Palestina Diterima UNESCO
CANNES – Dihentikannya pendanaan terhadap UNESCO oleh sejumlah negara, akibat diterimanya Palestina sebagai anggota ke-194, membuat Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Ban Ki-moon resah. Tokoh asal Korea Selatan itu meminta negara rival Israel tersebut mengurungkan niatnya untuk terus mengajukan status keanggotaan penuh ke badan PBB lainnya.
Menurut Ban, penghentian pendanaan terhadap badan-badan PBB tak akan membawa keuntungan bagi Palestina dan semua negara. “Jutaan orang akan terpengaruh jika badan-badan PBB kehilangan sumber pendanaan karena pengajuan Palestina sebagai anggota,” ujarnya saat diwawancara AP di sela pertemuan G 20 di Cannes, Prancis.
Amerika Serikat dan Kanada memutuskan untuk menghentikan pendanannya kepada UNESCO, setelah badan PBB urusan pendidikan dan kebudayaan itu menyetujui usulan Palestina sebagai anggota. Kontribusi kedua negara dalam pendanaan UNESCO mencapai seperempat dari total.
Sebelumnya kementerian luar negeri Palestina telah meyatakan akan meneruskan langkahnya untuk mengajukan status keanggotaan 16 badan PBB lainnya. Diterimanya Palestina sebagai anggota UNESCO dianggap menjadi pondasi kuat untuk pengajuan keanggotaan badan PBB lainnya.
Saat ini Palestina tengah menunggu pembahasan pengajuan status keanggotaan penuh PBB oleh Dewan Keamanan pada 11 November. Amerika Serikat dan Israel terus mengecam agar pengajuan status keanggotaan Palestina dibatalkan. Mereka menganggap negara Palestina hanya bisa berdiri melalui negosiasi langsung dengan Israel.
Juru Bicara Kepresidenan Palestina Nabil Abu Rudeina menyatakan pemerintahannya siap menghadapi proses perdamaian yang akan mengubah wajah wilayah regional Timur Tengah.
“Beberapa pekan dan bulan ke depan akan menjadi saat-saat krusial (bagi Palestina) dan menciptakan “persimpangan penting” menuju perdamaian wilayah regional,” terang Rudeina kepada Agence France-Presse. “Kepemimpinan Palestina akan menghadapi ujian besar termasuk mengambil keputusan penting yang akan mengubah wajah Timur Tengah,” tambahnya.
Pekan lalu, Abbas melontarkan isu bahwa masa depan Otoritas Palestina (PA) tengah menghadapi jalan buntu dalam negosiasi damai. Dibentuk pada 1994 setelah penandatanganan perjanjian Oslo, Otoritas Palestina dipersiapkan untuk munculnya negara baru setelah kesepakatan damai dengan Israel tercapai.
Abbas menegaskan, jika negosiasi damai tetap jalan di tempat, rakyat Palestina akan membubarkan PA sepenuhnya. Meski, hingga saat ini, belum ada langkah serius menuju pembubaran tersebut.
Palestina menyatakan tidak akan kembali bernegosiasi jika Israel terus membangun pemukiman Yahudi di tanah mereka. Sementara Israel juga menolak duduk kembali ke meja perundingan jika tidak ada pra kondisiyang disepakati kedua pihak.
Perdamaian antara keduanya semakin jauh beberapa hari terakhir, setelah diakuinya Palestina sebagai anggota penuh UNESCO. Keputusan tersebut membuat Israel naik pitam. Untuk meresponsnya negara Yahudi tersebut menyatakan akan mempercepat pembangunan pemukiman di Tepi Barat dan menghentikan pembayaran pajak kepada Otoritas Palestina.
Sekutu terdekat Israel, Amerika Serikat, menyayangkan keputusan Tel Aviv untuk mempercepat pembangunan pemukiman di wilayah pendudukan. Washington mengatakan dunia internasional mendesak Israel untuk membatalkan rencananya tersebut.
“Kami sangat kecewa dengan pernyataan (Israel) tentang percepatan pembangunan pemukinan di Yerusalem dan Tepi Barat,” terang Juru Bicara Gedung Putih Jay Carney.
Ban Ki Moon juga meminta kedua pihak menahan diri untuk tidak melakukan provokasi. “Sekjen (PBB) menyerukan kepada Israel untuk menghentikan pembangunan pemukiman dan tidak menghentikan pembayaran pajak kepada Palestina. Karena itu adalah kewajiban pemerintah Israel,” ujar Juru Bicara Sekjen PBB, Martin Nesirky mengutip Ban. (cak/ami/jpnn)
