BINJAI, SUMUTPOS.CO – Penyidik Tindak Pidana Khusus (Tipidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Binjai melakukan penahanan terhadap seorang tersangka dugaan korupsi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 6 berinisial IP warga Binjai Binjai Utara, Selasa (25/10). Penahanan mantan Kepala SMAN 6 Binjai ini seiring dengan telah dilakukan penyerahan tersangka dan barang bukti atau tahap II oleh penyidik kepada Jaksa Penuntut Umum, setelah berkas dinyatakan lengkap.
Kini, IP telah mendekam di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Binjai, Rabu (26/10). “Tersangka dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan,” ujar Kepala Seksi Intelijen Kejari Binjai, Adre Wanda Ginting didampingi Kasi Pidsus, Hendar Nasution.
Dia menjelaskan, SMAN 6 Binjai pada periode 2018-2021 menerima Dana BOS senilai Rp4,2 miliar lebih. Dalam realisasinya, penyidik mengendus dugaan penyimpangan dalam realisasinya.
“Dari hasil penyelidikan dan penyidikan tim, kami menemukan, adanya penyimpangan penggunaan dana BOS di sekolah tersebut, dan atas dasar itu, kami menetapkan tersangka atas 2 orang berinisial IP dan E,” kata Adre Wanda Ginting.
Dia melanjutkan, penyimpangan dimaksud adalah dalam realisasi Dana BOS yang tidak dapat dipertanggungjawaban anggarannya atau diduga fiktif dalam belanja barang dan jasa. “Dari hasil penyelidikan dan penyidikan kami, ada belanja barang dan jasa yang tidak benar (fiktif) pada realisasi anggaran di SMAN 6 Binjai,” bebernya.
Berdasarkan perhitungan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sumatera Utara, lanjut dia, ditemukan kerugian negara senilai Rp834.609.900. Oleh tersangka IP sudah mengembalikan kerugian negara senilai Rp650 juta.
“Ada dua tersangka yang ditetapkan oleh penyidik. Selain IP, juga ada tersangka E,” ujar mantan Kasi Pidsus Kejari Langkat ini.
Dia menambahkan, tersangka E juga membantu memulangkan kerugian negara sebesar Rp150 juta. Terkait E yang belum ditahan, menurut Adre, karena tengah merawat suaminya yang sedang dirawat di rumah sakit.
“Melalui pengacaranya, tersangka E mengirim surat tidak dapat hadir memenuhi panggilan penyidik untuk Tahap II karena sedang merawat suaminya di rumah sakit yang menderita penyakit stroke,” ujar dia
Oleh penyidik akan menjadwalkan kembali pemanggilan terhadap tersangka E yang diketahui sebagai Bendahara SMAN 6 Binjai. Jika kembali mangkir, dia bilang, E akan dilakukan jemput paksa.
“Kami akan memanggil lagi secara patut sebanyak 2 kali, lalu kami akan lakukan upaya paksa terhadap tersangka,” pungkasnya.
Kedua tersangka disangkakan penyidik melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke (1) KUHP. Penyidik saat melakukan penyelidikan dugaan korupsi Dana BOS ini sudah melakukan pemeriksaan terhadap belasan saksi.
Adapun ketentuan yang dilanggar oleh pihak-pihak terkait sehubungan dengan pengelolaan dana Bos tersebut antara lain yaitu, Permendikbud RI No 1 Tahun 2018 tentang Juknis Dana Bos Reguler tahun 2018; Permendikbud RI No 18 Tahun 2019 tentang Juknis Dana Bos Reguler tahun 2019; Permendikbud RI No 8 Tahun 2020 tentang Juknis Dana Bos Reguler tahun 2020; Permendikbud RI No 6 Tahun 2021 tentang Juknis Dana Bos Reguler tahun 2021; Permendikbud RI No 3 Tahun 2019 tentang Mekanisme Pengadaan Barang dan Jasa pada Satuan pendidikan; Pasal 21 (1) UU No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Permendikbud RI No 14 Tahun 2020 tentang Mekanisme Pengadaan Barang dan Jasa pada Satuan pendidikan. (ted)
