MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemerintah terus menggenjot denyut pariwisata Tanah Air yang kian merosot akibat penyebaran wabah virus corona (COVID-19). Diantaranya dengan memberikan dispensasi pembebasan pajak bagi pengusaha perhotalan dan restoran selama enam bulan ke depan.
Kebijakan tersebut juga berlaku bagi pelaku usaha perhotelan dan restoran di Sumatera Utara, termasuk di 8 kabupaten sekawasan Danau Toba. Hal ini, sebagai kepedulian pemerintah agar pelaku usaha tidak mengalami kerugian besar atas wabah virus asal Kota Wuhan, Tiongkok tersebut.
“Kemarin sudah ada rapat terbatas di Jakarta. Dan langkah ini merupakan langkah yang sangat baik untuk mendongkrak ekonomi dari sektor pariwisata,” kata Direktur Utama (Dirut) Badan Otoritas Pariwisata Danau Toba (BOPDT), Arie Prasetyo kepada wartawan di Medan, Senin (?2/3).
Arie menjelaskan, kebijakan tersebut, diambil dengan melihat perkembangan dunia industri Tanah Air yang tengah lesuh akibat virus Corona jenis baru. Kunjungan Wisman terus menurun. “Jadi penurunannya bukan hanya wisman dari Tiongkok, dari negara lain juga diperkirakan akan turun,” sebut Arie.
Dengan diimplementasikannya kebijakan ini, pajak hotel dan restoran sebesar 10 persen tidak lagi dibebankan pengusaha ke konsumen. Dengan begitu, tarif hotel dan harga makanan di restoran akan semakin murah. Para wisatawan lokal akan semakin dimanjakan dan semakin enjoy.
Tak hanya itu, Pemerintah juga telah menyiapkan paket wisata menjelang libur panjang. Paket yang diberikan ini, salah satunya memberi diskon tiket pesawat hingga lebih dari 50 persen. Pemerintah akan berkolaborasi dengan otoritas di bandara, maskapai untuk memuluskan rencana ini.
“Semuanya itu, akan ditanggung APBN. Baik pembebasan pajak maupun paket wisata. Nanti dana APBN itu akan diserahkan kepada pemerintah daerah, sehingga pamda juga tidak kehilangan penerimaan,” tutur Arie.
Dengan kondisi ini, Arie berharap cepat berlalu dan pariwisata di Indonesia kembali lagi banyak didatangi turis dari berbagai negara.”Kembali pulih lah, sehingga pariwisata terus meningkat dari kunjungan Wisman,” pungkasnya.
Pemprovsu Dukung
Sementara, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) menyambut baik kelanjutan rencana pembangunan kawasan Toba Caldera Resort (TCR), setelah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan menolak gugatan Mangatas Togi Butarbutar bersama dua lainnya, warga Sigapiton, Kabupaten Toba Samosir, Kamis (27/2) lalu. Diketahui, gugatan tersebut terkait penerbitan sertifikat hak pengelolaan lahan (HPL) seluas 279 Ha di Sigapiton, Tobasa, dari Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) kepada Badan Pelaksana Otoritas Pariwisata Danau Toba (BPODT).
“Artinya begini, selaku pemerintah provinsi, kami sifatnya hanya mendukung semua rencana pembangunan untuk KSPN (Kawasan Strategis Pariwisata Nasional) sehingga realisasinya juga berjalan cepat. Kita sambut baiklah bahwa gugatan warga tersebut tidak lagi jadi penghambat perencanaan pembangunan,” kata Kepala Bidang Pengembangan dan Pemasaran Pariwisata, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumut, Muchlis Nasution menjawab Sumut Pos, Senin (2/3).
Pihaknya, kata dia, hanya bisa mendorong pemkab sekawasan untuk membantu segala kebutuhan akan pembangunan di KSPN Danau Toba termasuk di kawasan TCR. Sebab semua pekerjaan diambilalih pemerintah pusat melalui BPODT, mengingat status Danau Toba sebagai KSPN bahkan sekarang ini menjadi destinasi wisata super prioritas.
“Pemerintah provinsi hanya dapat mendorong percepatan dan selalu berkomunikasi dengan pemerintah kabupaten/kota, agar segala pembangunan di kawasan Danau Toba berjalan maksimal. Jika ada hambatan kami dapat menjembatani ke pemerintah pusat,” katanya.
Kepala Fisik pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Sumut, Anda Subrata sependapat dengan Direktur Utama BPODT Arie Prasetyo, bahwa keterlibatan masyarakat penting dalam membangun KSPN Danau Toba. Pihaknya juga berharap kiranya masyarakat berperan aktif dalam perencanaan pembangunan menyangkut KSPN Danau Toba, sebab manfaatnya nanti juga masyarakat yang akan merasakan.
“Peran masyarakat tentu begitu besar dalam sebuah perencanaan pembangunan. Apapun itu masyarakat harus dilibatkan. Terlebih masyarakat sekitar KSPN Danau Toba,” tuturnya.
Ia menambahkan, melalui partisipasi masyarakat tersebut hal-hal mendasar seperti kepemilikan tanah dapat diminimalisir potensi konfliknya. Mengingat masyarakat setempat pasti lebih tahu informasi soal itu ketimbang masyarakat di luar wilayah tersebut.
“Namun perlu diketahui untuk projek KSPN Danau Toba adalah domain pemerintah pusat. Provinsi tidak bersinggungan langsung dalam hal ini, justru kabupaten/kota terkait yang punya otoritas seperti membantu pembebasan lahan dan lain sebagainya,” pungkasnya. (gus/prn)
