23.1 C
Medan
Monday, January 20, 2025

Parpol Bersiap Tinggalkan JR-Ance

Musdalub Mulai Berhembus

Sementara itu, Forum Penyelamat Partai Demokrat (FPPD) mendorong Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD Demokrat Sumut Herri Zulkarnain untuk segera melaksanakan Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub). Ketua FPPD Yusuf Sembiring menegaskan, harus segera ada pelaksanaan Musdalub untuk menetapkan ketua Demokrat Sumut definitif. Sebab, seorang Plt ketua tidak bisa melaksanakan keputusan Musda III Partai Demokrat Sumut.

Diketahui, Musda III Demokrat Sumut pada Oktober 2016 telah memilih JR Saragih Ketua DPD Demokrat Sumut hingga 2021. “JR sudah berhalangan tetap karena tersangka, ini akan sampai ke terpidana.

Maka kita minta Plt hari ini menyiapkan segala sesuatu untuk Musdalub,” kata dia kepada wartawan, Rabu (28/3).

Menurutnya, desakan agar Musdalub digelar dikarenakan pernyataan Sekjen DPP Demokrat Hinca Panjaitan yang sebelumnya menyatakan, Plt akan bertugas sampai adanya putusan sengketa oleh PTTUN terkait gugatan JR-Ance. Menurutnya, ketua definitif segera diperlukan dalam kesiapan Demokrat menghadapi Pemilu serentak 2019. “Plt ketua itu sesuai konstitusi tidak bisa meneken daftar caleg,” sebutnya.

Selain itu, apa yang terjadi pada Demokrat Medan terdahulu dimana dipimpin seorang Plt dalam waktu yang panjang tidak boleh lagi terulang. Demokrat Medan sempat dalam waktu yang lama dipimpin oleh Almarhum Sutan Bhatoegana selaku Plt yang kemudian dilanjutkan oleh Ramadhan Pohan. “Apa yang terjadi di Medan itu pengkhianatan konstitusi partai. Kita mengingatkan DPP jangan lagi melakukan pembiaran seperti di Medan yang lalu,” jelasnya.

Sekretaris DPD Demokrat Sumut Meilizar Latif yang dikonfirmasi menyarankan wartawan untuk mengonfirmasi kepada Herri Zulkarnain selaku Plt Ketua. “Pak Herri saja dulu tanya, supaya jangan bentrok komentar kami,” katanya. Ia mengaku sedang akan berangkat ke Jakarta menghadap DPP Demokrat.

Herri Zulkarnain sendiri saat  dikonfirmasi mengaku sampai sejauh ini belum ada arahan dari DPP untuk menggelar Musdalub Demokrat Sumut. “Saya sebagai Plt siap (menggelar Musdalub) apabila diperintahkan ketua umum,” katanya.

Kata Herri, dirinya ditugaskan agar mesin Partai Demokrat bisa berjalan, tidak vakum dan tidak tersandera. “Karena sejak ditunjuk jadi Plt, kita sudah mengonsolidasikan kekuatan pengurus di Sumut. Semua simpul-simpul telah dikumpulkan untuk konsolidasi,” pungkasnya.

Sekjend Partai Demokrat Hinca Panjaitan belum dapat dikonfirmasi perihal ini, sampai berita ini dikirimkan ke redaksi. Baik saat dihubungi ke nomor selulernya, dan dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp, Hinca tak mau merespon. (prn/bal/adz)

Musdalub Mulai Berhembus

Sementara itu, Forum Penyelamat Partai Demokrat (FPPD) mendorong Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD Demokrat Sumut Herri Zulkarnain untuk segera melaksanakan Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub). Ketua FPPD Yusuf Sembiring menegaskan, harus segera ada pelaksanaan Musdalub untuk menetapkan ketua Demokrat Sumut definitif. Sebab, seorang Plt ketua tidak bisa melaksanakan keputusan Musda III Partai Demokrat Sumut.

Diketahui, Musda III Demokrat Sumut pada Oktober 2016 telah memilih JR Saragih Ketua DPD Demokrat Sumut hingga 2021. “JR sudah berhalangan tetap karena tersangka, ini akan sampai ke terpidana.

Maka kita minta Plt hari ini menyiapkan segala sesuatu untuk Musdalub,” kata dia kepada wartawan, Rabu (28/3).

Menurutnya, desakan agar Musdalub digelar dikarenakan pernyataan Sekjen DPP Demokrat Hinca Panjaitan yang sebelumnya menyatakan, Plt akan bertugas sampai adanya putusan sengketa oleh PTTUN terkait gugatan JR-Ance. Menurutnya, ketua definitif segera diperlukan dalam kesiapan Demokrat menghadapi Pemilu serentak 2019. “Plt ketua itu sesuai konstitusi tidak bisa meneken daftar caleg,” sebutnya.

Selain itu, apa yang terjadi pada Demokrat Medan terdahulu dimana dipimpin seorang Plt dalam waktu yang panjang tidak boleh lagi terulang. Demokrat Medan sempat dalam waktu yang lama dipimpin oleh Almarhum Sutan Bhatoegana selaku Plt yang kemudian dilanjutkan oleh Ramadhan Pohan. “Apa yang terjadi di Medan itu pengkhianatan konstitusi partai. Kita mengingatkan DPP jangan lagi melakukan pembiaran seperti di Medan yang lalu,” jelasnya.

Sekretaris DPD Demokrat Sumut Meilizar Latif yang dikonfirmasi menyarankan wartawan untuk mengonfirmasi kepada Herri Zulkarnain selaku Plt Ketua. “Pak Herri saja dulu tanya, supaya jangan bentrok komentar kami,” katanya. Ia mengaku sedang akan berangkat ke Jakarta menghadap DPP Demokrat.

Herri Zulkarnain sendiri saat  dikonfirmasi mengaku sampai sejauh ini belum ada arahan dari DPP untuk menggelar Musdalub Demokrat Sumut. “Saya sebagai Plt siap (menggelar Musdalub) apabila diperintahkan ketua umum,” katanya.

Kata Herri, dirinya ditugaskan agar mesin Partai Demokrat bisa berjalan, tidak vakum dan tidak tersandera. “Karena sejak ditunjuk jadi Plt, kita sudah mengonsolidasikan kekuatan pengurus di Sumut. Semua simpul-simpul telah dikumpulkan untuk konsolidasi,” pungkasnya.

Sekjend Partai Demokrat Hinca Panjaitan belum dapat dikonfirmasi perihal ini, sampai berita ini dikirimkan ke redaksi. Baik saat dihubungi ke nomor selulernya, dan dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp, Hinca tak mau merespon. (prn/bal/adz)

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru

/