MEDAN – Anggota DPRD Sumatera Utara dari Fraksi Golkar, Manaek Hutasoit, mendesak pemerintah untuk segera mempercepat relokasi warga terdampak bencana ke hunian sementara (huntara) maupun hunian tetap (huntap). Desakan ini muncul setelah ditemukan banyak korban masih tinggal di tenda pengungsian, meski bencana terjadi sekitar empat bulan lalu.
Manaek menilai lambannya proses verifikasi dan pendataan menjadi hambatan utama pemindahan warga. “Kita mendorong pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota agar lebih cepat tanggap dalam proses verifikasi data korban. Ini penting supaya masyarakat bisa segera dipindahkan ke hunian yang lebih layak,” ujarnya, Jumat (27/3/2026).
Ia menekankan kondisi bertahan lama di tenda pengungsian berdampak serius pada kesehatan, keamanan, dan aktivitas ekonomi warga. Legislator asal Tapanuli Tengah dan Kota Sibolga ini juga menyinggung arahan Presiden Prabowo Subianto agar seluruh korban bencana tidak lagi tinggal di pengungsian. “Kebijakan Presiden harus jadi acuan agar masyarakat bisa kembali hidup normal dan nyaman,” tegas Manaek.
Ia mendorong percepatan pembangunan hunian sementara sebagai solusi jangka pendek, sambil memastikan kesiapan huntap sebagai solusi jangka panjang.
Saat ini, warga terdampak di beberapa wilayah, termasuk Tapanuli Tengah, masih mengungsi di tenda darurat maupun rumah kerabat, menunggu kepastian hunian. Manaek menegaskan DPRD Sumut akan terus mengawal proses penanganan pascabencana agar tepat sasaran, cepat, dan berpihak pada masyarakat.
“Kita berharap seluruh pihak menunjukkan komitmen agar korban bencana segera mendapatkan tempat tinggal layak dan bisa kembali menjalani kehidupan normal,” pungkasnya. (san/ila)
MEDAN – Anggota DPRD Sumatera Utara dari Fraksi Golkar, Manaek Hutasoit, mendesak pemerintah untuk segera mempercepat relokasi warga terdampak bencana ke hunian sementara (huntara) maupun hunian tetap (huntap). Desakan ini muncul setelah ditemukan banyak korban masih tinggal di tenda pengungsian, meski bencana terjadi sekitar empat bulan lalu.
Manaek menilai lambannya proses verifikasi dan pendataan menjadi hambatan utama pemindahan warga. “Kita mendorong pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota agar lebih cepat tanggap dalam proses verifikasi data korban. Ini penting supaya masyarakat bisa segera dipindahkan ke hunian yang lebih layak,” ujarnya, Jumat (27/3/2026).
Ia menekankan kondisi bertahan lama di tenda pengungsian berdampak serius pada kesehatan, keamanan, dan aktivitas ekonomi warga. Legislator asal Tapanuli Tengah dan Kota Sibolga ini juga menyinggung arahan Presiden Prabowo Subianto agar seluruh korban bencana tidak lagi tinggal di pengungsian. “Kebijakan Presiden harus jadi acuan agar masyarakat bisa kembali hidup normal dan nyaman,” tegas Manaek.
Ia mendorong percepatan pembangunan hunian sementara sebagai solusi jangka pendek, sambil memastikan kesiapan huntap sebagai solusi jangka panjang.
Saat ini, warga terdampak di beberapa wilayah, termasuk Tapanuli Tengah, masih mengungsi di tenda darurat maupun rumah kerabat, menunggu kepastian hunian. Manaek menegaskan DPRD Sumut akan terus mengawal proses penanganan pascabencana agar tepat sasaran, cepat, dan berpihak pada masyarakat.
“Kita berharap seluruh pihak menunjukkan komitmen agar korban bencana segera mendapatkan tempat tinggal layak dan bisa kembali menjalani kehidupan normal,” pungkasnya. (san/ila)
