Tim Pencari Fakta akan Masuk ke Bangladesh

SUMUTPOS.CO – Upaya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk bisa masuk ke Myanmar hingga kini masih menemui ganjalan. Tim Pencari Fakta (TPF) bentukan Dewan HAM PBB belum juga mendapatkan akses masuk ke negara tersebut. sejumlah opsi pun mengemuka bila pada akhirnya TPF benar-benar tidak bsia masuk ke Myanmar.

Hal itu disampaikan Ketua TPF Marzuki Darusman saat berbincang dengan Jawa Pos kemarin (7/9). Dia menuturkan, saat ini pihaknya masih menunggu isyarat dari pemerintah Myanmar. ’’Pemerintah Myanmar pada prinsipnya berkeberatan dengan adanya tim pencari fakta ini,’’ ujarnya. Hanya, dia mengingatkan bahwa TPF dibentuk oleh Dewan HAM PBB di mana Myanmar menjadi salah satu anggotanya.

Karena itu, diharapkan ada kerjasama dari pemerintah Myanmar agar melancarkjan kegiatan TPF. Sebab, persoalan tersebut sudah menjadi masalah internasional. Yang paling utama, tuturnya, TPF ingin bertemu dengan pemerintah Myanmar. Setelahnya, diharapkan bisa mendapatkan akses ke Rakhine.

Marzuki meyakinkan bahwa TPF tidak datang ke Myanmar untuk mencari-cari kesalahan. Bukan juga untuk mencari bukti perkara. ’’Kami ingin memperoleh pengertian yang dalam tentang kejadian-kejadian dan apa yang menjadi penyebab dari keadaan ini,’’ lanjut mantan Jaksa Agung era Presiden Abdurrahman Wahid itu itu. pihaknya akan masuk secara objektif.

Pertemuan dengan pemerintah Myanmar akan emmbuat TPF bisa menjelaskan maksud kedatangannya dnegan baik. sehingga, tidak sampai timbul kesalahpahaman pada pemerintah Myanmar, dan di sisi lain TPF juga bisa bekerja dengan lancar. Pihaknya akan terus melancarkan lobi sampai benar-benar ada penolakan resmi.

Bila ternyata TPF benar-benar tidak bsia masuk ke Myanmar, sudah disiapkan sejumlah alternatif. Alternatif pertama, TPF akan berkonsultasi dengan pemerintah negara yang memiliki hubungan baik dnegan Myanmar. Dalam hal ini TPF melihat pemerintah Indonesia berada di depan.

Namun, dia membantah bahwa TPF hendak membonceng diplomasi yang dilakukan pemerintah Indonesia. dia menegakan, TPF bersifat mandiri dan bebas dari pengaruh negara manapun. Sikap itu diambil agar laporannya bisa lebih objektif. Hanya saja, tidak menutup kemungkinan TPF berkonsultasi ke negara-negara sahabat Myanmar.

’’Kalau tidak bisa, kita akan ke negara-negara yang terkena dampak dari masalah ini. Yakni, Bangladesh, Thailand, atau Malaysia,’’ tutur pria 72 tahun itu. Pihaknya tidak akan menunggu pemerintah Myanmar. Pekan ini akan diputuskan apakah TPF akan mengambil alternatif lain atau menunggu isyarat pemerintah Myanmar.

Kemudian, dalam dua pekan ke depan pihaknya akan membuat laporan kepada Dewan HAM PBB. laporannya berupa metodologi, bagaimana cara pengumpulan fakta, dan mana saja wilayah yang akan diteliti. Selain Rakhine, pihaknya juga akan meneliti Myanmar secara keseluruhan.

Marzuki menambahkan, TPF datang Ke Myanmar bukan atas kesimpulan tertentu. TPF berangkat dari asumsi bahwa di Rakhine sedang ada persoalan. Untuk itu, harus ada penelitian untuk mengetahui persoalan yang terjadi di Rakhine.

