Politisi PKS itu, pun mencoba merinci atau menaksir biaya yang akan dihabiskan setiap anggota dewan yang pergi mengikuti Raker. “Uang SPPD itu sekitar Rp1,4 juta per hari, maka selama tiga hari Rp4,2 juta. Hotel sekitar Rp2 juta untuk satu malam, ada dua malam kegiatannya, berarti totalnya Rp4 juta. Dibuat makan sekali makan Rp150 ribu, selama tiga hari ada lima kali makan. Karena sarapan pagi sudah dari hotel, maka totalnya Rp750 ribu. Berarti tiap anggota dewan menghabiskan Rp6.150.000. Karena anggota dewan ada 100 orang, maka totalnya Rp615 juta,” papar Burhanuddin.
Maka dari itu, Burhanuddin juga mempertanyakan besarnya alokasi anggaran secara keseluruhan. “Pembicara dari luar hanya ada satu orang, itupun dari Taspen. Berarti honor sekretariat yang begitu besar, ini perlu dipertanyakan,” ungkapnya.
Ia berjanji, akan mempertanyakan biaya yang habis setelah kegiatan Raker berakhir. “Kalau Rp2,9 miliar itu habis semua, ini yang menjadi pertanyaan,” kata Burhanuddin.
Burhanuddin pun menyebutkan, semua pihak bisa turut serta mengawasi kegiatan atau penggunaan anggaran Raker. “Masyarakat juga bisa mengawasi, biaya sebesar Rp2,9 miliar ini tentunya dipergunakan untuk beberapa pos. Apakah akan tepat sasaran? Nanti kita lihat bersama,” ajaknya.
Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris DPRD Sumut, Nirmaraya mengaku, tidak begitu hafal rincian penggunaan anggaran Rp2,9 miliar untuk Raker itu. “Ada beberapa poin, saya tidak ingat rinciannya,” pungkasnya. (dik/saz)
Politisi PKS itu, pun mencoba merinci atau menaksir biaya yang akan dihabiskan setiap anggota dewan yang pergi mengikuti Raker. “Uang SPPD itu sekitar Rp1,4 juta per hari, maka selama tiga hari Rp4,2 juta. Hotel sekitar Rp2 juta untuk satu malam, ada dua malam kegiatannya, berarti totalnya Rp4 juta. Dibuat makan sekali makan Rp150 ribu, selama tiga hari ada lima kali makan. Karena sarapan pagi sudah dari hotel, maka totalnya Rp750 ribu. Berarti tiap anggota dewan menghabiskan Rp6.150.000. Karena anggota dewan ada 100 orang, maka totalnya Rp615 juta,” papar Burhanuddin.
Maka dari itu, Burhanuddin juga mempertanyakan besarnya alokasi anggaran secara keseluruhan. “Pembicara dari luar hanya ada satu orang, itupun dari Taspen. Berarti honor sekretariat yang begitu besar, ini perlu dipertanyakan,” ungkapnya.
Ia berjanji, akan mempertanyakan biaya yang habis setelah kegiatan Raker berakhir. “Kalau Rp2,9 miliar itu habis semua, ini yang menjadi pertanyaan,” kata Burhanuddin.
Burhanuddin pun menyebutkan, semua pihak bisa turut serta mengawasi kegiatan atau penggunaan anggaran Raker. “Masyarakat juga bisa mengawasi, biaya sebesar Rp2,9 miliar ini tentunya dipergunakan untuk beberapa pos. Apakah akan tepat sasaran? Nanti kita lihat bersama,” ajaknya.
Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris DPRD Sumut, Nirmaraya mengaku, tidak begitu hafal rincian penggunaan anggaran Rp2,9 miliar untuk Raker itu. “Ada beberapa poin, saya tidak ingat rinciannya,” pungkasnya. (dik/saz)
