JAKARTA – Perdana Menteri Thailand tetap bersikukuh untuk melaksanakan pemilihan umum di negeri gajah putih itu esok hari (02/02), meski sebelumnya telah terjadi demonstrasi pada hari Minggu (26/01) lalu hingga dibatalkannya pemungutan suara awal di sejumlah wilayah.
Melihat kemungkinan ini masih bisa terjadi, perwakilan pemerintah Indonesia di Thailand melarang warga negara Indonesia (WNI) mendekati tempat pemungutan suara (TPS) besok.
Menurut Duta Besar RI untuk Thailand, Lutfi Rauf, pihak Kedutaan Besar RI (KBRI) di Bangkok mencatat, masih banyak terjadi insiden kekerasan secara sporadik yang menimbulkan korban jiwa dan luka-luka.
Hal tersebut juga terlihat saat hari penyelenggaraan pemilu awal pada tanggal 26 Januari lalu, seperti yang terjadi di wilayah Bang Na, Lat Krabang, Phra Kanong serta di sekitar kota Bangkok.
“Insiden tersebut melibatkan kelompok-kelompok yang bertikai. Kemungkinan masih bisa terjadi kembali. Oleh karena itu kita harapkan WNI tidak mendekati TPS,” ujarnya kemarin.
Kemungkinan itu diperkuat oleh pernyataan pemimpin pihak demonstrasi, Suthep Thaugsuban mengenai unjuk rasa yang akan dilakukan oleh pendukungnya di luar TPS. Meskipun ia berjanji bahwa pendukungnya tidak akan menghalangi pemungutan suara.
Komisi pemilihan umum Thailand sendiri telah menyarankan agar pemilu diundur. Namun PM Yingluck Shinawatra tetap bersikeras pemilu tetap dilakukan pada 2 Februari 2014. Sampai akhirnya seluruh pihak setuju dalam rapat yang digelar oleh pemerintah.
imbauan ini dimaksudkan agar para WNI dapat terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan serta tetap dalam keadaan aman. Selain harus menjauhi TPS, para WNI juga diminta untuk selalu menghindari tempat-tempat demonstrasi terutama saat malam hari.
“Jika melihat pergerakan massa juga kami minta untuk segera menghindar ke tempat yang lebih aman,” tuturnya.
Rauf juga tak henti-hentinya meminta WNI di Thailand untuk terus memantau situasi di sana. Ia juga meminta WNI segera menghubungi KBRI melalui website KBRI di www.kemlu.go.id/bangkok atau di nomor 0902-031103, 0902-951593, atau 0902-951596.
Thailand saat ini masih dalam kondisi darurat sejak diberlakukan pada 22 Januari 2014 lalu. Menurut Undang-undang, status ini akan diberlakukan hingga 60 hari dihitung sejak diberlakukan.
Wilayah yang masuk dalam status darurat ini meliputi Bangkok, Provinsi Nonthaburi, kawasan Lad Lum Kaew Profinsi Pathumthani dan Kawasan Bang Phli provinsi Samutprakarn. (mia)
