31.7 C
Medan
Thursday, May 9, 2024

Bahas Terorisme demi Kemajuan Ekonomi

Dalam Senior Official’s Meeting (SOM) III Apec salah satu pembahasan tentang penanggulangan terorisme. Dengan kerja sama antar negara Apec setidaknya akan mengurangin pergerakan dari terorisme ini.

Deputi Kerja Sama Internasional Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Harry Purwanto menyatakan yang dibahas dalam kerja sama penanggulangan terorisme ini adalah menjaga keamanan infrastruktur negara kawasan dan melindunginya dari berbagai faktor yang dapat menimbulkan kerusakan. “Penyatuan visi negara APEC untuk itu diharapkan tidak hanya meningkatkan keamanan tapi juga dibutuhkan untuk mendukung kerja sama ekonomi,” ujarnya di Hotel Santika Medan, kemarin (27/6).

Dijelaskannya, dengan pentingnya pemahaman terhadap penjagaan infrastruktur berupa kemamnpuan untuk melakukan pengembangan, legislasi yang memadai, dan standar prosedur yang baik. Dan dalam pertemuan APEC tersebut bukan berbentuk operasi menumpas teroris, melainkan pada aspek peningkatan kapasitas masing-masing negara (capacity building). “Respon peserta APEC positif, dan secara prinsip tidak ada masalah. Setelah adanya kesamaan prinsip tersebut, peserta pertemuan menawarkan sejumlah program yang perlu didalami dan dicarikan pendanaannya,” lanjutnya.

Dirinya memastikan penyamaan persepsi dan prinsip dalam penjagaan infrastruktur peserta pertemuan APEC tersebut itu akan ditindaklanjuti Satuan Tugas Penanggulangan teroris (The Counter Terrorism Task Force/CTTF). Ia juga optimistis peserta APEC dapat menyadari jika keberadaan infrastruktur yang ada sangat penting dalam hubungan reginonal.

Sebagai negara satu kawasan yang memiliki kerja sama ekonomi, infrastruktur yang ada di negara tertentu bukan sekadar ‘single asset’, tetapi memiliki koneksi tersendiri dan bagian dari sistem.

“Apalagi jika dikaitkan dengan kerusakan infrastruktur yang bersifat nonfisik seperti jaringan internet dan listrik interkoneksi yang bisa saja bersifat lintas area,” tambahnya.

Apalagi, tambahnya, kerusakan infrastruktur di suatu negara sedikit banyak akan membawa pengaruh negatif bagi negara lain yang masuk dalam kawasan. “Menjaga infrastruktur itu tidak semudah yang dibayangkan orang. Kalau infrastruktur di suatu negara rusak negara lain akan terganggu juga,” ungkapnya.
Karena itu, dirinya berharap kerjas ama yang telah dibawa dalam SOM ini dapat ditingkatkan dan disetujui saat KTT di Bali pada Oktober mendatang. (ram)

Dalam Senior Official’s Meeting (SOM) III Apec salah satu pembahasan tentang penanggulangan terorisme. Dengan kerja sama antar negara Apec setidaknya akan mengurangin pergerakan dari terorisme ini.

Deputi Kerja Sama Internasional Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Harry Purwanto menyatakan yang dibahas dalam kerja sama penanggulangan terorisme ini adalah menjaga keamanan infrastruktur negara kawasan dan melindunginya dari berbagai faktor yang dapat menimbulkan kerusakan. “Penyatuan visi negara APEC untuk itu diharapkan tidak hanya meningkatkan keamanan tapi juga dibutuhkan untuk mendukung kerja sama ekonomi,” ujarnya di Hotel Santika Medan, kemarin (27/6).

Dijelaskannya, dengan pentingnya pemahaman terhadap penjagaan infrastruktur berupa kemamnpuan untuk melakukan pengembangan, legislasi yang memadai, dan standar prosedur yang baik. Dan dalam pertemuan APEC tersebut bukan berbentuk operasi menumpas teroris, melainkan pada aspek peningkatan kapasitas masing-masing negara (capacity building). “Respon peserta APEC positif, dan secara prinsip tidak ada masalah. Setelah adanya kesamaan prinsip tersebut, peserta pertemuan menawarkan sejumlah program yang perlu didalami dan dicarikan pendanaannya,” lanjutnya.

Dirinya memastikan penyamaan persepsi dan prinsip dalam penjagaan infrastruktur peserta pertemuan APEC tersebut itu akan ditindaklanjuti Satuan Tugas Penanggulangan teroris (The Counter Terrorism Task Force/CTTF). Ia juga optimistis peserta APEC dapat menyadari jika keberadaan infrastruktur yang ada sangat penting dalam hubungan reginonal.

Sebagai negara satu kawasan yang memiliki kerja sama ekonomi, infrastruktur yang ada di negara tertentu bukan sekadar ‘single asset’, tetapi memiliki koneksi tersendiri dan bagian dari sistem.

“Apalagi jika dikaitkan dengan kerusakan infrastruktur yang bersifat nonfisik seperti jaringan internet dan listrik interkoneksi yang bisa saja bersifat lintas area,” tambahnya.

Apalagi, tambahnya, kerusakan infrastruktur di suatu negara sedikit banyak akan membawa pengaruh negatif bagi negara lain yang masuk dalam kawasan. “Menjaga infrastruktur itu tidak semudah yang dibayangkan orang. Kalau infrastruktur di suatu negara rusak negara lain akan terganggu juga,” ungkapnya.
Karena itu, dirinya berharap kerjas ama yang telah dibawa dalam SOM ini dapat ditingkatkan dan disetujui saat KTT di Bali pada Oktober mendatang. (ram)

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru

/