JAKARTA, SUMUTPOS.CO—Dalam rangka merespons isu terkait perbandingan layanan tarif broadband internet Indonesia, MASTEL merasa perlu memberikan pencerahan kepada publik mengenai gambaran pembangunan sektor internet saat ini.
Ketua Umum Masyarakat Telematika Indonesia (MASTEL), Sarwoto Atmosutarno menyampaikan sejumlah hal terkait isu dimaksud.
“Pemerintah Indonesia sejak tahun 1995 secara sadar telah menyerahkan industri telekomunikasi yang kemudian berkembang menjadi industri internet kepada mekanisme pasar,” ujarnya melalui pernyataan tertulis yang diterima sumutpos.co, Jumat (24/12/2021).
Ia menambahkan, pemerintah menyerahkan pasokan internet kepada multioperator para penyelenggara jasa dan/atau jaringan internet yang jumlahnya lebih dari 100 penyelenggara besar dan kecil. Dengan demikian, pemerintah sudah tidak pernah berinvestasi lagi di bidang penyelenggaraan telekomunikasi dan internet selama lebih dari 25 tahun.
“Pemerintah diharapkan berperan dalam mendukung kesehatan industri ini melalui regulasi yang mengatur keseimbangan tingkat pengembalian investasi, kualitas layanan dan perlindungan konsumen,” terang Sarwoto.
Menurutnya, investasi pada penyelenggaraan jasa dan jaringan internet di Indonesia relatif lebih mahal untuk sifat teknologi yang cepat usang (obsolete).
Sarwoto memaparkan, demografi Indonesia memiliki lebih dari 270 juta penduduk dan 17.100 pulau dari aspek geografis. Panjang dari Timur ke Barat adalah 5120 km dan dari Utara ke Selatan adalah 1.760 km, di mana 3,1 juta km persegi adalah air, terbagi menjadi 514 kabupaten dan kota, membutuhkan akses internet untuk mempercepat Transformasi Digital dan Ekonomi Digital terutama untuk bangkit dari dampak pandemi COVID-19. Akses internet ini diperlukan untuk membangunkan desa dan UMKM yang menjadi tumpuan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat.
Terlebih kondisi geografis Indonesia yang unik dan menjadi tantangan bagi industri, khususnya penyedia internet.
“Pesatnya perkembangan teknologi membuat pasar internet Indonesia dipenuhi oleh layanan internet Fixed Broadband (FBB) dan Mobile Broadband (MBB), bahkan konvergensi baik wireless maupun nonwireless,” sebutnya.
Pihaknya sangat bersyukur karena Indonesia sebagai negara berkembang telah memasuki pasar internet broadband, pasar dengan permintaan kecepatan lebih dari 2MB/s, selama lebih dari sepuluh tahun.
“Dari catatan MASTEL, investasi yang ditanamkan operator cukup besar. Pada tahun 2020 telah dibangun 169.833 KM Fiber Optic, 133 Transponder Satelit, 117 Internet Points Of Presence (POP), dan 26 Data Center yang dibangun,” ungkap dia.
Pun pertumbuhan investasi secara umum, rata-rata meningkat 4% per tahun. Investasi ini juga membuat adopsi digital Indonesia meningkat sebesar 32%, tumbuh dua kali lipat sebelum pandemi. Investasi ini mendukung layanan MBB dan FBB atau konvergensinya.
“Meski dari segi stabilitas yang kurang karena faktor blank spot, pasar MBB di Indonesia mendominasi dengan pendapatan di tahun 2020 sebesar Rp 117 T, sementara FBB sebesar Rp 29 T,” kata Sarwoto.
Mengenai tarif internet broadband yang akhir-akhir ini menjadi perbincangan hangat, dari perbandingan yang dilakukan MASTEL, lanjut dia, tarif internet di Indonesia termasuk dalam kategori terjangkau. Di tengah stagnasi pertumbuhan pendapatan yang dihadapi oleh penyedia, Indonesia memiliki tarif rata-rata terendah untuk MBB berbasis volume sebesar USD 0,31/GB pada tahun 2020 (lebih mahal dari India USD 0,11, tetapi lebih murah dari Malaysia USD 0,56 dan Brasil USD 1,16). Tarif MBB Indonesia ini mengalami penurunan dari USD 0,43/GB pada data 2019 dari McKinsey.
“Untuk FBB yang didominasi IndiHome, kita bisa menggunakan dua acuan ukuran. Pertama, Indonesia menempati posisi termahal di ASEAN dengan tarif per Mbps antara Rp 14.895 – Rp 43.500 pada 2019 (data CupoNation),” katanya.
Kedua, dengan tarif bulanan sebesar USD 29,01 untuk tarif FBB, Indonesia sudah menempati peringkat 53 termurah dari 211 negara (disurvei oleh cable.co.uk). Setiap perspektif dapat dipergunakan tergantung pada kepentingan analisis masing-masing konsumen.
“Namun, MASTEL melihat telah ada upaya yang telah dilakukan oleh para penyelenggara, yang sebagian besar merupakan anggota MASTEL, untuk terus menurunkan tarif sesuai tingkat keekonomian,” katanya.
Prestasi kompetisi tarif Indonesia ini dicapai, selain tantangan kondisi geografis yang berat juga dalam environment perhitungan EBITDA bisnis infrastruktur bandwidth yang stagnan. Bahkan pertumbuhan pendapatan bisnis infrastruktur telekomunikasi mengalami penurunan sebesar 2-3% selama tiga tahun terakhir, kecenderungan selisih Return on Investment Capital (ROIC) dengan Weighted Average Cost of Capital (WACC) menurun dan tinggal sebesar 1-2%.
Oleh karena itu, hemat pihaknya, sudah saatnya pemerintah mendorong peningkatan kesehatan dan kesinambungan industri bagi para operator internet dengan mempercepat regulasi konsolidasi operator telekomunikasi, infrastructure sharing, area kolaborasi di antara operator jaringan dan provider OTT (Over the Top), serta mengurangi beban retribusi untuk penyelenggaraan dan penggelaran jaringan (biaya regulasi). Tidak dapat disangkal bahwa negara semakin bergantung pada layanan internet yang diserahkan kepada mekanisme pasar di mana pilihannya bergantung pada kebutuhan konsumen.
“Kita mengapresiasi kehadiran negara untuk percepatan internet di pedesaan dan terpencil serta Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang sangat membutuhkan bandwidth internet tanpa gangguan dan aman. Disamping itu, internet juga diperlukan untuk pelayanan penanggulangan bencana dan pertahanan dan keamanan nasional,” pungkasnya. (rel/prn)
