JAKARTA, SUMUTPOS.CO – BUMN terus bersinergi untuk memperbaiki kinerja industri Indonesia. Salah satunya, kerja sama yang dilakukan PT Kimia Farma dengan PT Garam. Kedua BUMN ini berencana untuk membuat pabrik garam farmasi yang pertama di Indonesia. Hal itu untuk mengurangi impor produk garam farmasi.
Direktur Utama Kimia Farma Rusdi Rusman menatakan, rencananya pabrik ini bakal dibangun di Watudakon, Jombang Jawa Timur. Proses konstruksi baru dimulai pada kuartal III 2014. Sedangkan, produksi pertama bakal terjadi pada pertengahan 2015. “Pada tahap awal pabrik ini mampu memproduksi 3 ribu ton garam farmasi. Tapi untuk kedepannya, kami akan meningkatkan hingga 6 ribu ton per tahun,” jelasnya usai penandatangan kerja sama di Gedung Kementerian BUMN, Jakarta, kemarin (22/4).
Soal investasi, dia mengaku proyek ini bakal menelan dana Rp 28 miliar. Dana tersebut diakui bakal ditarik dari kas internal PT Kimia Farma. Hal ini diakui untuk mendorong kemandirian industri farmasi Indonesia. Rusdi mengaku, 95 persen bahan baku obat harus diimpor. Tak terkecuali 6 ribu ton garam farmasi per tahun dengan nilai mencapai USD 2,5 juta. Yang mendapat untung justru negara eksportir bahan baku farmasi seperti Thailand, India, Tiongkok, Australia, Selandia dan Jerman.
”Ini terobosan kemandirian bahan baku obat di Indonesia yang selama ini impor. Kimia Farma bersyukur tonggak kemandirian bahan baku obat bisa dimulai dari garam. Stand by buyer sudah ada dari Pocari Sweat dan Otsuka. Belum lagi perusahaan sampo dan sabun. Semua itu butuh garam farmasi,” ujarnya.
Pada kesempatanyang sama, Direktur Utama PT Garam Yulian Lintang menunjukkan dukungannya untuk produk ini. Menurutnya, kerjasama ini bakal memberi manfaat berbagai pihak. Apalagi, selama ini Indonesia memang masih belum bisa menyediakan produk garam selain jenis pangan. “100 persen kami akan mendukung bahan baku yang diminta. Kami punya keinginan agar tak perlu lagi impor bahan baku garam,” jelasnya.
Sementara itu, Menteri BUMN Dahlan Ikskan menjelaskan, proyek ini sebenarnya berasal dari hasil penelitian BPPT (Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi). Namun, Dahlan tak ingin hasil penelitian tersebut tak diterapkan secara nyata. Karena itu, dia meminta BUMN di naungannya untuk menerapkan hasil penelitian itu.
“Tiga bulan lalu kami putuskan undang BPPT. BPPT sebetulnya temukan banyak hal. Tapi, kenapa temuan ini tidak dilaksanakan? Kami putuskan BUMN yang laksanakan. Ada 12 temuan yang bisa dilaksanakan. Tanpa tekad sungguh-sungguh ini tidak akan terealisir,” imbuhnya. (bil)
