Meski tidak menimbulkan korban jiwa, namun Peristiwa ini bisa dijadikan contoh, bagaimana lemahnya pihak perusahaan plat merah milik pemerintah ini dalam mengelola suatu proyek besar. Sudah seharusnya dalam suatu proyek, kajian untung rugi diperhitungkan.
“Setiap proyek apalagi proyek pemerintah seharusnya memperhitungkan siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan. Kalau proyek itu bersinggungan dengan masyarakat kecil atau nelayan, si nelayan harus diberi pengertian dan diajak duduk bersama, jangan asal main gasak.
Seperti peristiwa ini, yang jadi korban rakyat kecil. Kek mana orang itu mau cari makan lagi. Dimana mana, proyek pemerintah selalu membawa manfaat bagi warga sekitarnya, tapi ini kok malah membuat merana warga,” ungkap AM. Tanjung, aktifis pemerhati nasib kaum marjinal di Belawan.
“Kami udah berusaha bernegosiasi sama pihak pihak terkait, tapi selalu di bola bolai. Kesabaran kami sudah habis. Kami berencana akan membawa permasalahan ini ke aparat penegak hukum. Karena kami menilai adanya unsur kesengajaan dalam prosesnya,” sambung Rusli dengan nada tinggi.
Kendati demikian, sambung pria berwajah slow itu, para nelayan dan HNSI akan melakukan aksi untuk menghentikan aktifitas yang merugikan para nelayan tersebut.
“Kalo memang gak respon juga, para nelayan akan melakukan aksi demo. Kami siap dengan segala kemungkinan, kami menuntut hak kami,” tegas Rusli diamini para nelayan.
Besar kemungkinan, dalam waktu dekat ini, para nelayan yang jadi korban dan nelayan lainnya bersama HNSI akan melakukan aksi demo menuntut hak mereka. “Kami lagi nyusun konsepnya bang. Kan harus dikelarkan biar matang dulu,” ungkap para nelayan.
Menanggapi tuntutan para nelayan itu, pihak menajemen PT. Pelindo I Medan mengaku sedang mendalami perkara tersebut dan segera mencari solusinya. “Saya coba check ke PT PTlP ya, karena mereka pelaksana pekerjaannya,” singkat Eriyansyah, Sekretaris PT. Pelindo I Medan. (ian/ras)
