Sumatera Utara secara umum, dan Medan khususnya, telah berhasil menampilkan wajah keberhasilan pencapaian masyarat yang sejahtera dalam keberagaman sosial, yang merupakan salah satu tolok ukur dari konsep ‘democracy that delivers’.
Guna memberikan gamba ran latar belakang perkembangan terkini situasi ekonomi, sosial, budaya di Medan, Wali Kota Medan Drs H Rahudman Harahap MM untuk menyampaikan paparan kuncinya. Dalam pemaparannya dihadapan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres) Bidang Hubungan Luar Negeri/Internasional Dra Artauli RMP Tobing MA, di Hotel Grand Aston Medan, Senin (17/9).
Wali Kota mengungkapkan Kota Medan saat ini memiliki penduduk lebih kurang 2,9 juta jiwa dengan PDRB tahun 2011 sebesar Rp93,37 triliun. Sementara petumbuhan ekonomi sebesar 7,9 persen yang berada di atas angka rata-rata Asia Tenggara dan income perkapita Rp43,8 juta.Dijelaskannya, Medan saat ini berkembang menjadi kota multikultural. Pembangunan politik umumnya juga dipengaruhi tingkat kemajuan sosial ekonomi masyarakat. Isu pengangguran, kemiskinan, kesenjangan sosial bisa jadi mempengaruhi tradisi politik lokal yang sebenarnya menuju tingkat semakin mapan.
“Jadi kami menyadari pembangunan politik lokal dengan budaya multikultural tetap harus mengedepankan dimensi kesejahteraan dalam pembangunan kota,” paparnya.
Selanjutnya, Wali Kota dalam rapat terbatas yang turut dihadiri Kepala Badan Kesbanglinmas Provinsi Sumatera Utara Eddy Sofyan, Ketua FKUB Sumut Maratua Simanjuntak, Ketua MUI Kota Medan Prof Dr M Hatta, Uskup Agung Mgr AB Sinaga, OFMCap, Ketua INTI Medan Lily, serta sejumlah pimpinan SKPD di lingkungan Pemko Medan meyakini bila masyarakat merasa ada perbaikan, ada peningkatan dan peningkatan kesejahteraan, seluruh komponen pembangunan akan semakin aktif dan selalu antusias bekerjasama, termasuk untuk mencegah isu SARA dan masuknya aksi-aksi terror.
“Salah satu yang dianggap mengancam karakter budaya masyarakat adalah pengaruh penetrasi budaya asing. Untuk itu sebagai kota terbuka, tentunya Kota Medan tidak terlepas dari penetrasi eksternal, termasuk penetrasi budaya asing. Dengan ketahanan budaya yang terbentuk, karakter budaya lokal akan semakin kokoh dalam menghadapinya apabila persepsi kesejahteraan dianggap semakin baik oleh masyarakat,” terangnya. (gus)
Kota Medan Cerminan Demokrasi Indonesia
MEDAN – Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres) Bidang Hubungan Luar Negeri/Internasional Artauli RMP Tobing menilai, Sumatera Utara secara umum, dan Medan khususnya, telah berhasil menampilkan wajah keberhasilan pencapaian masyarat yang sejahtera dalam keberagaman sosial, yang merupakan salah satu tolak ukur dari konsep ‘democracy that delivers’.
Penilaian itu disampaikan Artauli dalam acara Pertemuan Terbatas dengan Watimpres Bidang Hubungan Luar Negeri/Internasional dengan judul Promosi dan Proyeksi Demokrasi Indonesia Bercermin pada Sumatera Utara yang Beragam dan Kota Medan khususnya, Sejahtera dan Harmonis di Hotel Grand Aston Medan, Senin (17/9).
Menurut Artauli, Presiden Republik Indonesia dalam pidato kenegaraannya pada tahun 2010, menyampaikan pentingnya untuk menegakkan tiga pilar utama reformasi yaitu kesejahteraan, demokrasi dan keadilan.
Tiga pilar tersebut merupakan pondasi mengkonsolidasikan elemen-elemen yang menjadi tombak terwujudnya masyarakat yang harmonis, adil, dan makmur.
Secara bersamaan dengan upaya di dalam negeri, Indonesia sebagai anggota masyarakat global, lanjutnya,senantiasa berupaya untuk juga mempromosikan nilai-nilai demokrasi guna terciptanya masyarakat dunia yang lebih damai dan sejahtera. Upaya dari sisi hubungan luar negeri ini, juga untuk memproyeksikan demokrasi Indonesia, yang lengkap dengan segala kelebihan dan kekurangan.
