JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Beberapa daerah dan sektor kurang menerima manfaat kredit usaha rakyat (KUR). Karena itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berencana meninjau ulang penyaluran KUR.
Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D. Hadad mengatakan, pihaknya bersama pemerintah akan menyempurnakan skema KUR agar penyaluran lebih terarah dan efektif. Selama ini, KUR lebih banyak disalurkan untuk sektor perdagangan, yaitu 66,8 persen. Mayoritas disalurkan di Pulau Jawa.
”Kami akan memperluas lembaga jasa keuangan yang dapat menyalurkan KUR serta meminta lembaga jasa keuangan penyalur KUR untuk lebih fokus pada sektor-sektor produktif dan daerah potensial di luar Pulau Jawa,” kata Muliaman.
Penyaluran KUR oleh perbankan pada 2016 sebesar Rp 94,4 triliun. Jumlah itu masih di bawah target sebesar Rp 120 triliun. Untuk tahun ini, penyaluran KUR ditarget Rp 106,4 triliun.
Saat ini, KUR saat ini disalurkan oleh 33 bank, empat multifinance, dan satu koperasi. Menurut Muliaman, KUR terlalu banyak disalurkan ke sektor perdagangan. Padahal, sektor yang lebih banyak menekankan pada jalur distribusi itu tidak banyak membentuk lapangan kerja.
Muliaman ingin kredit lebih banyak disalurkan ke sektor lain yang menjadi perhatian pemerintah saat ini. Misalnya, industri pengolahan, pertanian, dan real estat.
Tantangan lain yang harus dibenahi adalah mengupayakan kemajuan bank pembangunan daerah (BPD) yang masih terbatas dari segi teknologi dan ekspansi kredit. Bukan hanya soal kredit, BPD mempunyai peran penting memperluas inklusi keuangan dalam arti luas.
Muliaman pun mengimbau BPD lebih banyak menjalin kerja sama, baik dengan sesama BPD maupun dengan bank BUMN.
Untuk itu, dia juga membutuhkan komitmen pemerintah daerah (pemda) agar lebih mendukung transformasi dan kemajuan BPD.
Secara keseluruhan, OJK memperkirakan pertumbuhan kredit tahun ini sembilan persen hingga 12 persen.
’’Jika berbagai pekerjaan rumah dan tantangan yang ada dapat kami selesaikan, kami yakin ruang untuk terus bertumbuh masih sangat lebar,’’ tegasnya. (jpnn/ram)
