Sementara, sambungnya, terkait selisih perhitungan pembayaran BHP, memang setiap tahun akan terjadi. Hal itu karena pembayaran yang selama ini dilakukan Pemprov Sumut hanya berdasarkan perhitungan pihaknya, atau estimasi. Sedangkan kepastian berapa besar BHP yang harus dibayarkan riilnya, menunggu keluarnya LHP BPK setiap tahun.
Sementara untuk pembayaran BHP 2017, menurut Indra, pihaknya sudah mengalokasikan anggaran sebesar Rp1,3 triliun. Namun diperkirakan perhitungan BHP bisa mencapai hingga Rp1,7 triliun. “Dalam APBD dianggarkan Rp1,3 triliun, dan akan kembali ditampung dalam P-APBD 2017 nanti,” bebernya.
Menanggapi hal ini, pengamat kebijakan anggaran di Sumut, Elfenda Ananda mengatakan, Pemprov Sumut seharusnya dapat lebih baik melakukan pengelolaan keuangan. Apalagi terkait dengan perolehan BHP yang sudah jelas perolehannya seusai dengan pajak kendaraan bermotor, pajak rokok, dan lainnya.
“Dengan data yang ada, harusnya pengelolaan bisa dilakukan lebih baik. Misalnya, berapa jumlah kendaraan bermotor dan berapa pajaknya, tentu sudah bisa diketahui berapa BHP yang dihasilkan dalam setahun, dan berapa yang harus di-share ke masing-masing daerah. Karena perolehan dananya sudah jelas,” pungkasnya. (bal/saz)
Sementara, sambungnya, terkait selisih perhitungan pembayaran BHP, memang setiap tahun akan terjadi. Hal itu karena pembayaran yang selama ini dilakukan Pemprov Sumut hanya berdasarkan perhitungan pihaknya, atau estimasi. Sedangkan kepastian berapa besar BHP yang harus dibayarkan riilnya, menunggu keluarnya LHP BPK setiap tahun.
Sementara untuk pembayaran BHP 2017, menurut Indra, pihaknya sudah mengalokasikan anggaran sebesar Rp1,3 triliun. Namun diperkirakan perhitungan BHP bisa mencapai hingga Rp1,7 triliun. “Dalam APBD dianggarkan Rp1,3 triliun, dan akan kembali ditampung dalam P-APBD 2017 nanti,” bebernya.
Menanggapi hal ini, pengamat kebijakan anggaran di Sumut, Elfenda Ananda mengatakan, Pemprov Sumut seharusnya dapat lebih baik melakukan pengelolaan keuangan. Apalagi terkait dengan perolehan BHP yang sudah jelas perolehannya seusai dengan pajak kendaraan bermotor, pajak rokok, dan lainnya.
“Dengan data yang ada, harusnya pengelolaan bisa dilakukan lebih baik. Misalnya, berapa jumlah kendaraan bermotor dan berapa pajaknya, tentu sudah bisa diketahui berapa BHP yang dihasilkan dalam setahun, dan berapa yang harus di-share ke masing-masing daerah. Karena perolehan dananya sudah jelas,” pungkasnya. (bal/saz)
