25 C
Medan
Saturday, May 4, 2024

BI Pantau Ketersediaan Bahan Pangan Pokok serta Kestabilan Harga

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Saat ini, Indonesia sedang dilanda bencana bertubi-tubi, seperti banjir dan longsor di Sumatera Utara (Sumut), serta gempa di Cianjur. Hal ini menjadi perhatian khusus Bank Indonesia (BI) dalam memantau persediaan pasokan bahan pangan pokok dan kestabilan harga.

Apalagi, bencana tersebut terjadi di akhir tahun, menjelang Hari Raya Natal 2022 dan Tahun Baru 2023.

Hal itu dikatakan Kepala KPw BI Sumut, Doddy Zulverdi didampingi Deputi Kepala KPw BI Sumut, Ibrahim dan Deputi Direktur KPw BI Sumut, Poltak Sitanggang, dalam acara Bincang Bareng Media (BBM), di Gedung BI Sumut, Jalan Putri Hijau Medan, Jumat (25/11).

“Kita antisipasinya melalui Tim Pemantauan dan Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), meski terkait bencana merupakan peran Pemerintahan Daerah (Pemda), sebab soal anggaran ada di sana, terutama terkait biaya tak terduga yang bisa digunakan,” kata Doddy.

Namun, pihaknya bersama TPID, Pemerintah Pusat dan Pemda bersama-sama memonitor paaokan-pasokan bahan pangan pokok di setiap daerah di Indonesia, seperti beras, cabai dan sebagainya.

“Jadi kita monitor daerah-daerah yang memiliki cadangan besar untuk mengantisipasi kelangkaan bahan pangan di wilayah bencana, bekerja sama dengan Badan Pangan Nasional (Bapanas). Tetapi ini bukan hanya spesifikasi daerah bencana saja, tetapi untuk keseluruhan sesuai kebutuhan masyarakat. Ini akan selalu kita pantau. Atas dasar informasi itu akan kita informasikan kepada pihak-pihak yang menangani hal tersebut,” tandasnya.

Doddy menilai, penyebab perekonomian di Indonesia belum stabil, bahkan digadang-gadang di tahun 2023, pertumbuhan ekonomi melambat atau resesi, yakni situasi pandemi Covid-19 yang belum sepenuhnya hilang dari Indonesia. Kemudian, situasi perang Rusia-Ukraina, sehingga menyebabkan krisis energi dan krisis pangan. Sebab Ukraina dan Rusia merupakan produsen terbesar dari segi gandum dan jagung. Dan ini merupakan bahan dasar pangan. Lalu, terputusnya infrastruktur transportasi disebabkan karena perang.

“Selain itu juga pengaruh terkait suplay tenaga kerja yang belum normal karena pengaruh Covid-19. Masih banyak yang belum mau bekerja pasca pandemi, sehingga masih banyak yang memilih menganggur. Ini penyebab inflasi di atas 10 persen di dunia. Nah kali ini malah terjadi,” imbuhnya.

Deputi Kepala KPw BI Sumut, Ibrahim menambahkan, pihaknya telah melakukan rapat koordinasi bersama TPID menjelang Nataru. Dalam hal ini, untuk memastikan pasokan bahan pangan pokok jelang Nataru.

“Kita nanti di Desember 2022 akan melakukan inpeksi mendadak (sidak) pasar bersama Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi beserta jajaran di Pemprovsu. Ini untuk memberikan sinyal kepada masyarakat dan pedagang, bahwa Pemprovsu dan Pemerintah Kota (Pemko) beserta TPID terkait akan melakukan langkah-langkah untuk memastikan ketersediaan pasokan bahan pangan pokok menjelang kebutuhan masyarakat menjelang Nataru.

“Sehingga diharapkan tidak perlu ada kekhawatiran kelangkaan pasokan bahan pangan. Lalu kita juga mengimbau agar belanja bijak, yakni belanja seperlunya,” katanya. (dwi/ram)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Saat ini, Indonesia sedang dilanda bencana bertubi-tubi, seperti banjir dan longsor di Sumatera Utara (Sumut), serta gempa di Cianjur. Hal ini menjadi perhatian khusus Bank Indonesia (BI) dalam memantau persediaan pasokan bahan pangan pokok dan kestabilan harga.

Apalagi, bencana tersebut terjadi di akhir tahun, menjelang Hari Raya Natal 2022 dan Tahun Baru 2023.

Hal itu dikatakan Kepala KPw BI Sumut, Doddy Zulverdi didampingi Deputi Kepala KPw BI Sumut, Ibrahim dan Deputi Direktur KPw BI Sumut, Poltak Sitanggang, dalam acara Bincang Bareng Media (BBM), di Gedung BI Sumut, Jalan Putri Hijau Medan, Jumat (25/11).

“Kita antisipasinya melalui Tim Pemantauan dan Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), meski terkait bencana merupakan peran Pemerintahan Daerah (Pemda), sebab soal anggaran ada di sana, terutama terkait biaya tak terduga yang bisa digunakan,” kata Doddy.

Namun, pihaknya bersama TPID, Pemerintah Pusat dan Pemda bersama-sama memonitor paaokan-pasokan bahan pangan pokok di setiap daerah di Indonesia, seperti beras, cabai dan sebagainya.

“Jadi kita monitor daerah-daerah yang memiliki cadangan besar untuk mengantisipasi kelangkaan bahan pangan di wilayah bencana, bekerja sama dengan Badan Pangan Nasional (Bapanas). Tetapi ini bukan hanya spesifikasi daerah bencana saja, tetapi untuk keseluruhan sesuai kebutuhan masyarakat. Ini akan selalu kita pantau. Atas dasar informasi itu akan kita informasikan kepada pihak-pihak yang menangani hal tersebut,” tandasnya.

Doddy menilai, penyebab perekonomian di Indonesia belum stabil, bahkan digadang-gadang di tahun 2023, pertumbuhan ekonomi melambat atau resesi, yakni situasi pandemi Covid-19 yang belum sepenuhnya hilang dari Indonesia. Kemudian, situasi perang Rusia-Ukraina, sehingga menyebabkan krisis energi dan krisis pangan. Sebab Ukraina dan Rusia merupakan produsen terbesar dari segi gandum dan jagung. Dan ini merupakan bahan dasar pangan. Lalu, terputusnya infrastruktur transportasi disebabkan karena perang.

“Selain itu juga pengaruh terkait suplay tenaga kerja yang belum normal karena pengaruh Covid-19. Masih banyak yang belum mau bekerja pasca pandemi, sehingga masih banyak yang memilih menganggur. Ini penyebab inflasi di atas 10 persen di dunia. Nah kali ini malah terjadi,” imbuhnya.

Deputi Kepala KPw BI Sumut, Ibrahim menambahkan, pihaknya telah melakukan rapat koordinasi bersama TPID menjelang Nataru. Dalam hal ini, untuk memastikan pasokan bahan pangan pokok jelang Nataru.

“Kita nanti di Desember 2022 akan melakukan inpeksi mendadak (sidak) pasar bersama Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi beserta jajaran di Pemprovsu. Ini untuk memberikan sinyal kepada masyarakat dan pedagang, bahwa Pemprovsu dan Pemerintah Kota (Pemko) beserta TPID terkait akan melakukan langkah-langkah untuk memastikan ketersediaan pasokan bahan pangan pokok menjelang kebutuhan masyarakat menjelang Nataru.

“Sehingga diharapkan tidak perlu ada kekhawatiran kelangkaan pasokan bahan pangan. Lalu kita juga mengimbau agar belanja bijak, yakni belanja seperlunya,” katanya. (dwi/ram)

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru

/