MEDAN, SUMUTPOS.CO – Berdasarkan kebutuhan masyarakat dan orientasi pasar, Perumnas Regional I menargetkan akan membangun 2.000 rumah subsidi tahun ini. Hal itu terungkap saat rapat dengar pendapat (RDP) Komisi D, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Utara (Sumut), Rabu (7/2).
“Jika pertanyaannya berapa anggaran, itu tergantung seberapa besar kebutuhan masyarakat dan orientasi pasar. Jika saya diminta membangun 500 unit, begitu konsumen bayar NUP (nomor urut pemesanan) bisa ajukan pembangunannya. Sekarang, ada tidak pasarnya?. Berapa pun saya diminta, saya bangun,” ujar GM Perumnas Regional I, Sunanto.
Pada 2017 lalu lanjut Sunanto, pembangunan rumah subsidi oleh Perumnas mencapai 1.800 unit. Sementara untuk 2018, diantaranya ada di Martubung sebanyak 1.120 unit dan beberapa lokasi lain yang telah disepakati melalui MoU dengan beberapa mitra perusahaan BUMN tersebut. Bahkan di daerah yang sama, potensinya masih bisa menampung 3.500 unit.
Selain di Martubung, juga akan dibangun perumahan subsidi di Namorambe, serta di provinsi lain seperti Kepulauan Riau. Bahkan disebutkannya, jika ada permintaan pasar untuk membangun lebih dari 2.000 unit rumah, pihaknya akan siap membangun, karena lahan dan anggarannya telah disiapkan.
Sementara terkait kendala keberadaan rumah susun di Martubung II, pihaknya meminta ada penyelesaian soal kepastian hukumnya. Menurutya jika hendak dihibahkan, tentu lahan perumnas yang dibangun Kementerian Perumahan akan memiliki kepastian hukum. Sedangkan jika diserahkan ke Perumnas, tentu pengelolaannya akan menjadi tanggungjawab perusahaan plat merah itu.
“Ini belum ada penyerahan secara resmi makanya saya minta bantu DPRD untuk mendorongnya,” ungkapnya.
Terkait hal itu, anggota DPRD Sumut Leonard Samosir mengatakan pihaknya mendukung Perumnas agar proyek Griya Martubung dapat berjalan lancar. Mereka pun berencana memanggil PLN dan PDAM Tirtanadi terkait penyediaan sumber listrik dan air di kawasan tersebut dan bersinergi dengan komisi B.
Leo juga meminta agar Perumnas menjalin kerjasama dengan universitas dalam membangun asrama untuk mahasiswa karena banyak mahasiswa yang tidak sanggup membayar uang kos untuk tempat tinggal serta di sekolah-sekolah.
Sedangkan rekannya Samsyul Qadri Marpaung meminta agar fasilitas umum di dalam komplek perumnas seperti rumah ibadah dan lapangan umum dapat berjalan tanpa masalah. Ia mencontohkan masjid diperumnas Tanjungbalai yang dikelola BKM hendak menerima bantuan dari pemerintah namun terkendala karena kurangnya kelengkapan berkas seperti naskah hibah dari pemilik awal yakni Perumnas. (bal/ram)
