SUMUTPOS.CO – Setidaknya 50 warga Australia yang bergabung dengan kelompok bersenjata di luar negeri berisiko kehilangan kewarganegaraan mereka di bawah peraturan pemerintah baru.
Pemerintah Australia akan memperkenalkan undang-undang yang dapat mencopot kewarganegaraan Australia dari warganya yang sedang mengikuti pertempuran di Irak atau Suriah.
Warga yang bekerja di Australia untuk mendukung kelompok milisi juga dapat menjadi target peraturan baru ini.
Kekhawatiran mulai timbul sejak pertengahan 2014 mengenai warga Australia yang bergabung dengan kelompok milisi ISIS.
Perdana Menteri Tony Abbott mengatakan undang-undang baru itu, yang akan dijelaskan di hadapan parlemen pada bulan Juni, berisi “semua hal tentang memerangi terorisme”.
“Kita menghadapi ancaman dari mereka yang berada di antara kita dan ingin membahayakan kita,” kata Abbott dalam jumpa pers di Canberra, Selasa (26/05).
Dia mengatakan setidaknya 100 warga Australia sedang bertempur dengan kelompok bersenjata di Timur Tengah, dan setengah dari mereka memiliki kewarganegaraan ganda. Selain itu, sebanyak 150 orang di Australia diketahui mendukung kelompok-kelompok tersebut.
Sementara badan intelijen Australia, Australian Security Intelligence Organisation (ASIO), sedang menyelidiki sekitar 400 kasus teroris berprioritas tinggi.
“Ini bisa menjadi tantangan untuk keamanan nasional yang kita hadapi pada masa ini,” kata Abbott.
Pejabat mengkhawatirkan dampak pada keamanan domestik bila mereka yang berada di wilayah konflik di Timur Tengah memutuskan pulang ke Australia.
Australia sudah memiliki kuasa untuk menyita paspor mereka yang disangka merencanakan untuk pergi dan bertempur di luar negeri. Sekitar 100 paspor sudah dicabut dengan alasan keamanan nasional.
Abbott mengatakan pemerintah akan memastikan orang-orang itu tidak akan memiliki kewarganegaraan dan setiap keputusan pembatalan kewarganegaraan Australia akan melalui peninjauan ulang.
Bila mereka sudah tidak memiliki kewarganegaraan Australia, kemungkinan besar mereka akan dideportasi, katanya.
“Australia tidak bertindak sendiri dan kami tidak memimpin gerakan ini…. Kami telah menerima masukan dari rekan-rekan kami,” kata Abbott. (BBC)
