Diberitakan sebelumnya, pemerintah akan mengukuhkan badan otoritas pariwisata yang bertanggung jawab dalam pengembangan sektor ekonomi dan sosial di 10 destinasi wisata utama sebelum akhir 2015. Salah satunya adalah mengubah Danau Toba menjadi semacam ‘The Monaco of Asia’.
“Sebelum akhir tahun sudah ada Keputusan Presiden tentang badan otoritas pariwisata,” kata Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Rizal Ramli di sela seminar paparan ekonomi, di Jakarta, Selasa (24/11) kemarin.
Otoritas tersebut akan memiliki perwakilan di 10 destinasi wisata prioritas yang sedang dikembangkan pemerintah. Hal tersebut merupakan salah satu cara pemerintah untuk mengembangkan destinasi dan industri parawisata nasional, sebagai sektor pembuka lapangan kerja. “Lapangan kerja sekarang (dari parawisata) tiga juta orang. Dalam lima tahun kita inginkan jadi tujuh juta,” kata dia.
Rizal mengatakan otoritas tersebut akan bertanggungjawab untuk memastikan agar akses ke destinasi wisata memadai. Kemudian, otoritas tersebut juga akan memberikan pendampingan bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah di kawasan wisata agar dapat berkompetisi di pasar. “Kita perlu sadari wilayah Indonesia sangat indah, pilihan wisatanya banyak, namun infranya tidak memadai,” ujar dia.
Mantan Menko Perekonomian ini mencontohkan, kawasan wisata Danau Toba akan dijadikan pemerintah seperti “The Monaco of Asia”. Otoritas wisata di Danau Toba nantinya akan membenahi sarana perhotelan, infrastruktur perhubungan, dan juga atraksi wisata, agar destinasi Danau Toba menarik minat para wisatawan.
Kemudian, kata Rizal, destinasi wisata Kepulauan Seribu akan dikembangkan agar dapat menjadi alternatif wisata pantai selain Bali.”Otoritas disana harus membuat pebisnis datang ke Jakarta dan mendapat tempat yang nyaman. Pelabuhannya akan diperlebar, dan ada akses dari Cengkareng ke situ,” papar dia.
Dua destinasi wisata tersebut termasuk dalam 10 destinasi wisata prioritas yang sedang dikembangkan pemerintah. Delapan destinasi lainnya adalah Mandalika Nusa Tenggara Barat (NTB), Morotai Maluku Utara, Tanjung Lesung Banten, Labuan Bajo NTB, Bromo Tengger Semeru Jawa Timur, Wakatobi Sulawesi Tenggara, Kepulauan Belitung, dan Yogyakarta.
Sementara itu Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran (PHRI) Sumut Denny S Wardhana mengatakan, pada prinsipnya pembentukan badan otorita KDT itu bagus. Menurut Denny jika itu berhubungan dengan upaya peningkatan dan maksimalisasi potensi wisata tentu tidak ada masalah.
“Kami (PHRI akan mendukungnya. Tapi sekali lagi harus melibatkan stakeholder seperti asosiasi yang bergerak dibidang pariwisata, hotel, restoran, pemandu wisata, dan lainnya,” katanya.
Denny menilai, terbentuknya badan otorita kawasan Danau Toba nantinya, sebagai bentuk kurang mampunya selama ini pemerintah daerah dalam mengelola kawasan Danau Toba. Bukan tanpa alasan, dimana saat ini ekosistem di kawasan tersebut tampak tidak terjaga, sehingga membuat para wisatawan enggan masuk kedalam danau.
“Memang itu harus diakui. Coba perhatikan sekarang ekosistem di Danau Toba. Orang di sana pun enggan masuk danau apalagi turis. Jadi pada prinsipnya kita sambut baik otorita jika untuk kemajuan Sumut,” katanya.
Denny menambahkan dibutuhkan sinergitas pemerintah pusat dan daerah, agar kelak Danau Toba bisa sejajar dengan destinasi wisata lain seperti Bali dan Raja Ampat. “Jadi otorita itu juga harus mengkaji aspek budaya masyarakat setempat dan masyarakat di sana harus welcome dengan wisatawan,” kata Denny. (sam/prn/val)
