JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Presiden Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) Arie Gumilar mengaku khawatir dengan adanya pergantian direksi PT Pertamina (Persero) dalam waktu singkat. Elia Massa Manik yang baru duduk di kursi direktur utama Pertamina dicopot usai 13 bulan menjabat.
Menurut Arie, perombakan yang terlalu singkat tak akan membuat kemajuan di dalam tubuh perusahaan pelat merah ini. Apalagi, Pertamina dituntut untuk bisa mengalahkan kinerja Petronas, Malaysia.
“Kita dituntut pemerintah mengalahkan Petronas Malaysia. Namun, jika terus seperti ini, kemajuan perusahaan untuk mengejar ketertinggalan pasti akan terganggu,” ujar Arie di Jakarta, Rabu (25/4).
Saat ditunjuk menjadi bos Pertamina, katanya, Elia Massa membawa kebijakan jangka pendek dan jangka panjang yang dijabarkan ke seluruh pekerja perseroan. Namun, kebijakan ini tak ada artinya saat Elia Massa digantikan Nicke Widyawati.
“Tetapi, dari sisi operasional, pekerja terus bekerja memenuhi target perusahaan, tak ada gangguan dari sisi operasional atas perombakan direksi ini,” katanya.
Arie menambahkan jabatan direktur utama Pertamina sangat strategis. Untuk itu, dia berharap, jabatan ini tidak lagi ditungganggi kepentingan-kepentingan yang merugikan perusahaan.
“Karena Pertamina ini bukan hanya berkepentingan membawa nama baik perusahaan, namun juga nama baik negara di dunia internasional. Kami harapkan tidak ada lagi pejabat-pejabat yang menunggangi Pertamina,” tambahnya.
Sementara itu, Sementara itu, Ekonom Indef Bhima Yudhistira mengatakan pencopotan direksi Pertamina sarat kepentingan politis. Hal ini akibat dari gencarnya pemerintah untuk membentuk holding migas antara Pertamina dan PGN.
Bhima menegaskan direksi Pertamina sekarang ingin fokus untuk eksplorasi minyak mentah dan kurangi defisit Neraca migas tahun 2017 yang mencapai USD 8,5 miliar (data BPS). Sedangkan, jumlah wilayah kerja eksplorasi secara nasional dalam periode 2014-2017 terus mengalami penurunan sebesar 68 WK.
“Jika kondisi ini tidak berubah, lifting minyak pada tahun 2025 akan turun menjadi 505 ribu barel per hari dari kondisi saat ini 775 ribu barel per hari. Kinerja eksplorasi yang terus memburuk jadi alasan pencopotan direksi,” Kata Bhima.
“Pencopotan ini justru memperlancar holding migas. Direksi yang baru dipaksa patuh ke Kementerian BUMN tanpa syarat. Disitu sisi politiknya,” tambahnya. (srs/JPC/ram)
