KABANJAHE-Pemkab Karo tak serius mengaggapi lahan relokasi. Pasalnya, pemerintahan yang dipimpin Kena Ukur Karo Jambi Surbakti ini tidak pernah petakan relokasi penduduk yang bermukim di kaki Gunung Sinabung.
Selain karena ambivalennya kebijakan relokasi ini, arah penunjukan jalan tembus Karo-Langkat (Jalan Jahe) yang belum juga final menjadi satu satunya pilihan pendirian pemukiman baru buat masyarakatn yang kini hidup dalam pengungsian.
“Seingat saya belum pernah ada kajian relokasi di sana.Diskusi dengan BNPB terhadap kebijakan ini pun belum ada. Hanya saja dari yang saya dengar lokasinya diusahakan tidak jauh dari pemukiman yang lama, ini penting agar mereka masih bisa menggunakan lahan pertaniannya yang saat ini terkena dampak,” ujar Plt Kepala Bapeda kab Karo, Abel Tarwai Tarigan.
Keterangan ini pun mendukung pendapat soal rendahnya sense of disaster di lingkungan pemerintah selama ini. Karena sebut peneliti rekonstruksi bencana asal Source of Indonesia, Darma Lubis, situasi ini sudah berlangsung selama belasan tahun. Harusnya saat potensi bencana itu ada, Pemkab Karo sudah memiliki pemetaan wilayah baik pusat maupun daerah terdampak.
Jangan heran bila itu kemudian berakibat pada lambannya keputusan final menyangkut relokasi ini. Sebagaimana diterangkan oleh Kadis Infokom Kab Karo sekaligus Koordinator Humas Tim Tanggap Darurat Erupsi Gunung Api Sinabung, Kenan Ginting. Menurutnya hingga rapat terakhir pada Selasa (28/1) semua tempat, termasuk di Jalan Tembus Karo-Langkat masih belum final. Pihaknya berjanji akan menfinalkan ini 2 hingga 3 hari ke depan.
“Semua baru sebatas alternatif, belum ada yang final untuk pemetaannya,” terangnya.
Kondisi lapangan yang belum juga positif bagi pengungsi ini jelas menjadi hambatan. Karena dengan pemetaan yang mengambang, dikhawatirkan akan berpengaruh pada tata laksana pengerjaannya kelak. Apalagi pelaksanaannya membutuhkan waktu, karena ada standarisasi relokasi yang wajib disiapkan. Menurut Megawandi Tarihoran dari Ikatan Ahli Perencanaan Sumut, di tempat baru nanti warga harus memiliki keterjaminan tidak tercabut dari akar ekonomi dan sosialnya.
“Memang agak miris melihat ini, tetapi kalaupun dikebut kita harapkan jaminan mereka (warga) tidak tercabut dari komunitasnya secara umum harus ada . Selain itu jaminan ruang fungsional yang tidak menyalah juga tetap wajib terpenuhi. Ini pelajaran ke depan bagi daerah daerah lain di daerah yang berada pada spectrum ring of fire ,” terang Mega.
Meski belum bisa dipastikan, Kadis Infokom Kab Karo sekaligus Koordinator Humas Tim Tanggap Darurat Erupsi Gunung Api Sinabung, Kenan Ginting mengatakan kalau pihaknya melihat urgensi dari penempatan warga akan tetap diupayakan per desa. Sayangnya, sikap itu lebih kepada penguatan kebijakan relokasi yang tidak memberikan lahan baru baru pertanian penduduk.
Sebelumnya, tawaran relokasi yang disampaikan Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono kepada beberapa Desa dibawah kaki Sinabung disebut belum menjawab kegelisahan penduduk. Pasalnya, relokasi hanya sebatas rumah tinggal, sementara tidak ada disediakan lahan bagi petani yang terpaksa berpindah mukim dari Desa asalnya. (nng/smg/rbb)
