Keluarga Rohingya tidak mampu menahan emosi setelah terpisah dan bertemu kembali di wilayah Whaikhyang, Bangladesh, 8 September 2017.
SUMUTPOS.CO – Gerilyawan Muslim Rohingya di Myanmar telah mengumumkan gencatan senjata sepihak selama satu bulan untuk meringankan krisis kemanusiaan di negara bagian Rakhine di Myanmar utara.
Tentara Pembebasan Rohingya Arakan (ARSA) mengatakan gencatan senjata akan dimulai pada hari Minggu (10/09), dan mendesak tentara Mynamar untuk juga meletakkan senjata.
Serangan ARSA terhadap aparat kepolisian Myanmar pada 25 Agustus lalu telah memicu serangan balik dari aparat militer Myanmar.
Sekitar 290.000 orang Rohingya dilaporkan telah melarikan diri dari Rakhine dan mencari perlindungan di wilayah perbatasan di Bangladesh sejak akhir bulan lalu.
PBB mengatakan organisasi dan kelompok kemanusiaan sangat membutuhkan dana sekitar $ 77juta untuk membantu pengungsi Rohingya yang telah meninggalkan Myanmar.
Dilaporkan ada kebutuhan mendesak berupa makanan, air dan layanan kesehatan untuk menolong para pengungsi yang baru tiba di wilayah Cox’s Bazaar, demikian menurut PBB.
Warga Rohingya -kelompok minoritas tanpa kewarganegaraan yang sebagian besar beragama Islam dan tinggal di Myanmar yang mayoritas memeluk Buddha- mengatakan bahwa militer dan orang-orang Buddha di Rakhine melakukan kampanye brutal terhadap mereka.
Myanmar menolak tuduhan tersebut, dengan mengatakan bahwa militernya tengah memerangi kelompok “teroris” Rohingya.
Bagaimanapun, ARSA telah mengumumkan gencatan senjata dalam sebuah pernyataan yang diumumkan Sabtu (09/09).
Mereka juga meminta agar organisasi kemanusiaan terus melanjutkan upaya pertolongan terhadap orang-orang Rohingya yang mengungsi.
Myanmar sejauh ini tidak memberikan komentar terhadap inisiatif dari pemberontak.
Organisasi kemanusiaan di Cox’s Bazaar mengatakan bahwa mereka terus dibanjiri gelombang kedatangan pengungsi, sementara wartawan di lokasi kejadian menggambarkan ribuan orang Rohingya menunggu di pinggir jalan, mengemis dan mengejar truk berisi makanan.
Koordinator perwakilan PBB di Bangladesh, Robert Watkins, mengatakan: “Saat ini ada kebutuhan mendesak untuk 60.000 tempat penampungan baru, serta makanan, air bersih dan layanan kesehatan, termasuk layanan kesehatan mental dan dukungan untuk korban kekerasan seksual yang selamat. ” (bbc)
