25.6 C
Medan
Thursday, June 13, 2024

Dana LPM Pandau Hilir Dipertanyakan

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Masyarakat Kelurahan Pandau Hilir Kecamatan Medan Perjuangan mempertanyakan keberadaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) kelurahan Pandau Hilir.

Selain dana masyarakat yang dikutip setiap bulannya dengan jumlah bervariatif, dicurigai digunakan tidak sesuai peruntukkan. Kepengurusan di LPM pun tidak diketahui warga.

Hal itu dikatakan salah satu tokoh pemuda Kelurahan Pandau Hilir, RA didampingi warga lainnya, Senin (23/9)

Saat ini, masyarakat sama sekali tidak merasakan bentuk kerja nyata dari LPM sebagai mitra kelurahan dan perwakilan masyarakat kelurahan. Padahal, setiap bulannya petugas dari LPM mengutip dana dari masyarakat.

“Kita aja tidak tau struktur di LPM, karena ketua.LPM nya kabarnya tidak tingggal di kelurahan ini,” ungkapnya.

Padahal diketahui, LPM dibentuk dalam rangka menciptakan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Namun hal itu sepertinya tidak dapat dirasakan masyarakat. Berbagai kegiatan sosial maupun kegiatan yang sifatnya kebersamaan dengan warga juga tidak pernah dilakukan.

“LPM merupakan wadah yg dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan partisipasi masyarakat di bidang pembangunan,” katanya.

Dirinya juga menyorot peran dari Lurah Pandau Hilir yang terkesan ‘tutup mata’ dengan tidak berfungsinya LPM.

“Lurah Pandau Hilir sepertinya tidak peduli dengan mandeknya LPM di kelurahan. Seharunya sebagai pengawas, lurah harus segera mengambil kebijakan dengan menegur LPM,” serunya.

Malah, dirinya mencurigai dana LPM yang berasal dari masyarakat tidak dipergunakan dengan baik, malah diduga dipegang oleh lurah. Sementara, pengelolaan dana LPM hingga saat ini tidak jelas penggunaanya.

Karena, pihak LPM tidak pernah mempublikasikan kepada masyarakat tentang penerimaan dan penggunaan dana LPM.

“LPM harus memberikan laporan penerimaan dan penggunaan dalam bentuk publikasi di kantor lurah, sehingga masyarakat dapat mengetahui arah penggunaam dana,” sebutnya.

Padahal, dari dulu kegiatan LPM sering dilakukan. Termasuk siskamling, kegiatan gotong royong, bakti sosial maupun kegiatan dukacita.

Diingatkannya, apabila tidak ada perubahan yang dilakukan di LPM,warga akan melakukan tindakan dengan mendatangi kantor lurah untuk mempertanyakan hal tersebut.

Ketua LPM Pandau Hilir, Faisal yamg dikonfirmasi via seluler membantah hal tersebut. Faisal menyebut bahwa lembaga yang dipimpinnya berjalan dengan baik.

“Warga mana yang komplain bang? Lembaga kita berjalan baik kok. Siapa pula yang komplain,” ucapnya.

Namun, saat dikonfirmasi lanjutan, Faisal menolak dengan alasan untuk langsung bertemu.

“ Gini aja, kita ketemu aja bang. Kan lebih enak kalau wawancara langsung. Ini no HP abang kusimpan, nanti kutelepon abang ya,” pungkasnya.(mag/ala)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Masyarakat Kelurahan Pandau Hilir Kecamatan Medan Perjuangan mempertanyakan keberadaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) kelurahan Pandau Hilir.

Selain dana masyarakat yang dikutip setiap bulannya dengan jumlah bervariatif, dicurigai digunakan tidak sesuai peruntukkan. Kepengurusan di LPM pun tidak diketahui warga.

Hal itu dikatakan salah satu tokoh pemuda Kelurahan Pandau Hilir, RA didampingi warga lainnya, Senin (23/9)

Saat ini, masyarakat sama sekali tidak merasakan bentuk kerja nyata dari LPM sebagai mitra kelurahan dan perwakilan masyarakat kelurahan. Padahal, setiap bulannya petugas dari LPM mengutip dana dari masyarakat.

“Kita aja tidak tau struktur di LPM, karena ketua.LPM nya kabarnya tidak tingggal di kelurahan ini,” ungkapnya.

Padahal diketahui, LPM dibentuk dalam rangka menciptakan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Namun hal itu sepertinya tidak dapat dirasakan masyarakat. Berbagai kegiatan sosial maupun kegiatan yang sifatnya kebersamaan dengan warga juga tidak pernah dilakukan.

“LPM merupakan wadah yg dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan partisipasi masyarakat di bidang pembangunan,” katanya.

Dirinya juga menyorot peran dari Lurah Pandau Hilir yang terkesan ‘tutup mata’ dengan tidak berfungsinya LPM.

“Lurah Pandau Hilir sepertinya tidak peduli dengan mandeknya LPM di kelurahan. Seharunya sebagai pengawas, lurah harus segera mengambil kebijakan dengan menegur LPM,” serunya.

Malah, dirinya mencurigai dana LPM yang berasal dari masyarakat tidak dipergunakan dengan baik, malah diduga dipegang oleh lurah. Sementara, pengelolaan dana LPM hingga saat ini tidak jelas penggunaanya.

Karena, pihak LPM tidak pernah mempublikasikan kepada masyarakat tentang penerimaan dan penggunaan dana LPM.

“LPM harus memberikan laporan penerimaan dan penggunaan dalam bentuk publikasi di kantor lurah, sehingga masyarakat dapat mengetahui arah penggunaam dana,” sebutnya.

Padahal, dari dulu kegiatan LPM sering dilakukan. Termasuk siskamling, kegiatan gotong royong, bakti sosial maupun kegiatan dukacita.

Diingatkannya, apabila tidak ada perubahan yang dilakukan di LPM,warga akan melakukan tindakan dengan mendatangi kantor lurah untuk mempertanyakan hal tersebut.

Ketua LPM Pandau Hilir, Faisal yamg dikonfirmasi via seluler membantah hal tersebut. Faisal menyebut bahwa lembaga yang dipimpinnya berjalan dengan baik.

“Warga mana yang komplain bang? Lembaga kita berjalan baik kok. Siapa pula yang komplain,” ucapnya.

Namun, saat dikonfirmasi lanjutan, Faisal menolak dengan alasan untuk langsung bertemu.

“ Gini aja, kita ketemu aja bang. Kan lebih enak kalau wawancara langsung. Ini no HP abang kusimpan, nanti kutelepon abang ya,” pungkasnya.(mag/ala)

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru

/