Sementara itu, di dalam negeri, TNI AD turut bersiap diri mengantisipasi kedatangan pengungsi warga Rohingnya dari Myanmar. Meski belum mendapat informasi mengenai pergerakan warga Rohingnya ke tanah air, mereka tidak berdiam diri. Menurut Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad) Brigjen TNI Alfret Denny Tuejeh sudah menjadi tanggung jawab instansinya menjaga perbatasan wilayah Indonesia dengan negara lain.

Termasuk di antaranya daerah yang sangat mungkin menjadi pintu masuk bagi warga Rohingnya ke Indonesia. ”Tugas TNI mengamankan perbatasan,” jelas pria yang akrab dipanggil Denny itu.

Sesuai prosedur yang berlaku, setiap warga negara asing (WNA) yang masuk Indonesia tanpa izin, TNI bakal memeriksa dan mengamankan mereka. ”Nanti ada prosesnya,” tambah dia. Proses yang dia maksud juga dilakukan berdasar aturan yang berlaku.

Denny menjelaskan bahwa TNI tidak bekerja sendiri. Mereka turut dibantu oleh instansi lain. Termasuk di antaranya Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigarsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) serta Ditjen Bea dan Cukai Kementeria Keuangan (Kemenkeu). ”Tidak hanya TNI,” tegasnya. Yang pasti, sambung dia, prajurit TNI AD sudah ditempatkan di wilayah perbatasan. Khususnya yang rawan.

Soal kemungkinan bertolak ke Myanmar, Denny menjelaskan bahwa itu bukan kewenangan TNI AD. Melainkan kewenangan pemerintah pusat dan Markas Besar (Mabes) TNI. Instansinya hanya menyiapkan prajurit apabila memang harus berangkat.

”Apapun tugas yang kami lakukan sesuai dengan perintah Panglima TNI,” imbuhnya. Pernyataan tersebut menegaskan kembali bahwa tidak sembarangan orang boleh bertolak ke Myanmar untuk membantu warga Rohingya. (byu/syn/jpg)

SUMUTPOS.CO – Upaya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk bisa masuk ke Myanmar hingga kini masih menemui ganjalan. Tim Pencari Fakta (TPF) bentukan Dewan HAM PBB belum juga mendapatkan akses masuk ke negara tersebut. sejumlah opsi pun mengemuka bila pada akhirnya TPF benar-benar tidak bsia masuk ke Myanmar.

Hal itu disampaikan Ketua TPF Marzuki Darusman saat berbincang dengan Jawa Pos kemarin (7/9). Dia menuturkan, saat ini pihaknya masih menunggu isyarat dari pemerintah Myanmar. ’’Pemerintah Myanmar pada prinsipnya berkeberatan dengan adanya tim pencari fakta ini,’’ ujarnya. Hanya, dia mengingatkan bahwa TPF dibentuk oleh Dewan HAM PBB di mana Myanmar menjadi salah satu anggotanya.

Karena itu, diharapkan ada kerjasama dari pemerintah Myanmar agar melancarkjan kegiatan TPF. Sebab, persoalan tersebut sudah menjadi masalah internasional. Yang paling utama, tuturnya, TPF ingin bertemu dengan pemerintah Myanmar. Setelahnya, diharapkan bisa mendapatkan akses ke Rakhine.

Marzuki meyakinkan bahwa TPF tidak datang ke Myanmar untuk mencari-cari kesalahan. Bukan juga untuk mencari bukti perkara. ’’Kami ingin memperoleh pengertian yang dalam tentang kejadian-kejadian dan apa yang menjadi penyebab dari keadaan ini,’’ lanjut mantan Jaksa Agung era Presiden Abdurrahman Wahid itu itu. pihaknya akan masuk secara objektif.

Pertemuan dengan pemerintah Myanmar akan emmbuat TPF bisa menjelaskan maksud kedatangannya dnegan baik. sehingga, tidak sampai timbul kesalahpahaman pada pemerintah Myanmar, dan di sisi lain TPF juga bisa bekerja dengan lancar. Pihaknya akan terus melancarkan lobi sampai benar-benar ada penolakan resmi.

