Sebuah SPBU di jalan Sisingamangaraja tutup karena tidak ada stok BBM jenis premium.
SUMUTPOS.CO – Antrean bahan bakar minyak (BBM) jenis Premium terjadi di sejumlah SPBU di Medan dan sekitarnya. Hal ini dipicu naiknya harga BBM jenis Pertalite yang kini mencapai Rp7.800 per liter. DPR RI pun diminta bersuara soal ini.
Seorang pengendara Ismed, yang hendak mengisi bahan bakar di SPBU Jalan Perhubungan Laut Dendang, Deliserdang mengaku kecewa karena akhirnya tidak mendapatkan premium. Padahal dirinya harus menunggu antrean panjang kendaraan lain baik jenis sepeda motor maupun mobil yang juga ikut mengantri di mesin yang sama.
“Dari tadi nunggu ngantre panjang, pas giliran saya, premiumnya pun habis. Kecewa juga, tapi mau bagaimana lagi, terpaksa beli Pertalite lah, kalau tidak tak bisa pulang,” katanya saat ditemui Sumut Pos, Selasa (1/5).
Begitu juga dengan SPBU di kawasan Jalan Sisingamangaraja Medan. Kondisi SPBU yang tidak begitu besar, membuat antrean kendaraan khususnya roda empat memanjang hingga ke jalan dan membuat kemacetan hingga ratusan meter.
Pantauan Sumut Pos, selain sepeda motor dan becak, mobil pribadi juga mengantre untuk mendapatkan BBM bersubsidi itu. Sebab untuk harga kenaikan harga Pertalite membuat mereka mencair alternatif mengisi bahan bakar jenis Premium. Hal itu dibenarkan seorang pengemudi taksi daring yang enggan menyebutkan namanya. Mereka memilih antre karena harga BBM subsidi jauh lebih murah yakni Rp6.550.
Menanggapi hal itu, Anggota Komisi D DPRD Sumut Satrya Yudha Wibowo mengatakan, persoalan antrean Premium karena kuota yang tersedia tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, khususnya sepeda motor jenis bebek dan angkutan umum (plat kuning).
“Kita minta pemerintah melihat ini. Jangan masyarakat yang sudah susah ini, dipersulit lagi dengan kelangkaan premium. Kalau memang masih ada, sampaikan saja berapa kuota dan dimana saja dijual,” ujar Satrya yang menduga ada yang tidak beres soal data alokasi premium di lapangan.
Dirinya juga meminta agar DPR RI bersuara terkait kondisi masyarakat yang kini harus menunggu antrean panjang hanya untuk mendapatkan jatah BBM bersubsidi. Sebab menurutnya, untuk jumlah kuota, seharusnya pemerintah mencukupkan untuk kebutuhan masyarakat. Karena pada umunya, jenis Pertalite maupun Pertamax dan sejenisnya, diperuntukkan bagi masyarakat menengah ke atas.
“Kalau basis datanya tidak tepat, memang yang terjadi, orang mampu itu ikut beli Premium. Jadi yang dilihat itu bukan kendaraannya, tetapi kebutuhan masyarakat,” sebut anggota Fraksi PKS itu.
Selain itu, pihaknya juga akan mendatangi BOH Migas di Jakarta untuk melihat seperti apa alokasi BBM bersubsidi di Sumut. Sekaligus menyampaikan kondisi masyarakat yang sekarang terjadi antrian panjang di sejumlah SPBU. (bal/ila)
