JAKARTA- Misi berat dilakoni Menteri Agama Suryadharma Ali (SDA). Dia mendapat tugas menyampaikan surat permohonan dispensasi pemotongan kuota haji dari Presiden SBY kepada Raja Arab Saudi. Meski potensinya sekecil lubang jarum, Kemenag tetap berharap ada keringangan dari Arab Saudi.
Kabar sebelumnya rombongan SDA ini diperkirakan berangkat ke Arab Saudi kemarin. Tetapi Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenag Bahrul Hayat tadi malam mengatakan, agenda Menag ke Arab Saudi itu dijalankan 22 Juni nanti. “Saya tidak ikut rombongan. Mungkin akan didampingi Dirjen Haji (Anggito Abimanyu, red),” papar mantan juru bicara Departemen Pendidikan Nasional (sekarang Kemendikbud) itun
Bahrul menuturkan bahwa surat dari Presiden SBY itu berisi permohonan dispensasi pemotongan kuota haji. Dia mengatakan peluang untuk mendapatkan dispensasi memang tidak besar. Apalagi alasan yang disampaikan kerajaan Arab Saudi juga masuk akal. Yakni untuk melindungi keselamatan jamaah karena proyek renovasi Masjidil Haram belum beres.
“Tetapi kami dan Arab Saudi sebelumnya sudah menandatangani MoU bahwa kuota Indonesia itu sebanyak 211 ribu orang jamaah,” tandasnya. MoU itu ditandatangani Menag SDA dan Menteri Agama Arab Saudi kisaran Maret atau April lalu. Bahrul mengatakan bahwa dalam penandatangan MoU itu sama sekali tidak ada ada tanda-tanda kalau bakal ada perubahan kuota.
“Waktu itu semua berjalan normal. Tidak ada tanda-tanda antisipasi apapun,” jelas Bahrul. Untuk itu selain menyampaikan surat dari Presiden SBY, Bahrul mengatakan bahwa Menag SDA bakal kembali bertemu dengan Menag Arab Saudi untuk merevisi MoU tadi.
Melalui perubahan MoU yang isinya tentang kuota haji itu, muncul kabar bahwa pihak Indonesia akan mengajukan sejumlah klausul kompensasi kepada Arab Saudi. Mulai dari urusan sewa pemondokan, transportasi, hingga urusan katering. Minimal pihak Indonesia meminta pemerintah Arab Saudi membebaskan beban biaya yang sudah masuk dalam kontrak dengan pengelola pemondokan, jasa travel, atau katering. Khususnya untuk porsi jamaah haji yang tercoret atau terpangkas.
Bahrul juga menjelaskan tentang potensi gejolak di di masyarakat calon jamaah haji yang berhak berangkat tahun ini tetapi gagal. “Kemenag berharap masyarakat bisa paham kondisinya,” jelas Bahrul. Kondisi dimana kebijakan pemangkasan kuota haji ini murni dari pemerintah Arab Saudi, dan disampaikan secara dadakan beberapa pekan lalu. Dimana gelombang pelunasan BPIH (biaya penyelenggaraan ibadah haji) sedang berjalan.
Menurut Bahrul, segala tindakan teknis dampak dari pemotongan ini sampai sekarang belum ditetapkan. “Kami masih menunggu hasil lobi atau pertemuan di Arab Saudi,” kata dia.
Urusan teknis ini misalnya, apakah jamaah haji yang terpangkas tahun ini dan berangkat tahun depan dibebani BPIH dengan nominal yang baru. Ataukah para jamaah haji itu tetap dibebankan BPIH dengan nominal tahun ini. Bahrul mengatakan keputusan ini masih harus dibicarakan lagi dengan DPR.
Bahrul berharap tahun depan Indonesia mendapatkan tambahan kuota haji. Jika tahun depan kuota haji Indonesia tetap 211 ribu, berarti bakal ada penggeseran jamaah lagi ke tahun berikurtnya (2015). “Renovasi ini adalah memperluas area tawaf di Masjidil Haram. Jika tahun depan beres, kapasitas tawafnya kan tambah luas,” papar Bahrul.
Dia mengatakan Kemenag setiap tahun tetap akan terus meminta tambahan kuota haji. Nominal penambahan yang dilayangkan itu umumnya lebih tinggi dibandingkan kebutuhan riil. Meskipun kadang-kadang usulan ini tidak dikabulkan, atau dikabulkan tetapi nominalnya diperkecil. (wan/ca/jpnn)
