Ratusan warga mengantri untuk mendapatkan gas elpiji 3 kg, beberapa waktu lalu. Elpiji bersubsidi yang diperuntukkan bagi orang miskin dan usaha kecil menengah (UKM) atau mikro ternyata turut dinikmati oleh masyarakat mampu.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kelangkaan gas elpiji 3 kg di wilayah Sumatera Utara (Sumut) dinilai akibat tidak tepatnya sasaran. Sebab, elpiji bersubsidi yang diperuntukkan bagi orang miskin dan usaha kecil menengah (UKM) atau mikro ternyata turut dinikmati oleh masyarakat mampu. Tak pelak, kondisi kelangkaan pun terjadi.
Area Manager Communication and Relations Sumbagut PT Pertamina MOR I, Rudi Ariffianto menyatakan, penggunaan elpiji 3 kg sudah meluas dari definisi awal. Kata dia, selain dinikmati oleh kalangan orang mampu, penggunanya semakin kreatif dalam memanfaatkannya.
Misalnya, untuk penggunaan bahan bakar motor, mobil, pompa air, lampu penerangan, dan genset. Bahkan, elpiji dengan harga termurah tersebut digunakan untuk berbagai usaha seperti membatik, laundry, dan sebagainya.
“Dari hasil sementara ini, sebanyak 57 juta
pengguna elpiji ternyata tidak semua merupakan masyarakat miskin dan usaha mikro. Rumah tangga miskin jumlahnya hanya mencapai sekitar 26 juta, sedangkan usaha mikro 2,3 juta,” ungkap Rudi didampingi Sales Executive LPG II Sumbagut, Ahmad Yudistira dan Officer Communication & Relation, Arya Yusa Dwicandra saat diwawancarai, Kamis (5/10).
Dijelaskan Rudi, elpiji 3 kg ini sebetulnya untuk segmen rumah tangga miskin dan
usaha mikro. Sesuai yang diamanatkan pemerintah, kriteria rumah tangga miskin antara lain mereka yang berpenghasilan sekitar Rp350 ribu per bulan, memiliki rumah tidak permanen dengan luas yang sangat
minim.
Sedangkan untuk usaha mikro, ditujukan
kepada mereka yang memiliki aset tidak lebih dari Rp50 juta, omsetnya di bawah Rp300 juta per tahun, jumlah pekerja tak sampai 10 orang, usahanya tidak tetap dan akses perbankan kurang.
“Penggunaan elpiji 3 kg ini belum sepenuhnya diatur oleh pemerintah. Dengan kata lain, belum dibuat regulasinya siapa saja yang boleh menggunakannya,” tutur Rudi. Oleh sebab itu, lanjut dia, persoalan meluasnya pengguna elpiji 3 kg dibahas pemerintah untuk diatur yang berhak menggunakannya. Tujuannya tak lain agar tepat sasaran.
“Kita mendukung langkah pemerintah untuk subsidi elpiji 3 kg tepat sasaran. Rencana pemerintah, sesuai Permen ESDM No 26/2009, akan memulai melakukan distribusi elpiji tersebut secara tertutup pada Februari 2018,” ujar Rudi.
Dia menyebutkan, rencana pemerintah untuk subsidi elpiji tepat sasaran sedang dimatangkan. Sesuai rencananya, nantinya akan menggunakan kartu Electronic Data Capture (EDC).
“Jadi, untuk satu kartu per satu rumah tangga miskin mendapat jatah 3 tabung 3 kg per bulan. Kemudian, setiap agen elpiji dan pangkalan juga nanti akan dilengkapi mesin EDC,” jelasnya.
Diutarakan dia, rencana penjatahan tersebut tidak bisa diuangkan dan hanya benar-benar diberikan kepada warga miskin. Untuk warga mampu, tetap boleh membeli elpiji 3 kg, namun dengan harga berbeda.
“Warga mampu tetap boleh membeli, tapi mengikuti harga pasar karena memang program itu khusus bagi warga miskin. Bisa dilihat pada tabung 3 kg itu ada tulisan khusus warga miskin. Jadi, itu program pemerintah yang tepat sasaran dan benar-benar miskin yang terima,” ucapnya.
