MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kisruh Bank Sumut yang terjadi saat ini karena adanya intervensi politik yang berdampak pada penurunan kinerja Bank Sumut, mendapat reaksi dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Sumut.
“Untuk menyelamatkan Bank Sumut stop intervensi gubernur. Biarkan komite remunerasi dan nominasi (KRN) yang lebih berperan menentukan siapa yang seharusnya duduk di jajaran direksi,” kata Ketua Umum Badko (Badan Kordinasi) HMI Sumut Anggia Ramadhan Harahap dan sekretarisnya Rudiansyah Ritonga kepada wartawan di Medan, Selasa (6/5).
Anggia Ramadhan dan Rudiansyah Ritonga menilai kekisruhan dan kekacauan kinerja Bank Sumut bisa dilihat dari laporan keuangan publikasi Bank Sumut 2013.
“Di situ menunjukkan pertumbuhan dana maupun kredit melambat dan non performing loan (NPL) memburuk. Selain itu, rasio permodalan (CAR) yang mendekati batas minimum mengakibatkan Bank Sumut sulit melakukan ekspansi kredit maupun perluasan jaringan,” kata Anggia Ramadhan.
Bahkan Rudiansyah mengatakan PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) pada 2014 ini menyatakan outlook Bank Sumut direvisi menjadi negatif dari yang sebelumnya positif, disebabkan melemahnya kualitas aset Bank Sumut untuk hampir semua kategori aset (konsumer, komersial, maupun korporasi) serta permodalan bank yang moderat.
Mereka menyatakan semua itu akibat intervensi politik yang mengakibatkan tidak diterapkannya prinsip good corporate governance (GCG) di tubuh Bank Sumut, sehingga bank tidak berjalan profesional. “Berbagai persoalan yang timbul akibat tidak didasarikan pada pengelolaan bank sesuai ketentuan-ketentuan yang berlaku. Terjadi tumpang tindih tupoksi didalam Bank Sumut saat ini,” kata Anggia.
Menurut Rudiansyah, malah direksi, komisaris dan pemegang saham tidak lagi berdiri sesuai dengan kapasitasnya berdasarkan ketentuan yang berlaku, terlebih peran gubernur sebagai pemegang saham pengendali cenderung dominan dalam pengambilan setiap kebijakan di dalam bank.
“Salah satunya pengangkatan direksi yang tidak memberikan independensi kepada KRN (komite remunerasi dan nominasi) sehingga pejabat eksekutif (internal) Bank Sumut tidak ada satu pun yang masuk nominasi. Lalu muncullah pembentukan struktur yang baru tanpa sepengetahuan seluruh peserta RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham),” kata Rudiansyah.
Bahkan, kata dia, pendemosian pimpinan divisi sumberdaya manusia juga menambah catatan buruk pelanggaran prosedural di Bank Sumut. Untuk itu, Badko Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Sumatera Utara berharap persoalan yang melanda Bank Sumut saat ini dapat diselesaikan.
“Guna menyelamatkannya, maka Bank Sumut wajib bebas intervensi politik. Pengelolaan Bank Sumut harus dilaksanakan dengan manajemen yang baik, berpedoman pada ketentuan berlaku. Kita juga meminta kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sebagai otoritas yang mengawasi perbankan berperan aktif menyelesaikan persoalan ini. Melalui RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) yang akan dilaksanakan pada 12 Mei 2014 diharapkan menghasilkan keputusan obyektif demi menyelamatkan Bank Sumut sebagai aset Sumatera Utara,” kata Rudiansyah. (rel/me)