Bila ternyata TPF benar-benar tidak bsia masuk ke Myanmar, sudah disiapkan sejumlah alternatif. Alternatif pertama, TPF akan berkonsultasi dengan pemerintah negara yang memiliki hubungan baik dnegan Myanmar. Dalam hal ini TPF melihat pemerintah Indonesia berada di depan.

Namun, dia membantah bahwa TPF hendak membonceng diplomasi yang dilakukan pemerintah Indonesia. dia menegakan, TPF bersifat mandiri dan bebas dari pengaruh negara manapun. Sikap itu diambil agar laporannya bisa lebih objektif. Hanya saja, tidak menutup kemungkinan TPF berkonsultasi ke negara-negara sahabat Myanmar.

’’Kalau tidak bisa, kita akan ke negara-negara yang terkena dampak dari masalah ini. Yakni, Bangladesh, Thailand, atau Malaysia,’’ tutur pria 72 tahun itu. Pihaknya tidak akan menunggu pemerintah Myanmar. Pekan ini akan diputuskan apakah TPF akan mengambil alternatif lain atau menunggu isyarat pemerintah Myanmar.

Kemudian, dalam dua pekan ke depan pihaknya akan membuat laporan kepada Dewan HAM PBB. laporannya berupa metodologi, bagaimana cara pengumpulan fakta, dan mana saja wilayah yang akan diteliti. Selain Rakhine, pihaknya juga akan meneliti Myanmar secara keseluruhan.

Marzuki menambahkan, TPF datang Ke Myanmar bukan atas kesimpulan tertentu. TPF berangkat dari asumsi bahwa di Rakhine sedang ada persoalan. Untuk itu, harus ada penelitian untuk mengetahui persoalan yang terjadi di Rakhine.

Sementara itu, di dalam negeri, TNI AD turut bersiap diri mengantisipasi kedatangan pengungsi warga Rohingnya dari Myanmar. Meski belum mendapat informasi mengenai pergerakan warga Rohingnya ke tanah air, mereka tidak berdiam diri. Menurut Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad) Brigjen TNI Alfret Denny Tuejeh sudah menjadi tanggung jawab instansinya menjaga perbatasan wilayah Indonesia dengan negara lain.

Termasuk di antaranya daerah yang sangat mungkin menjadi pintu masuk bagi warga Rohingnya ke Indonesia. ”Tugas TNI mengamankan perbatasan,” jelas pria yang akrab dipanggil Denny itu.

Sesuai prosedur yang berlaku, setiap warga negara asing (WNA) yang masuk Indonesia tanpa izin, TNI bakal memeriksa dan mengamankan mereka. ”Nanti ada prosesnya,” tambah dia. Proses yang dia maksud juga dilakukan berdasar aturan yang berlaku.

Denny menjelaskan bahwa TNI tidak bekerja sendiri. Mereka turut dibantu oleh instansi lain. Termasuk di antaranya Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigarsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) serta Ditjen Bea dan Cukai Kementeria Keuangan (Kemenkeu). ”Tidak hanya TNI,” tegasnya. Yang pasti, sambung dia, prajurit TNI AD sudah ditempatkan di wilayah perbatasan. Khususnya yang rawan.

Soal kemungkinan bertolak ke Myanmar, Denny menjelaskan bahwa itu bukan kewenangan TNI AD. Melainkan kewenangan pemerintah pusat dan Markas Besar (Mabes) TNI. Instansinya hanya menyiapkan prajurit apabila memang harus berangkat.

”Apapun tugas yang kami lakukan sesuai dengan perintah Panglima TNI,” imbuhnya. Pernyataan tersebut menegaskan kembali bahwa tidak sembarangan orang boleh bertolak ke Myanmar untuk membantu warga Rohingya. (byu/syn/jpg)