Palestina Diakui Unesco, AS dan Israel Protes
GAZA- Perjuangan Palestina agar mendapat pengakuan kedaulatan dari PBB terus diperjuangkan, walau hingga kini belum diakui Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB). Palestina sudah memperoleh lampu hijau masuk Unesco, badan pendidikan dan kebudayaan di bawah PBB. Akibatnya Amerika Serikat (AS) dan Israel gigih menjegal upaya Palestina. Buruknya niatan itu, Hamas serukan perangi Israel.
Seperti dilansir Aljazeera, Rabu (5/10) melaporkan, Komite Eksekutif Unesco (UN Educational, Scientific and Cultural Organisation) telah mendukung keanggotaan Palestina di badan tersebut. Jika disetujui, maka Palestina akan menjadi anggota dengan status negara.
Status inilah yang kini diperjuangkan Palestina di PBB. Rencananya, Komite PBB akan merundingkan proposal pengakuan kedaulatan dan keanggotaan Palestina pada Jumat waktu setempat. AS mengancam memveto di Dewan Keamanan jika Palestina diloloskan.
Menteri Luar Negeri AS, Hillary Clinton mengatakan Unesco tak berhak menerima Palestina sebagai anggota, karena statusnya belum diakui PBB. “Saya bingung, bagaimana badan di PBB membuat keputusan status negara. Saya kira prosedur ini sangat aneh. Status negara haruslah ditentukan di PBB dan bukan oleh badan yang berada di bawah PBB,”ucapnya.
Keanggotaan Palestina akan diajukan ke Dewan Umum Unesco pada akhir bulan ini di Paris. Untuk lolos, Palestina harus mendapat dukungan dari dua per tiga tota suara sebanyak 193 negara anggota. Perwakilan AS dan Israel menyatakan mencegah Palestina masuk Unesco.
Status Palestina di Unesco sejak tahun 1974 adalah pengamat. Selain keuntungan diplomatis, jika menjadi anggota Unesco, pemerintah Palestina dapat mendaftarkan monumen atau daerah bersejarah, yang menjadi Situs Warisan Dunia.
Sementara itu, Petinggi Hamas di Palestina menyerukan untuk mengadakan serangan ke wilayah Israel demi melindungi para tahanan politik Palestina.
”Inilah saatnya untuk melakukan perlawanan ke tanah air musuh kita, agar para tahanan tidak merasa diabaikan dalam medan peperangan,” ujar petinggi Hamas, Khalil al Hayya, seperti dikutip Arutz Sheva.
Khalil merupakan petinggi Hamas yang cukup memperhatikan masalah tahanan politik Palestina yang saat ini ditahan di penjara Israel.Pernyataannya muncul ketika 500 tahanan politik Palestina melakukan aksi mogok makan, karena mereka tidak mendapat layanan medis dan perlakuan yang baik sesuai dengan standar hukum internasional. (bbs/jpnn)
