasan soal penertiban terminal bayangan di Kota Siantar.

Sementara itu, Kadis Perhubungan Kota Pematangsiantar belum bisa diminta penjelasannya dengan alasan rapat. Dari amatan Sumut Pos, sampai saat ini situasi di Terminal Tanjung Pinggir sepi aktivitas.

Hanya ada sekitar 4 orang petugas Terminal Tanjung Pinggir Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah 2 Sumatera Utara, Kementerian Perhubungan sedang menunggu kedatangan bus.

Bus yang masuk ke terminal terlihat hanya melintas untuk diperiksa surat-suratnya. Sementara untuk menaikkan dan menurunkan penumpang belum ada. (mag-7/ram)

SUMUTPOS.CO – Penataan transportasi di Kota Pematangsiantar masih carut marut. Padahal presiden Jokowi sudah memberikan bantuan senilai Rp39,5 miliar melalui Kementerian Perhubungan untuk merevitalisasi terminal Type A Tanjung Pinggir.

Bahkan terminal Type A Tanjung Pinggir tersebut diresmikan oleh Presiden Jokowi bersamaan dengan Terminal Amplas Medan pada 9 Februari 2022 lalu.

Namun, pasca diresmikan kondisi Terminal Tanjung Pinggir yang berada di Kecamatan Siantar Martoba itu tidak berfungsi maksimal.

Menurut Robert Tua Siregar PhD Specialist Development Planning Area, menyayangkan jika Pemko Siantar selaku pemilik wilayah kurang respon keberadaan Terminal Tanjung Pinggir ini.

“Jika dikatakan belum ada arahan dari pemerintah atasan, justru itu yang diperlukan “Gercep” Gerak Cepat dari Instansi teknisnya, baik UPTD Kementerian Perhubungan maupun OPD Dishub Kota Siantar. Segera kordinasi dengan pemerintah pusat, jangan hanya menunggu arahan, karena kondisi terminal sudah harus dibutuhkan difungsikan. Saat ini kondisi transportasi Siantar carut marut,” ujar Dosen S3 dan S2 Unversitas Prima Indonesia.

Menurut Robert yang juga dosen Magister Ilmu Manajemen STIE Sultan Agung bahwa peran pemerintah dalam pengelolaan terminal ini perlu kolaborasi yang baik dilakukan mulai dari tahap perencanaan, pembangunan, hingga operasionalisasi sarana maupun prasarana transportasinya.

Pemerintah daerah berperan penting dalam melancarkan pembangunan infrastruktur transportasi nasional. Sinergitas dan kolaborasi yang baik dengan sejumlah pihak terkait, khususnya pemerintah daerah diperlukan agar program pembangunan infrastruktur transportasi dapat berjalan dengan optimal.

Disebutkan sejumlah kolaborasi yang telah dilakukan bersama pemerintah daerah untuk mendukung program di sektor transportasi diantaranya yaitu: pemerintah daerah dalam hal ini Pemko harus berperan aktif melakukan penertiban terminal bayangan saat ini agar semua ke Terminal Terpadu Tanjung Pinggir.

“Dalam hal ini tidak ada pilih bulu, perlakuan sama, pusat mota harus clear dengan terminal banyangan, baik taksi maupun bus umum. Jadi transportasi perantara dalam hal ini angkot dan Ojol berfungsi sebagai perantara dari terminal ke tujuan akhir pengguna jasa,” jelas Robert yang juga Dosen S2 Magsister Adminisrasi Publik Universitas Sumatera Utara.

Ditambahkannya, kolaborasi perlu dilakukan untuk menghadapi salah satu tantangan yang perlu dihadapi bersama oleh pemerintah pusat maupun daerah yaitu, mengatasi keterbatasan APBN untuk mendanai berbagai kebutuhan pendanaan pembangunan dan pengembangan infrastruktur transportasi.

Salah satu upaya yang dilakukan yaitu mencari pendanaan kreatif non APBN melalui skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU).

Pembangunan infrastruktur transportasi berperan penting untuk mendukung terciptanya konektivitas dan mendatangkan investasi di daerah.

Selama ini Kota Siantar tidak memiliki terminal terpadu yang mumpuni. Sehingga sejumlah bus atau angkutan umum masih berloket di sejumlah titik di Kota Siantar. Bahkan di pusat kota, bus besar bebas membuat loket dan pool. Kondisi ini membuat carut marut transportasi di Kota Siantar.

Beberapa waktu lalu, Rita Sinaga selaku Plt Koordinator Terminal Tanjung Pinggir Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah 2 Sumatera Utara, Kementerian Perhubungan saat diwawancarai menjelaskan, Terminal Tanjung Pinggir sudah mulai dioperasikan sejak diresmikan Presiden Jokowi.

Namun pengoperasiannya belum optimal dikarenakan pihaknya dan Pemko Siantar masih dalam pembahasan soal penertiban terminal bayangan di Kota Siantar.

Sementara itu, Kadis Perhubungan Kota Pematangsiantar belum bisa diminta penjelasannya dengan alasan rapat. Dari amatan Sumut Pos, sampai saat ini situasi di Terminal Tanjung Pinggir sepi aktivitas.

Hanya ada sekitar 4 orang petugas Terminal Tanjung Pinggir Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah 2 Sumatera Utara, Kementerian Perhubungan sedang menunggu kedatangan bus.

Bus yang masuk ke terminal terlihat hanya melintas untuk diperiksa surat-suratnya. Sementara untuk menaikkan dan menurunkan penumpang belum ada. (mag-7/ram)

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru

/