SUMUTPOS.CO – Bila usulan Partai Hijau Jerman disetujui, maka tak lama lagi,pemerintah Jerman akan memberikan jaminan layanan gratis bagi warga miskin atau pria yang ingin mendapatkan bantuan seksual dari Pekerja Seks Komersial (PSK).
Juru bicara partai, Elisabeth Scharfenberg mengungkapkan, para dokter seharusnya memiliki hak untuk memberikan pengobatan kepada pasien mereka kepada para kupu-kupu malam. Bagi mereka yang ingin menggunakan kebijakan ini harus membuktikan ketidakmampuannya.
“Saya bisa membayangkan pembiayaan publik untuk bantuan seksual,” ujar Elisabeth dalam sebuah artikel koran lokal Jerman, Welt am Sonntag, Senin (9/1).
Bisnin prostitusi merupakan pekerjaan legal di Jerman, sangat berbeda dengan Indonesia dan beberapa negara lain yang menganggapnya sebagai pekerjaan tabu. Rumah-rumah bordil berdiri di hampir setiap kota, bahkan muncul tren baru di mana para PSK menawarkan bantuan seksual bagi penderita demensia, cacat dan orang-orang yang tinggal di rumah perawatan.
Pelayanan yang diberikan beraneka ragam, mulai dari ‘sentuhan sayang’, bondage, fetisisme dan seks penuh. Namun, selama ini tidak ada aturan bagi klien untuk mengklaim biaya yang keluar atas kunjungan PSK sebagai pembiayaan medis.
Atas dasar itulah Partai Hijau ingin membuat aturan baru, di mana pengguna jasa yang tidak mampu membayar PSK bisa menikmati bantuan seksual. Mereka terinspirasi aturan dari negara tetangganya, Belanda, yang telah memberikan asuransi sebagai perlindungan bagi seluruh PSK.
Usulan ini didukung penuh oleh pelatih seks dan penulis Vanessa del Rae, yang bekerja selama bertahun-tahun sebagai perawat, dan kemudian mengambil alih manajemen rumah perawatan dan telah menyandang gelar di bidang seksual dan sensualitas.
“Di Belanda, pekerja seks dibayar oleh asuransi kesehatan. Di Jerman dalam beberapa tahun terakhir kami telah melihat pendamping seksual untuk kebutuhan seksual bagi pria dan wanita lanjut usia,” jelas Banessa.
Sementara, Profesor Wilhelm Frieling-Sonnenberg, seorang spesialis perawatan medis, mengatakan, gagasan tersebut telah “menghina martabat manusia, cara untuk menenangkan pasien bermasalah”.
