Munculnya kampus yang hanya satu pintu ruko menuai protes dari organisasi mahasiswa. Hal ini dikarenakan lembaga pendidikan tinggi jadi ladang bisnis bagi sejumlah orang. Seperti dipaparkan Ketua Cabang Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Kota Medan, Rikson Tampubolon kepada Sumut Pos, Senin (7/1). Menurut Alumnus Unimed Fakultas Ekonomi, pendidikan tinggi swasta (PTS) yang kampusnya hanya satu pintu ruko tak mencirikan pengelolaan PTS secara profesional, dan kesannya lebih kepada bisnis pendidikan.
“Kami menolak keras PTS jadi ladang bisnis oknum tak bertanggung jawab, jadi Kementrian Pendidikan dalam hal ini Dikti segera turun ke bawah melihat kondisi kampus yang mahasiswanya saja tak kelihatan, tapi kampusnya berdiri dengan satu pintu ruko,” katanya.
Dia berpendapat, bila dibiarkan, masyarakat bisa tertipu bila masuk ke PTS yang menebar banyak kemudahan. Mulai waktu tamat, serta murahnya biaya kuliah. “Untuk menghindarinya, sudah seharusnya pengawas dari Dikti turun segera ke Medan melihat kampus-kampus yang berdiri cuma satu pintu ruko dan bukanya tidak jelas jamnya,” paparnya.
Sementara itu, Ketua Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Sadra Pasaribu menyampaikan di pascareformasi, di Tanah Air pendidikan sudah dijadikan alat untuk bisnis buat sejumlah oknum. Dia menyatakan, seharusnya pendidikan dijadikan untuk mensejahterakan manusia, tapi nyatanya hari ini pendidikan hanya mejadikan alat komersil. “Tugas Perguruan Tinggi menjadikan seseorang menjadi manusia seutuhnya. Bukan sebaliknya, manusia dimanfaatkan pengurus perguruan tinggi dan diambil keuntungan,” sebutnya.
Terpisah, Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) cabang Medan, Hendra menyesalkan ada oknum tak bertanggungjawab memanfaatkan kampus jadi ladang bisnis untuk meraup keuntungan. Seperti diketahui, sekarang ini cukup banyak kampus bermunculan. “Padahal secara bangunannya tak bisa memenuhi fasilitas pendidikan yang layak, terkadang laboratoriumnya tidak ada, termasuk perpustakaannya hanya simbol. Inilah yang seharusnya menjadi perhatian pemerintah,” ucapnya.
Dia khawatir, sejumlah oknum yang memanfaatkan kampu jadi ladang bisnis menggelar road show ke daerah-daerah di Sumut, kemudian menjual kemudahan kuliah dan dapat ijazah. “Ini sudah sering muncul, harusnya segeralah Dikti bertindak sebelum banyaknya sarjana salah gelar,” sebutnya. (mag-5)
