Dana FLPP Dikurangi, Dari Rp9,7 Triliun Jadi Rp3,1 T

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Alokasi dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) alias subsidi KPR yang dianggarkan pada APBN 2017 bakal kena pangkas pada perubahan anggaran negara tahun ini.

Dirjen Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR, Lana Winayanti mengatakan, anggaran FLPP tahun ini akan dikurangi hingga menjadi sekitar Rp 3,1 triliun dari alokasi awal Rp 9,7 triliun.

“Di APBNP, FLPP justru berkurang. Karena kita fokus ke bank di luar BTN. BTN katanya mau pakai ke yang SSB (Subsidi Selisih Bunga). Jadi yang FLPP-nya nanti ke bank-bank yang non bukan BTN,” ujarnya di Jakarta, Kamis (22/6).

Adapun subsidi FLPP yang dikurangi lantaran pemerintah saat ini tengah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan FLPP. Penyaluran subsidi yang kerap tidak tepat sasaran membuat pemerintah mengalihkan dana tersebut pada tahun ini untuk pembangunan proyek strategis nasional.

“Dana FLPP akan dimanfaatkan untuk proyek strategis nasional,” katanya singkat.

Sedangkan untuk mewujudkan pembangunan rumah murah bagi MBR, pemerintah akan mendorong partisipasi perbankan selain Bank BTN. Pemerintah pun akan fokus pada penyaluran subsidi selisih bunga dan bantuan uang muka untuk tahun ini. Kedua program bantuan subsidi perumahan tersebut dianggarkan dana sekitar Rp 5,9 triliun untuk 775 ribu unit rumah.

“Jadi ada masa di mana kita akan mengevaluasi seluruh kebijakan dan pelaksanaan agar ke depan lebih tepat sasaran. Evaluasi seperti ketepatan sasaran dari kelompok penghasilan, MBR itu sendiri. Kan ada rencana untuk menyesuaikan batasan penghasilan sesuai dengan zona-zona itu. Kemudian dari rumah tapak, lahan makin banyak berkurang, mau enggak mau harus low rise vertical, intensifitas tanah,” ucap Lana.

“Kalau subsidi SSB kan 225 ribu unit. Ditambah yang FLPP sekitar 45-50 ribu unit. Itu dilaksanakan oleh bank yang bukan bank BTN,” pungkasnya.

Seperti diketahui, beberapa waktu yang lalu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono bersama Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara Tbk, Maryono mendatangi Kementerian Keuangan untuk membicarakan program satu juta rumah.

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Alokasi dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) alias subsidi KPR yang dianggarkan pada APBN 2017 bakal kena pangkas pada perubahan anggaran negara tahun ini.

Dirjen Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR, Lana Winayanti mengatakan, anggaran FLPP tahun ini akan dikurangi hingga menjadi sekitar Rp 3,1 triliun dari alokasi awal Rp 9,7 triliun.

“Di APBNP, FLPP justru berkurang. Karena kita fokus ke bank di luar BTN. BTN katanya mau pakai ke yang SSB (Subsidi Selisih Bunga). Jadi yang FLPP-nya nanti ke bank-bank yang non bukan BTN,” ujarnya di Jakarta, Kamis (22/6).

Adapun subsidi FLPP yang dikurangi lantaran pemerintah saat ini tengah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan FLPP. Penyaluran subsidi yang kerap tidak tepat sasaran membuat pemerintah mengalihkan dana tersebut pada tahun ini untuk pembangunan proyek strategis nasional.

“Dana FLPP akan dimanfaatkan untuk proyek strategis nasional,” katanya singkat.

Sedangkan untuk mewujudkan pembangunan rumah murah bagi MBR, pemerintah akan mendorong partisipasi perbankan selain Bank BTN. Pemerintah pun akan fokus pada penyaluran subsidi selisih bunga dan bantuan uang muka untuk tahun ini. Kedua program bantuan subsidi perumahan tersebut dianggarkan dana sekitar Rp 5,9 triliun untuk 775 ribu unit rumah.

“Jadi ada masa di mana kita akan mengevaluasi seluruh kebijakan dan pelaksanaan agar ke depan lebih tepat sasaran. Evaluasi seperti ketepatan sasaran dari kelompok penghasilan, MBR itu sendiri. Kan ada rencana untuk menyesuaikan batasan penghasilan sesuai dengan zona-zona itu. Kemudian dari rumah tapak, lahan makin banyak berkurang, mau enggak mau harus low rise vertical, intensifitas tanah,” ucap Lana.

“Kalau subsidi SSB kan 225 ribu unit. Ditambah yang FLPP sekitar 45-50 ribu unit. Itu dilaksanakan oleh bank yang bukan bank BTN,” pungkasnya.

Seperti diketahui, beberapa waktu yang lalu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono bersama Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara Tbk, Maryono mendatangi Kementerian Keuangan untuk membicarakan program satu juta rumah.