Terungkap dari Kunker Komisi VI DPR RI
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sedikitnya 50 calon investor hengkang dari Provinsi Sumatera Utara ke Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, gara-gara di wilayah ini kekurangan energi listrik.
Gubernur Sumut Edy Rahmayadi mengungkapkan, daya yang tersedia di Sumut masih sebesar 2.800 megawatt (MW). Dari jumlah itu, terdapat 2.100 yang diserap dan sisanya 700 MW cadangan daya. Sementara untuk kaitan investasi Sumut hingga 2028, dibutuhkan sekitar 5.362 MW lagi.
Perencanaan kebutuhan daya itu, kata Gubsu, untuk mendukung rencana 16 program pembangunan prioritas yang sudah masuk di APBN, termasuk diantaranya Sumut Sport Center, rumah sakit internasional, pembangunan pelabuhan Kualatanjung dan lainnya.
“Saat itu kami undang investor dari Hongkong datang kemari. Kami bawa melihat ke kawasan industri di Batubara. Dia lihat, dia pelajari. Habis itu tak jadi membuka investasinya di Sumut, dan hengkang ke Majalengka,” tuturnya saat menyambut kunjungan kerja Komisi VI DPR RI di Aula Raja Inal Siregar Kantor Gubsu, Jumat (28/2).
Didampingi Wagubsu Musa Rajekshah dan sejumlah kepala daerah di Sumut, Gubsu Edy menyampaikan curahan hatinya mengenai masalah kekurangan daya listrik di Sumut, salah satu faktor investor tak mau menanamkan sahamnya di wilayah ini.
“Bah, saya sedikit agak sewot gitu. Saya cek kenyataan bahwa satu persoalannya adalah energi. Kalaulah jadi itu dipaksakan 50 perusahaan masuk ke situ, energi kita tak cukup makanya dia mundur. Saya ceritakan nanti transportasi dan segalanya, tetapi yang permasalahan energi adalah penghambatnya,” ujarnya.
Karena kekurangan daya listrik itu, Gubsu mengungkapkan telah mengundang investor untuk membangun pembangkit listrik di Kabupaten Batubara berkapasitas 4.800 MW. Antara lain adalah Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) yang akan dibangun PT Hanlim Power Indonesia (HPI), anak usaha Hanlim Power Coorporation (HPC) Korea Selatan.
Edy menambahkan, investor sudah siap membangun pembangkit itu. Namun terkendala karena izin dari PLN yang tak kunjung terbit. Untuk itu, ia meminta dukungan Komisi VI DPR untuk lancarnya pembangunan PLTGU itu. Rencana pembangunan pembangkit itu dilakukan tiga tahap, dimana tahap pertama 2×800 MW. Sehingga nanti kekurangan 700 MW, yakni 4.800 MW dari rencana kebutuhan 5.361 MW, diharapkan dapat dipenuhi PLN.
“Memang kalau dihitung sekarang kita surplus 700 MW, tapi kita tidak bisa berhenti di sini. Di 2024 PON di sini, kami butuh sport center, sport center membutuhkan energi yang besar. Dan banyak lagi yang akan kami rencanakan,” ujarnya.
Menanggapi hal itu, Direktur Regional Bisnis Sumatera PT PLN (Persero), Wiluyo Kusdwiharto mengatakan PLN terus menguatkan pasokan daya di Sumut. Dalam Rencana Pengembangan Kelistrikan Sumut sesuai RUPTL 2019-2028, sebutya, akan ada pertambahan daya 3.662,4 MW, yakni 1.678 MW dibangun PLN, 1.674 dari swasta dan 300 MW dari kerjasama-kerjasama. Selain itu, akan dibangun transmisi 2.841,4 kms, yang terdiri dari 1.108,4 kms di saluran 150 kV, 1.193 kms di saluran 275 kV dan 500 kms di saluran 500 kV.
Wiluyo menambahkan, akan dibangun juga gardu induk 8.300 MVA, yang terdiri dari 3.330 MVA di saluran 150/20 kV, 3.500 MVA di saluran 275/150 kV dan 1.500 MVA di saluran 500/275 kV.
Ketua Komisi VI DPR RI, Martin Manurung mengatakan kesiapan pihaknya mendorong terwujudnya penyediaan listrik sebagaimana keinginan Gubsu Edy. “Secara bertahap akan kita wujudkan,” kata politisi NasDem seraya mengatakan akan mendorong PLN untuk menerbitkan ijin pembangunan PLTBG 4.800 MW di Batu Bara.
Terhambatnya ijin pembangunan PLTBG 4.800 MW itu, menurut Martin, adalah karena proses pergantian di direksi PLN beberapa waktu yang lalu. “Namun tadi kan sudah kita tanya juga ke PLN, dalam waktu dekat akan bereslah itu. Kami bertiga dari Sumut di Komisi VI akan terus mendorong hal ini, dan selanjutnya akan cek spot dalam waktu dekat,” pungkasnya. (prn)