Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Medan Tahun 2014 digelar selama dua hari, Rabu dan Kamis, 13-14 Maret ini di Hotel Emerald Garden Medan. Dalam Musrembang RKPD ini, Wali Kota Medan Drs Rahudman Harahap, MM, banyak menyampaikan pesan dan penegasan.
Wali Kota Medan meminta apratur pemerintah di lingkungan Pemko Medan harus lebih memprioritas pelayanan publik, terutama yang berhubungan langsung dengan masyarakat serta memperbaiki dan meningkatkan infrastruktur dan utilitas kota.
“Masyarakat saat ini perlu bukti, bukan janji! Mereka sudah jenuh dengan janji-janji pemerintah. Tidak saatnya lagi berjanji, tapi harus memberikan bukti nyata. Maka dari itu, kita harus prioritaskan masyarakat dan pe-layanan publik,” tegas Wali Kota.
Tidak hanya itu, Wali Kota juga meminta agar lebih memperbanyak kegiatan-kegiatan ekonomi dan pemberian bantuan modal untuk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan para UMKM agar pertumbuhan ekonomi semakin kokoh.
“Harus saling koordinasi agar tidak terjadi tum-pang-tindih di lapangan. Kita mengetahui potensi penerimaan pajak dan retribusi daerah menjadi andalan untuk pembangunan Kota Medan. Sebab, semakin minimnya bantuan daerah bawahan dan bagi hasil, maka kita harus meningkatkan potensi-potensi penerimaan dari sektor pajak di Kota Medan sesuai dengan perundang-undangan berlaku,” ujar Wali Kota.
Untuk itu Wali Kota berharap dalam Musrenbang RKPD, seluruh stakeholder yang hadir harus mampu mengusulkan hal-hal untuk kepentingan masyarakat. Usulan itu selanjutnya akan dijadikan skala prioritas pada APBD Tahun 2014. “Kedudukan dan peran saudara-saudara sangat luas dan penting untuk melahirkan berbagai program prioritas pembangunan kota yang semakin tepat sasaran,” harap Wali Kota.
Dalam Musrenbang itu Wali Kota juga menyampaikan sejumlah keberhasilan yang telah diraih Pemko Medan seperti pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 7,7 persen, inflasi terjaga serta prasarana dan sarana untuk aktivitas ekonomi semakin lengkap. Di bidang sosial budaya, bisa meningkatkan kualitas prasarana dan sarana pelayanan umum, pendidikan dan kesehatan.
“Dengan pemaparan keberhasilan yang kita raih, diharapkan para SKPD dan stakeholder semakin termotivasi agar melahirkan berbagai program prioritas pembangunan kota yang semakin tepat sasaran,” tambah Wali Kota.
Sebagai konsekuensi otonomi daerah, lanjut Wali Kota, saat ini dikelola 22 urusan wajib dan 2 urusan langsung di samping berbagai tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan lainnya. Karena itulah tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesungguhnya sang-at komplek dan sangat berat sehingga membutuhkan energi besar dan komitmen kokoh bersama-sama pemangku kepentingan untuk menyelenggarakannya lebih baik.
“Jadi kata kunci yang harus kita efektifkan adalah koordinasi baik vertikal maupun horizontal dan partisipasi dari seluruh pemangku kepentingan. Kita harus selalu bersama-sama memadukan, menyatukan semua potensi dan sumber daya yang kita miliki untuk bekerja meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya lagi.
Wali Kota juga mengingatkan, banyak penga-mat menyebut tahun 2014 sebagai tahun politik. Karena itu dia berharap semua dapat berjalan dengan sejuk dan damai, tidak memcah belah persatuan dan kesatuan. Proses politik justru harus dijadikan sebagai jembatan emas untuk mewujudkan kehidupan sosial ekonomi yang semakin baik.
“Kita juga berharap dengan Gubernur Sumatera Utara yang baru (definitif) nantinya kita bisa membuat terobosan-terobosan besar dalam pembangunan daerah, khususnya pembangunan kota. Kita sangat membutuhkan pelayanan umum prima, infrastruktur handal dan kehidupan sosial ekonomi yang lebih maju,” harapnya.
Wali Kota juga mengajak semua agar dapat menjaga dan meningkatkan persatuan serta kesatuan, membangun toleransi dan komunikasi guna mencegah dan mengantisipasi munculnya aksi-aksi yang bisa cenderung anarkis dan radikal, khususnya terkait dengan pasca pelaksanaan Pilgubsu 2013 yang telah berjalan dengan baik.
“Hal ini harus terus kita waspadai dan antisipasi dengan sungguh-sungguh agar stabilitas dan kondusivitas kota dapat tetap terpelihara, sehingga pemerintah dan masyarakat dapat memfokuskan kerja dan usaha yang semakin optimal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” imbaunya.
Sebelumnya Kepala Bappeda Kota Medan Drs Zulkrnain MSi dalam laporannya menjelaskan, sesuai dengan sistem pembangunan nasional, Pemerintah Daerah (Pemko Medan) wajib menyusun RKPD sebagai rencana tahunan. Penyusunan dokumen rencana pembangunan kota yang terpadu, partisipatif, realistis dan andal memerlukan koordinasi antar SKPD dan seluruh stakeholder pembangunan kota.
Dengan demikian, lanjutnya, penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tahun 2014 pada dasarnya merupakan forum antar pemangku kepentingan dalam rangka membahas rancangan RKPD Kota Medan tahun 2014.
Dijelaskan Zulkarnain, maksud dari pelaksanaan Musrenbang untuk memperoleh masukan bagi penyempurnaan Rancangan RKPD Kota Medan tahun 2014, termasuk program dan kegiatan yang pendanaannya diharapkan bersumber dari APBD Propinsi dan APBN.
Sedangkan tujuannya untuk menyelaraskan prioritas dan sasaran pembangunan kota tahun 2014 dengan arah kebijakan, prioritas dan sasaran pembangunan Provinsi Sumatera Utara dan nasional.
Musrenbang diikuti sekitar 450 peserta juga dihadiri Wakil Wali Kota Medan Drs H Dzulmi Eldin MSi, Sekda Is Syaiful Bahri Lubis MM, Ketua DPRD Medan Drs H Amiruddin, unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Medan, Dewan Kota, Staf Ahli, Asisten, pimpinan SKPD, Camat dan lainnya. (dya/adv)
