Azhar Lubis menambahkan, perkembangan realisasi penanaman modal di Sumut selama lima tahun terakhir di dominasi oleh industri Kimia Dasar, Barang Kimia dan Farmasi, dengan total realisasi PMA dan PMDN Rp 15,07 triliun.
Sedangkan daerah tujuan investasi terbesar lima tahun terakhir di Sumut adalah Kabupaten Deli Serdang dengan nilai realisasi investasi (PMA dan PMDN) Rp 18,5 triliun. Sedangkan daerah tujuan investasi terbesar lainnya di Sumut adalah Kota Medan, Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara, Langkat dan lainnya.
Azhar juga memaparkan bahwa Singapura menjadi negara asal PMA terbesar penyumbang nilai realisasi penanaman modal di Sumut lima tahun terakhir di Sumut diikuti oleh Malaysia, Jepang, Belanda, Hongkong dan RRT. Beberapa perusahaan terbesar penyumbang nilai realisasi investasi diantaranya adalah PT Musimas, PT Medco Geopower Sarulla, PT Agincourt Resources, PT. Permata Hijau Palm Oleo dan PT. Mabar Elektrindo.
“Selama 5 tahun terakhir realisasi investasi di Sumut stabil di kisaran Rp 10-20 triliun, diharapkan di tahun 2017 ini dapat mencapai target Rp 20,30 trilun,” ujarnya.
Mimi Rangkuti mengatakan bahwa dari data realisasi investasi tersebut jelas terlihat bahwa minat investor masih tinggi sehingga Pemerintah Pusat tetap menaikkan realisasi investasi untuk setiap provinsi. Melalui forum dialog yang digelar, ujarnya, Pemerintah Provinsi Suamtera Utara mengharapkan pemerintah kabupaten/kota dapat memberikan kemudahan pelayanan perizinan untuk mendukung peningkatan realisasi investasi. “Tujuannya juga untuk peningkatan daya saing di daerah masing-masing. Selain itu, diharapkan para penggusaha PMA/PMDN dapat memahami dan menyadari ketentuan dan kewajiban yang harus dipenuhi investor dalam menjalankan kegiatan usahanya terutama melaporkan LKPM secara berkala agar pendataan realisasi investasi dapat terdata secara online untuk meningkatkan data realisasi investasi,” jelasnya. Dalam kesempatan itu juga ditegaskan bahwa pencapaian target realisasi ini bukan hanya tugas pemerintah pusat atau provinsi, tetapi kita semua baik pemerintah daerah kab/kota dan terutama pihak investor. (rel/mea)