MEDAN, SUMUTPOS.CO -Ketua Komisi VII DPR-RI Gus Irawan Pasaribu menegaskan bahwa sampai saat ini tidak ada keputusan dari pemerintah dan Pertamina yang ingin menghapuskan premium.
Gus yang membidangi energi dan lingkungan hidup di Komisi VII tersebut berbicara kepada wartawan di Medan usai terpilih menjadi tokoh Harian Waspada di Arya Duta Hotel, Sabtu malam.
Statement itu disampaikannya seiring dengan keresahan di masyarakat yang sampai hari ini merasakan mulai hilangnya premium di berbagai SPBU, termasuk Medan. Sebagai gantinya masyarakat hanya disediakan Pertalite dengan harga non subsidi.
Gus mengatakan saat rapat dengar pendapat dengan Pertamina baru-baru ini sebenarnya keputusan menghilangkan premium bukan opsi. “Tidak ada itu penghapusan premium.Waktu rapat dengar pendapat kita meminta ke Pertamina agar masyarakat tetap diberi pilihan,” tegas Gus.
Dari data yang dipaparkan Pertamina, lanjut Gus, di satu sisi memang terjadi kenaikan yang sangat besar terhadap konsumsi pertalite. “Di lain sisi, konsumsi premium kian menurun. Itu kan soal pilihan masyarakat. Memang pada beberapa waktu terakhir selisih antara harga premium dengan pertalite juga tidak terlalu besar. Sehingga masyarakat memilih pertalite,” bilang Gus.
Namun, kata Gus, tentu saja kondisinya akan berbeda jika harga Pertalite naik. “Dalam keputusan rapat dengan Pertamina seingat saya, adalah harus tetap memberikan pilihan ke masyarakat. Biar saja berjalan alamiah. Kalau masyarakat pilih pertalite biarkan. Tapi jangan pula premium dihilangkan,” tegasnya.
Gus yang juga Wakil Ketua Fraksi Gerindra di DPR-RI mengungkapkan, sangat berbeda konteks antara dihilangkan dengan ada alternatif pilihan. “Kalau dihilangkan tentu premium tak dijual lagi. Tapi kalau sebagai pilihan tentu dua-duanya harus selalu ada di SPBU,” papar Gus.
Menurut dia, premium memang merupakan salah satu komoditas yang masih terus disubsidi dan masuk dalam PSO (public service obligation), sementara pertalite sudah sesuai harga pasar. “Jadi sesungguhnya kondisi itu berjalan dengan memberi pilihan ke masyarakat. Tidak bisa dihilangkan. Kalau premium hilang di SPBU itu salah,” kata Gus.
Kecuali, katanya, jika masyarakat sendiri yang berpaling dan memilih pertalite. “Jadi biarkan prosesnya alamiah. Memang setelah kenaikan harga pertalite dan bahan bakar non subsidi lainnya per Januari ini, Komisi VII belum lagi bertemu dengan Pertamina,” tambah Gus.
Pada prinsipnya Komisi VII tetap menyatakan pertalite hanyalah pilihan bukan yang utama. Memang, Pertamina sendiri melihat trend dan punya keyakinan pada akhirnya pertalite akan jadi pilihan dengan melihat kondisi yang terjadi sekarang. “Kualitas (ron) lebih tinggi dibanding premium dan selisih harga sedikit saja dengan premium. Sehingga pada satu titik nanti ada keinginan masyarakat akan beralih ke pertalite. Jadi silakan di setiap SPBU harus selalu tersedia premium dan pertalite,” kata Gus.
Menurutnya, asumsi ke depan yang bisa saja akan dijalankan. Tapi bukan berarti menghilangkan. Pertalite itu satu komoditas yang ditujukan bagi masyarakat dengan tujuan sebagai pilihan dengan standar atau kualitasnya di atas premium. “Tinggal diserahkan ke masyarakat apakah akan memilih menggunakan pertalite atau tetap premium, sambil itu berjalan tentu dua-duanya harus selalu tersedia. “Jadi jangan resah. Karena keputusan menghapus premium itu belum ada,” ujarnya. (ila/ram)