“Konsep intermestik dalam rangka penguatan demokrasi Indonesia merupakan konsep yang mengaitkan kebijakan luar negeri dan dalam negeri, sedemikian rupa sehingga satu sama lain saling mendukung demi tercapainya tujuan nasional. Dalam kaitan demokrasi, upaya intermestik yang telah dilakukan adalah upaya promosi dan proyeksi demokrasi sehingga memperkuat reformasi dan demokratisasi yang telah dilakukan selama 14 tahun,” kata Artauli.
Diakunya dalam 14 tahun reformasi Indonesia yang demokratis, telah membuka jalur bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi secara aktif dalam menentukan arus dinamika politik dalam negeri. Namun, tidak dapat menafikan bahwa demokrasi adalah suatu proses yang senantiasa mengalami perkembangan (a work in progress) dan memerlukan proses konsolidasi secara kontinu dan terus menerus.
Tentunya negara yang menganut sistem demokrasi memerlukan waktu untuk beradaptasi dengan perubahan dan rules of the game yang disepakati bersama dalam proses demokratisasi. Negara-negara maju di benua Amerika dan Eropa saja sampai saat ini, setelah ratusan tahun, masih belajar mengenai penguatan dan pendalaman nilai-nilai demokrasi.
Sehubungan dengan pemahaman itu, lanjutnya, maka pihaknya menyelenggarakan pertemuan terbatas dengan judul ‘Promosi dan Proyeksi Demokrasi Indonesia: Bercermin Pada Sumatera Utara yang Beragam, Sejahtera dan Harmonis’.
“Menurut pandangan kami Sumatera Utara secara umum, dan Medan khususnya, telah berhasil menampilkan wajah keberhasilan pencapaian masyarat yang sejahtera dalam keberagaman sosial, yang merupakan salah satu tolok ukur dari konsep “democracy that delivers” ungkapnya.
Atas dasar itulah dalam pertemuan terbatas ini, Artauli sangat mengharapkan masukan dan rekomendasi dari para pakar terhadap raihan tersebut secara komprehensif, termasuk tantangan dan hambatan yang dihadapi untuk mencapai kesejahteraan dalam keberagaman, dan keberagaman yang juga memayungi kesejahteraan. (gus)
Bersihkan Lingkungan Tanpa Kenal Waktu
MEDAN- Merealisasikan Gerakan Nasional Indonesia Bersih (GNIB) yang dicanangkan Wali Kota Medan Rahudman Harahap seyogianya membutuhkan komitmen warga di kecamatan, kelurahan, dan lingkungan.
Demi mewujudkan GNIB di kecamatan dan kelurahan itu pula, aparatur Kelurahan Sei Agul, Kecamatan Medan Barat, Senin (17/9), menggelar aksi bersih di sekeling kantor kecamatan di Jalan Danau Lau Tawar. Lurah dan staf lurah merapikan pekarangan dengan mencabut rerumputan liar yang tubuh di sekitar kantor.
“Langkah pertama adalah membersihkan Taman PKK Kelurahan di depan Kantor Lurah. Setelah itu berlanjut ke setiap lingkungan,” ungkap Lurah Sei Agul, Yudha Pratiwi Setiawan.
Dia beralasan pembersihan taman PKK di kantor kelurahan itu menunjukkan kepada warga bahwa kebersihan itu idealnya dilakukan tanpa kenal waktu: kapan dan dimana saja. Taman PKK yang bersih dan asri dibuat sebagai proyek percontohan kecil. “Kelurahan harus menjadi contoh dulu. Bila taman terlihat kotor mustahil warga berbuat sebaliknya. Tapi bila taman bersih, saya yakin warga akan mengikutinya,” terang Yudha.
Untuk itu, Yudha berharap, warganya selalu menjaga kebersihan lingkungan. Paling tidak kebersihan di pekarangan dan menjaga aliran drainase tetap lancar. Kebersihan lingkungan sebetulnya dapat terpelihara dengan baik bila warga membuang sampah rumah tangga di wadah atau tong sampah setiap pukul 08.00 WIB. Petugas kebersihan akan mengangkut sampah warga itu. “Kami selalu menghimbau warga tidak membuang sampah di tanah kosong atau drainase. Kalau banjir yang susah kan warga juga,” ujar Yudha.
Begitupun warga diingatkan tak membakar sampah rumah tangganya karena akan menghasilkan polusi yang tak baik bagi kesehatan bersama. (omi)
