MEDAN, SUMUTPOS.CO – Memasang target menang pada Pemilu 2024 di Sumut, tiga partai politik (Parpol) yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yakni Partai Golkar, PPP, dan PAN, menggelar konsolidasi di Kantor DPD Golkar Sumut, Jalan Sudirman Medan, Rabu (29/6) petang.
Menurut Ketua DPD Golkar Sumut, Musa Rajekshah, selain melaksanakan perintah pimpinan pusat, konsolidasi ini juga merupakan wujud kekompakan ketiga parpol dalam menghadapi Pemilu 2024.
“Kita bersilaturahmi di sini untuk KIB. Di Sumatera Utara, kekompakan terbangun dari tingkat provinsi, kabupaten hingga desa,” kata pria yang akrab disapa Ijeck ini.
Ijeck mengatakan, kehadiran KIB ini bukan saja untuk kepentingan politik semata. Namun, KIB hadir di tengah masyarakat untuk dapat dirasakan manfaat dibentuknya koalisi ini. “Mudah-mudahan kehadiran kita, menjadi kompak. Apa yang diputuskan pusat, bisa kita lakukan bersama dengan lancar dan aman,” ujar Wakil Gubernur Sumut itu.
Menurut Ijeck, meski Pemilu kurang lebih dua tahun lagi, tapi ia mengajak semua untuk bersama-sama menjaga apa yang telah menjadi keputusan pimpinan pusat. “Kita tetap bersama, tidak ada lari dari perintah partai,” tegas Ijeck.
Ketua DPW PPP Sumut, Jafaruddin Harahap mengatakan, KIB menjadi kekuatan baru bagi PPP. Baik secara nasional maupun di Sumatera Utara. “Ini modal kami untuk menghadapi Pemilu. Bahwa kami menyambut baik keberadaan KIB di Sumatera Utara. KIB bisa menyatuhkan kita semua. Saling menjaga dan saling mendukung. Mudah-mudahan KIB menang,” ujar Jafaruddin optimis.
Ketua DPD PAN Sumut, Ahmad Fauzan Daulay mengatakan, dari konsolidasi ini ia meminta untuk menetapkan strategi secara permanen dalam menghadapi Pemilu 2024. “Bisa permanen dan kita tetapkan untuk mengatur strategi. KIB permanen bukan saja untuk Pemilu, tapi menghadapi Pilkada Sumut,” ucapnya.
Fauzan mengatakan, PAN menghargai dinamika demokrasi, KIB membuat suatu kesepahaman untuk menghadapi Pemilu 2024. “Tetap menghargai dinamika berdemokrasi. Artinya, bersama-sama mewujudkan Pemilu jujur dan adil dengan keutuhan persatuan Pemilu itu,” tandas Fauzan.
Lantas, kapan deklarasi KIB digelar di Sumut? Ijeck mengatakan, sedang dalam tahap persiapan sambil menunggu arahan dan bimbingan dari masing-masing Ketua DPP ketiga partai di KIB. Namun pada intinya, kata Jafaruddin dan Fauzan, bagaimana agar keberadaan KIB Sumut dapat memberi manfaat nyata bagi masyarakat serta mengedepankan persatuan bangsa.
Silaturahmi berlangsung penuh keakraban. Selain sebagai wadah memperkenalkan masing-masing pengurus partai, silaturahmi KIB itu juga ajang diskusi ringan seputar demokrasi politik di Sumut. Ketiga ketua partai KIB Sumut itu, juga saling bertukar cinderamata. Silaturahmi diakhiri dengan sesi foto bersama.
KIB resmi dibentuk PAN, Partai Golkar, dan PPP, pada 4 Juni 2022. Tiga ketua umum partai langsung menandatangani nota kesepahaman yang ditandatangani Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa, dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan. Kesepakatan tertulis ini sebagai tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya saat pertama kali membentuk KIB pada Kamis, 12 Mei 2022. Sejumlah kader dari tiga partai politik hadir menyaksikan penandatanganan pada kemarin malam.
Airlangga Hartarto mengatakan, koalisi ini menyepakati untuk mengakhiri politik identitas. Dia mengklaim koalisi ini untuk membentuk suasana kebersamaan dan politik persatuan untuk 2024.
Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan juga menyinggung soal polarisasi di masyarakat, menurut dia salah satunya terjadi karena ajang pemilu presiden atau pilpres. Menteri Perdagangan ini menilai situasi bernegara dalam 10 tahun terakhir mengkhawatirkan karena pilpres sebelumnya hanya dua pasang calon saja, maka dari itu dia berharap kelak ada tiga pasang calon yang akan maju.
Senada dengan mereka berdua, Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa juga mempertanyakan relevansi politik identitas saat ini karena masih banyak pekerjaan rumah bagi bangsa. Maka dari itu, Suharso berharap KIB bisa mendorong kecerdasan rakyat dalam berdemokrasi.
Zulkifli menyatakan KIB membuka peluang bagi partai lain yang ingin menyusul bergabung. Alasan lainnya adalah belum adanya deklarasi, karena masih menunggu resmi dimulainya Pemilu 2024. (gus)
