SUMUTPOS.CO – Menteri Luar Negeri AS John Kerry akan bertemu dengan pemimpin Israel dan Palestina untuk berupaya menghidupkan kembali pembicaraan damai, yang diluncurkan tiga bulan lalu.
“Saya datang ke sini tanpa bayangan tentang kesulitan, tetapi saya kesini bertekad untuk bekerja,” kata Kerry.
Pembicaraan damai, yang akan berakhir April, telah menunjukan tanda-tanda kemajuan. Kerry membantah spekulasi media bahwa dia mungkin akan mengajukan kesepakatan damai sementara yang baru.
Kunjungan Kerry tersebut dilakukan setelah dari Arab Saudi dan Mesir.
Kerry akan bertemu dengan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu di Yerusalem dan Presiden Palestina Mahmoud Abbas di Bethlehem pada Rabu.
Dia berupaya untuk menghidupkan kembali pembicaraan damai yang dibuka pada akhir Juli, setelah beberapa tahun terhenti.
Kerry melanjutkan kesepakatan yang berdasarkan pada “solusi dua negara” yang mempertimbangkan negara Israel dan Palestina – terdiri dari Tepi Barat dan Gaza – berdiri bersama.
“Kami yakin ini sesuatu yang mungkin terjadi dan baik untuk semua dan dapat dicapai,” kata Kerry pada Selasa di sebuah upacara di Tel Aviv untuk memepringati 18 tahun pembunuhan pemimpin Israel Yitzhak Rabin.
Â
MENEPIS DUGAAN
Sebelumnya, dia mengatakan bahwa status akhir masalah yang ada – seperti Yerusalem, perbatasan, keamanan, pemukiman dan pengungsi Palestina – sudah disiapkan.
Dia membantah spekulasi mengenai kesepakatan sementara, dan mengatakan: “Biarkan saya dengan pasti menghilangkan semua dugaan lain di luar jalur yang secara resmi melibatkan Israel dan Palestina.
“Tidak ada rencana lain sampai saat ini,” kata dia ketika berkunjung ke Arab Saudi.
Sesi perundingan dilakukan di lokasi rahasia dan tidak diungkapkan waktunya sebagai bagian dari permintaan AS agar tidak diketahui media.
Kedua pihak telah menyampaikan rasa frustasi atas lambannya perkembangan pembahasan masalah utama.
Netanyahu ingin Palestina mengakui Israel dan negara Yahudi itu sebagai prioritas, di mana Palestina mengatakan masalah perbatasan dan keamanan harus dijadikan agenda utama.
Palestina menginginkan agar negara mereka termasuk wilayah daratan yang dikuasai Israel pada 1967, tetapi kini, Sekitar 500.000 orang Israel tinggal dipemukiman yang dibangun di atas lahan pendudukan.
Netanyahu telah menolak upaya untuk meninjau kembali masalah yang terjadi 1967.
Pembangunan pemukiman tersebut dipertimbangkan sebagai tindakan ilegal oleh hukum internasional, meski Israel mempermasalahnya. (NET)
