MEDAN, SUMUTPOS.CO – Puluhan mahasiswa tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Pemantau Demokrasi Indonesia juga mendatangi kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut), menuntut dilakukan penghitungan ulang di seluruh tempat pemungutan suara (TPS) di Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng), Senin (28/4) siang.
Mereka menduga ada indikasi penggelembungan suara melibatkan seorang caleg DPR RI Rofinus Hotmaulana Hutauruk dari Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura).
Koordinator aksi Muhammad Abdullah mengatakan, pihaknya menolak hasil Pemilu yang berlangsung di Tapteng sebab mereka menduga ada tindakan pencurian suara yang sangat signifikan melebihi suara sebenarnya. Selain itu, mereka juga mengecam tindakan intimidasi oleh aparat kepolisian dari Polres Tapteng kepada wartawan yang hendak meliput rapat pleno di KPU Tapteng.
“Kami meminta kepada Kapolda menindak Kapolresta Tapteng yang diduga melakukan intimidasi kepada media yang meliput kegiatan rapat pleno di KPU Tapteng. Sehingga terindikasi ikut membiarkan terjadinya penggelembungan suara,” sebutnya.
Mereka juga meminta agar Bawaslu merekomendasikan agar caleg yang curang didiskualifikasi serta menyeret pelaku ke pengadilan sekalipun dia duduk di DPR dan DPRD. Sebagai langkah awal, mereka meminta agar Bawaslu Sumut membawa persoalan ini ke Sentra Gakumdu untuk ditindaklanjuti.
Saat orasi, tidak satupun Komisioner berada di tempat karena sedang mengikuti berbagai tahapan seperti PSU di daerah dan rekapitulasi nasional di Jakarta. Sekretaris KPU Sumut Abdul Rajab Pasaribu yang berada di tempat menerima pengunjuk rasa dan menjelaskan, pihaknya akan menyampaikan aspirasi tersebut kepada Komisioner KPU Sumut jika sudah kembali.
“Kita akan sampaikan tuntutan ini kepada Komisioner KPU. Nanti mereka yang akan merapatkan dan memutuskan bagaimana tindaklanjutnya. Karena keputusannya nanti akan dibicarakan dalam rapat pleno. Hasilnya nanti juga akan disampaikan kepada Bawaslu Sumut,” ujarnya.
Usai menggelar demo di KPU Sumut, 20-an pengunjuk rasa meninggalkan lokasi dengan tertib menggunakan sepeda motor.
Di sisi lain, Pengamat Politik Irawanto menilai, persoalan yang muncul saat berlangsungnya tahapan Pemilu lebih kepada bagaimana mendapatkan kekuasaan karena berhubungan dengan biaya politik yang sudah dikeluarkan caleg atau partai politik (parpol).
“Tahapan Pemilu yang manapun, apakah itu pemungutan suara, rekapitulasi sampai PSU, praktik money politic itu sudah terjadi sejak dari tingkat bawah. Sehingga hitungannya selalu dikaitkan dengan biaya yang sudah mereka (parpol) keluarkan,” katanya.(bal/ndi)
